Lebih dari satu tahun enam bulan semenjak Indonesia mengonfirmasi dua kasus pertama Covid-19 yang sampai ke tanah air. Sedikit kilas balik, Presiden Joko Widodo menjadi pihak yang pertama kali mengonfirmasi kabar tersebut tepat pada tanggal 2 Maret 2020.
Hingga saat ini, berdasarkan data yang dimuat dari laman Covid19.go.id, per tanggal 26 Agustus 2021, ada sebanyak 4.043.736 kasus Covid-19 dengan detail 3.669.966 kesembuhan, 243.588 kasus aktif, dan 130.182 meninggal dunia.
Termasuk cacatan kelam, tapi nyatanya kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia.
Di saat yang bersamaan, harapan muncul sembilan bulan pasca pandemi melanda tanah air, tepatnya pada tanggal 13 Januari 2021, ketika program vaksinasi akhirnya dimulai dari Istana Kepresidenan dan berlanjut ke seluruh negeri.
Masih berdasarkan sumber yang sama, terhitung bahwa Indonesia sebenarnya memiliki target vaksinasi nasional terhadap sebanyak 208.265.720 jiwa. Namun, saat ini tercatat bahwa target yang terpenuhi belum mencapai separuhnya.
Lebih detail, masih per tanggal 26 Agustus, tercatat bahwa pelaksanaan vaksinasi dosis pertama telah dilakukan kepada sebanyak 59.426.934 orang, sedangkan vaksinasi dosis kedua baru berhasil diberikan terhadap sebanyak 33.357.249 orang.
Jika menilik situasi pandemi sendiri di tanah air, seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, masyarakat tidak hanya di Indonesia namun juga seluruh dunia harus siap menghadapi kondisi hidup berdampingan dengan Covid-19.
Sebagaimana wabah penyakit satu ini akan berubah status dari pandemi menjadi endemi. Yang artinya dalam jangka waktu panjang, akan terus ada dengan tingkat kasus yang menurun dan rendah, namun kondisi tersebut harus dibarengi dengan pelaksanaan dan percepatan vaksin secara merata untuk secepatnya dapat membentuk herd immunity.
Menilik berbagai kondisi tersebut, benarkah pelaksanaan vaksinasi di Indonesia sudah terlaksana secara merata ke seluruh negeri? Bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa saja kemungkinan situasi vaksinasi yang akan terjadi di tanah air dalam waktu yang akan datang?
Menilik Kemungkinan Covid-19 Menjadi Endemi, Apa Bedanya dengan Pandemi?
Ketimpangan vaksinasi Covid-19 di Indonesia
Sebagaimana vaksinasi nasional yang ditargetkan mencapai angka lebih dari 200 juta penduduk, keinginan tersebut dapat dikatakan berpeluang terealisasi lewat laporan soal jumlah vaksin yang sudah diamankan oleh pemerintah sampai saat ini.
Sebelumnya, publik sudah sering mendengar bahwa memang sudah tak terhitung berapa kali Indonesia kedatangan kiriman vaksin yang berasal dari berbagai negara, baik yang sifatnya bantuan berupa pemberian secara cuma-cuma, atau pengadaan mandiri yang dilakukan dengan cara pembelian dari negara asal vaksin diproduksi.
Mulai dari vaksin berjenis Sinovac, Sinopharm, Astra Zeneca, Moderna, dan yang baru saja masuk ke tanah air yakni Pfizer. Pemerintah pun mengklaim sudah mengamankan lebih dari 200 juta lebih dosis vaksin dan berulang kali menyatakan bahwa stok vaksin aman untuk digunakan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Tapi, apakah stok sebanyak 200 juta lebih vaksin tersebut seutuhnya terjamin tersebar secara merata ke berbagai penjuru Indonesia? Sayangnya, saat ini masih ada sejumlah kendala yang membuat munculnya persoalan ketimpangan dalam pelaksanaan vaksinasi di tanah air.
Ketimpangan tersebut dapat dilihat berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, yang mempublikasi secara detail pelaksanaan vaksin di berbagai provinsi.
Seperti yang bisa diduga, angka vaksinasi tertinggi terjadi di wilayah pulau Jawa sebanding dengan tingkat kepadatan penduduk yang dimiliki, dan angka vaksinasi terendah didapat pada wilayah luar pulau Jawa.
Lebih detail, berikut tiga besar angka vaksinasi tertinggi dan terendah berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan per tanggal 26 Agustus 2021.
Wilayah vaksinasi tertinggi:
- Jakarta: 9.701.306 orang
- Jawa Timur: 9.120.134 orang
- Jawa Barat: 8.715.522 orang
Wilayah vaksinasi terendah:
- Kalimantan Utara: 126.768 orang
- Maluku Utara: 151.239 orang
- Papua Barat: 193.987 orang
Perbedaan tingkat penduduk tentu tidak bisa dijadikan alasan utama mengapa bisa muncul ketimpangan vaksinasi. Faktanya terdapat beberapa kendala yang membuat angka vaksinasi di beberapa wilayah lebih rendah dibanding wilayah lainnya.
Dorong Program Vaksinasi, Indonesia Akan Terima Tambahan 45 Juta Dosis Vaksin
Penyebab terjadinya ketimpangan vaksinasi
Mengutip Katadata, ada beberapa hal yang melatarbelakangi ketimpangan vaksinasi bisa terjadi. Yang paling utama adalah belum terdistribusinya vaksin secara merata ke wilayah selain Pulau Jawa.
Hal tersebut terungkap lewat pelaksanaan vaksinasi yang terjadi di Lampung. Arinal Djunaidi, selaku Gubernur di wilayah tersebut menyatakan bahwa Lampung masih kekurangan dosis vaksin yang bisa digunakan kepada masyarakatnya. Padahal, Arinal menilai bahwa Lampung merupakan pintu gerbang lalu lintas dari Jawa dan Sumatra.
“Kami sangat mengharapkan Pak Menko agar Lampung itu bisa terjaga (stok vaksinnya) karena banyak saudara-saudara kita dari Pulau Jawa mengatakan Lampung ini aman dan mencari pekerjaan di Lampung” terang Arinal, kepada Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, dalam konferensi virtual yang berlangsung, Rabu (7/8).
Persoalan kedua, kurangnya tenaga vaksinator diyakini menjadi penyebab lain dari munculnya ketimpangan vaksinasi di sejumlah wilayah.
Sebagaimana vaksinator yang pasalnya berasal dari tenaga kesehatan, namun jika merujuk data Kemenkes, dari sebanyak 1,5 juta tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, hampir separuhnya berada di Pulau Jawa dan sisanya tersebar di berbagai wilayah lain.
Berikut data penyebaran tenaga kesehatan di Indonesia berdasarkan data terbaru Kemenkes:
- Jawa: 732,4 ribu nakes (48,8 persen),
- Sumatra: 363,3 ribu nakes (24,2 persen),
- Sulawesi: 144,5 ribu nakes (9,6 persen),
- Kalimantan: 110,7 ribu nakes (7,4 persen),
- Bali dan Nusa Tenggara: 99,3 ribu (6,6 persen), dan
- Maluku dan Papua: 50,3 ribu (3,3 persen).
Perlengkapan dan logistik menjadi faktor selanjutnya dari ketimpangan yang terjadi. Seperti yang kita ketahui, vaksin merupakan barang yang rentan dan membutuhkan perlengkapan khusus dalam penyimpanannya.
Agar kualitasnya tetap terjaga, dibutuhkan sejumlah perlengkapan layaknya boks pendingin (cold box), ice pack, dan vaccine carier. Sebagian besar bahkan hampir 99 persen puskesmas di Indonesia sejatinya sudah memiliki cold box.
Namun, hal terssebut ternyata tidak dilengkapi dengan keberadaan ice pack dan pemantau suhu. Padahal, diperlukan suhu dan kondisi tertentu untuk dapat menjaga kualitas vaksin agar tetap sesuai standar.
Memahami Seluk-beluk Vaksinasi Covid-19 di Indonesia
Kerja sama dengan China bangun pabrik vaksin, hingga wacana vaksin berbayar
Penjelasan di atas baru sebagian dari keseluruhan program dan pelaksanaan vaksinasi yang sampai saat ini berjalan di Indonesia. Kenyataannya, sisa tahun 2021 tinggal menghitung beberapa bulan lagi.
Tahun 2022 kian di depan mata, tak jarang muncul pertanyaan mengenai bagaimana kelanjutan program vaksinasi yang akan dilakukan, dan kebijakan baru apa saja yang sekiranya akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi di tanah air.
Ada beberapa hal yang belakangan mencuri perhatian publik, salah satunya mengenai pembangunan pabrik vaksin di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Indonesia dengan China.
Kabar tersebut pertama kali dikonfirmasi oleh Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Secara detail, dirinya mengungkap bahwa ada satu perusahaan China yang siap bekerja sama dengan perusahaan Indonesia, dan akan memproduksi vaksin berjenis mRNA.
Walau belum dijelaskan secara rinci di mana lokasi pabrik tersebut akan dibangun, namaun dijelaskan bahwa pabrik tersebut diperkirakan akan mulai melakukan produksi sekitar bulan April 2022. Di saat yang bersamaan, Luhut juga mengonfirmasi mengenai keberadaan vaksin hasil produksi dalam negeri sendiri, yaitu vaksin Merah Putih.
“Sekarang sedang kita kerahkan juga vaksin Merah Putih jalan juga, diprediksi akan berproduksi pada Mei tahun depan,” jelas Luhut, dalam keterangan resminya pada Selasa (24/8).
Di sisi lain, persoalan yang tak kalah menyita perhatian adalah munculnya wacana program vaksin berbayar yang akan diberlakukan mulai tahun 2022. Bukan kali pertama, hal ini sebenarnya pernah hampir dilaksanakan beberapa bulan lalu. Namun, pelaksanaan tersebut nyatanya dibatalkan karena mengundang sentimen publik.
Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penjelasannya mengenai wacana vaksin berbayar yang menimbulkan kesalah pahaman persepsi.
Sebagaimana Covid-19 yang diprediksi akan menjadi endemi, pemerintah menilai sebagian masyarakat di tahun 2022 akan banyak yang mencari keberadaan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Walau sebenarnya penggunaan vaksin booster masih belum direkomendasikan oleh WHO, namun pemerintah kemungkinan membuat pelaksanaannya menjadi program vaksin mandiri yang berbayar.
Adapun mengenai merek, ketentuan, dan harga, dijelaskan bahwa pihak Kementerian Kesehatan yang akan menetapkan hal tersebut.
"… seiring perubahan pandemi jadi endemi dan kebutuhan untuk mereka lakukan booster maka kita kemungkinan buka vaksin mandiri, Menkes yang akan tentukan mereknya apa saja, tapi kita harapkan tahun depan ada vaksin merah putih," imbuh Sri dalam konferensi pers virtual, Rabu (25/8).
Di saat yang bersamaan, Sri juga menjamin bahwa walau ada program vaksin mandiri yang berbayar, vaksin gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat umum tetap terlaksana di tahun 2022.
“Pemerintah menjamin untuk tetap anggarkan pengadaan vaksin gratis. Pada 2022 anggaran vaksin sebesar Rp 38,44 triliun,” pungkas Sri.
WHO Mengimbau Masyarakat Tidak Mencampur Vaksin Covid-19 Beda Jenis
Sumber: KataData | Vaksin.Kemkes.go.id
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
