Tak perlu diragukan lagi, performa industri perfilman Indonesia kian menunjukkan berbagai pencapaian gemilang dari tahun ke tahun hingga saat ini.
Berbagai prestasi baik dalam negeri maupun secara internasional menambah daftar panjang penghargaan, yang sekaligus menjadi motivasi bagi para pelaku perfilman baik dari sisi aktor dan sineas dalam bekerja sama menghasilkan karya film yang lebih berkualitas di waktu yang akan datang.
Namun jika ditelisik secara mendalam, nyatanya masih ada jalan panjang yang harus dilalui dengan usaha lebih keras lagi oleh berbagai pihak di industri perfilman tanah air, untuk dapat bersaing secara masif dalam skala global.
Tak dimungkiri, jika salah satu hal yang menjadi persoalan dan tantangan terbesar dalam industri perfilman yaitu pendanaan. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerja sama dengan Kementerian BUMN, akan menghadirkan Lembaga Pembiayaan Film sebagai solusi dari permasalahan yang ada.
2 Film Indonesia Ikut Ramaikan Festival Film BIFAN di Korea Selatan
Tantangan pendanaan yang diungkap pelaku perfilman Indonesia
Sedikit mengonfirmasi, persoalan mengenai kendala dari segi pendanaan sebenarnya sudah beberapa kali disinggung oleh para pihak yang berperan di industri film itu sendiri, baik dari segi aktor, produser, dan sutradara yang memiliki peran penting dalam penggarapan sebuah film.
Salah satu produser kenamaan yaitu Mira Lesmana, pada tahun 2018 bahkan pernah mengungkap secara detail mengenai tantangan yang dihadapi bagi para pelaku di industri perfilman tanah air.
Melansir Katadata, menurut Mira, berbeda dengan jenis usaha umumnya yang bisa mendapatkan modal pendanaan dari layanan perbankan, hal serupa nyatanya nyaris tidak pernah bisa didapatkan oleh mereka yang menjalankan bisnis perfilman.
Pemimpin dari rumah produksi Miles Production ini bahkan mengungkap bahwa sepanjang karirnya di industri film, sumber modal yang didapatkan ketika ingin menggarap suatu project justru berasal dari angel investor, modal ventura, dan dana hibah.
Menurut Mira, layanan perbankan atau bank dinilai belum dapat menyesuaikan diri dengan karakter bisnis film, sehingga para pekerja film atau dalam hal ini segala pihak yang bersangkutan dengan filmmaker, harus memiliki kemampuan yang tinggi dalam bernegosiasi dengan para calon investor.
Memang, bagi rumah produksi besar yang sudah berkiprah lama mungkin tidak mengalami permasalahan berarti dari segi pendanaan, namun lain halnya dengan para pembuat film independen yang nyatanya justru aktif memberikan prestasi membanggakan belakangan ini, mereka harus memiliki taktik khusus dalam menggaet investor.
Bahkan, karena pendanaan menjadi aspek yang sangat krusial, Mira mengungkap bahwa sebagian besar para filmmaker tidak berani berfikir terlalu jauh untuk merencanakan suatu produksi sampai berhasil memiliki dana yang pasti.
Beruntung, perlahan mulai banyak muncul perusahaan modal ventura yang hadir dengan fokus utama untuk memberikan pendanaan kepada industri film, atau bahkan tak sedikit pula perusahaan ventura umum yang kerap memberikan pendanaan kepada rumah produksi independen, yang keberadaannya sangat berarti dan membantu para pelaku perfilman di tanah air.
Namun seakan belum cukup dan masih memiliki target besar, keinginan untuk membawa perfilman Indonesia di kancah internasional rupanya membutuhkan pendanaan yang lebih besar pula.
Hal tersebut bahkan diungkap oleh salah satu aktor kenamaan tanah air yang sudah malang melintang di industri perfilman Hollywood, yaitu Joe Taslim.
Belum lama ini, dalam sebuah acara di salah satu stasiun TV swasta, pemeran karakter Sub-Zero dalam film Mortal Kombat tersebut mengungkap bahwa pendanaan memang menjadi tantangan besar, yang masih dihadapi industri perfilman Indonesia jika dibandingkan dengan perfilman secara global.
“…secara budget memang beda (dengan perfilman internasional), tapi kalau secara semangat gak jauh beda. Karena sineas ataupun film maker di Indonesia ini selalu semangat dan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk perfilman Indonesia”, pungkas Joe.
Pengalaman Joe Taslim Syuting Film Mortal Kombat Pakai Kostum 10 Kilogram
Lembaga Pembiayaan Film yang direncanakan Kementerian BUMN dan Kemenparekraf
Dilatar belakangi sejumlah prestasi perfilman yang diraih dengan jerih payah dan bersamaan dengan masalah pendanaan, pemerintah pada akhirnya membuat kebijakan untuk menghadirkan Lembaga Pembiayaan Film, dengan merombak instansi terkait yang sudah ada agar lebih efektif.
Adapun rencana yang dimaksud adalah merombak secara penuh salah satu perusahaan BUMN, yaitu Produksi Film Negara (PFN) menjadi Lembaga Pembiayaan Film.
Belakangan, rencana ini ramai diberitakan ke publik setelah Menteri BUMN, Erick Thohir mengonfirmasi kabar tersebut dalam sebuah seminar virtual, yang berlangsung di Jakarta, pada Minggu, (29/8/2021).
Erick bahkan menyebut bahwa rencana tersebut tergagas setelah melakukan diskusi bersama dengan Menparekraf, Sandiaga Uno. Keduanya sepakat untuk menyerahkan penggarapan film kepada para ahlinya, sementara negara melalui instansi yang dibentuk akan menyalurkan pendanaan yang dibutuhkan.
"…seperti yang sudah saya konsultasikan dengan Bapak Menparekraf Sandiaga Uno sejak awal, PFN tidak boleh lagi sebagai pembuat film. Biarkan saja anak-anak muda Indonesia yang membuat film," tutur Erick.
Rencana ini sebenarnya sudah dimiliki Erick sejak awal tahun 2021, tepatnya di bulan Februari. Kala itu, Erick menilai bahwa untuk memajukan industri perfilman tanah air, Indonesia seharusnya memiliki lembaga pembiayaan layaknya negara lain seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, yang karya-karya filmnya saat ini semakin diperhitungkan.
Mengenai praktiknya, Erick yakin bahwa produksi dan distribusi film di Indonesia hendaknya diserahkan kepada pihak swasta, dalam hal ini rumah produksi baik dalam skala besar atau independen, yang dinilai memiliki kapasitas dan rekam jejak memuaskan dalam menggarap sebuah film.
Dalam kesempatan yang sama, Menparekraf pun nyatanya ikut mengamini apa yang diungkapkan oleh Menteri BUMN tersebut.
“…saya sepakat sekali bahwa PFN itu positioning-nya bukan berkompetisi dengan pelaku industri perfilman, namun apa yang dibutuhkan terkait kehadiran pemerintah dalam sektor film adalah pembiayaan," pungkas Sandiaga.
Deretan Film Indonesia yang Diadaptasi Langsung dari Webtoon
Merombak total fungsi BUMN Perum Produksi Film Negara (PFN) menjadi Lembaga Pembiayaan
Sekilas informasi, PFN sendiri merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perfilman dan sudah hadir sejak tahun 1949.
PFN awalnya didirikan dengan nama Java Pacific Film yang didirikan oleh Albert Balink. Salah satu karya ikonis yang dihasilkan oleh PFN dan menjadi warisan tayangan hingga saat ini yaitu serial “Si Unyil” yang pertama kali tayang di TVRI pada tahun 1981.
Mengenai rencana perubahannya sendiri, saat ini disebutkan masih dalam tahap perancangan model dan transformasi PFN. Lebih detail, diungkap bahwa berubahnya PFN membuat lembaga tersebut akan masuk ke klaster jasa keuangan sebagai lembaga keuangan perfilman.
Merespons perubahan fungsi dan perombakan secara menyeluruh terhadap instansinya, Judith JN Dipodiputro, selaku Direktur Utama PFN mengungkap bahwa ada tiga tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan transformasi yang direncanakan.
Melalui keterangan resminya, Judith mengungkap bahwa tantangan itu meliputi persiapan sumber daya manusia (SDM), pembangunan tata kelola dan mitigasi risiko, serta akses permodalan. Namun, ia yakin tantangan itu bisa dilewati.
“…perum PFN akan mengambil peran sentral sebagai katalis pemajuan industri film dan konten kreatif Indonesia…” terang Judith.
Ajang Melegenda, Festival Film Sundance Kini Hadir di Indonesia
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
