''...untuk saat ini masih sedikit sekali desa wisata yang memanfaatkan teknologi--untuk promosi digital. Ini disebabkan karena belum baiknya jaringan atau koneksi internet di wilayah desa atau kampung tersebut...''
---
Di sektor pariwisata, pengembangan desa wisata tengah mendapatkan sorotan. Hal ini pun tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Kemenparekraf yang memiliki target membangun 224 desa wisata melalui program pendampingan desa wisata.
Pengembangan desa wisata terus dilakukan demi mendukung berbagai upaya melestarikan dan memberdayakan potensi keunikan berupa budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat. Saat ini, pengembangan desa wisata berjalan begitu pesat dan telah menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia.
Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur termasuk salah satu daerah yang memiliki banyak desa wisata dan kampung adat dengan potensi alam dan budaya yang terbilang unik.
Dalam proses pembangunan desa wisata tentu tak selalu mudah dan akan menemukan berbagai tantangan serta hambatan. Namun, tentunya berbagai upaya pun terus dilakukan demi memajukan desa wisata yang akan memberikan dampak positif pada masyarakat setempat.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isu pengembangan desa wisata di Sumba, Boyke Hutapea sebagai wakil ketua bidang pendidikan dan pelatihan di DPC Asosiasi Desa Wisata Indonesia (ASIDEWI) Kabupaten Sumba Barat Daya, memaparkan kepada gamblang kepada penulis GNFI, Dian Afrillia.
Berikut kutipan bincang-bincang Boyke dengan GNFI terkait isu pengembangan desa wisata di Sumba.
Saat ini, ada berapa desa wisata di keseluruhan Sumba? Apakah ada desa yang diunggulkan atau diutamakan dalam pengembangannya?
Saat ini untuk jumlah pastinya saya tidak tahu secara pasti, tapi potensi untuk desa wisata di pulau Sumba bisa lebih dari 100 desa.
Untuk desa yang diunggulkan, ada beberapa desa wisata (lebih fokus ke situs kampung adatnya) seperti situs kampung adat (SKA) Ratenggaro, SKA Wainyapu, SKA Manola, SKA Totok Kalada, SKA Wee Lewo, SKA Umbu Koba, SKA Mbukubani, SKA Waindimu, dan Desa Tema Tana (Kabupaten Sumba Barat Daya).
Di Sumba Barat ada SKA Praijing, SKA Tarung, SKA Pardhe Lembung, SKA Bodo Ede, SKA Waibaka, dan SKA Praigoli. Di Sumba Tengah ada SKA Pasunga. Di Sumba Timur ada SKA Raja Prailiu, SKA Praiyawang, SKA Prainatang, dan SKA Wunga.
Dari beberapa kampung adat tersebut, sudah ada juga yang diutamakan pengembangannya, baik oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi NTT maupun pemerintah pusat.
Mengenali Berbagai Tantangan dan Upaya Membangun Desa Wisata Berkelanjutan di Indonesia
Bagaimana kondisi desa wisata di Sumba saat pandemi?
Saat ini kondisi desa wisata dan kampung adat selama masa pandemi mengalami dampak yang cukup signifikan, baik dari faktor kunjungan wisatawan yang menurun drastis dan berdampak pada pendapatan masyarakat di desa atau kampung tersebut, seperti penjualan kain tenun, kerajinan tangan warga, retribusi tiket masuk, dan usaha homestay.
Apa saja upaya yang dilakukan masyarakat di desa wisata dan pemerintah di masa pandemi?
Saat ini, akibat belum siapnya masyarakat lokal menghadapi pandemi, belum ada upaya yang terlihat jelas oleh masyarakat desa dan pemerintah desa.
Dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah ada melakukan upaya untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di desa wisata tersebut, seperti promosi melalui media sosial, lomba desa wisata (Kemenparekraf) serta pelatihan-pelatihan untuk menambah keahlian warga di bidang hospitality, pengelolaan desa wisata maupun produk-produk ekonomi kreatif.
Selain mengandalkan destinasi wisata, ada hal lain yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan daya tarik wisatawan?
Penguatan lembaga di desa dan pengembangan usaha ekonomi kreatif seperti tenun ikat, kerajinan tangan seperti tas, topi dll dari anyaman daun pandan, atau kerajinan dari bambu. Hal lain menambah usaha lain yang mendukung destinasi wisata dengan mengelola homestay di desa atau kampung adat tersebut.
Apa saja promosi yang dilakukan untuk menarik minat wisatawan?
Promosi melalui media sosial, mengundang influencer dan travel blogger untuk mengunjungi desa wisata sehingga dipromosikan oleh mereka, mengikuti dan mengadakan travel fair atau travel expo domestik dan internasional.
Selain itu juga dapat membuat event pariwisata seperti festival pariwisata yang mempunyai keunikan dan tidak dimiliki oleh daerah atau negara lain sehingga mengundang rasa penasaran dan keinginan untuk datang.
Daftar 50 Desa Wisata Terbaik di Indonesia Tahun 2021
Apakah sudah memanfaatkan teknologi berbasis digital untuk promosi?
Untuk saat ini masih sedikit sekali desa wisata yang memanfaatkan teknologi tersebut. Ini disebabkan oleh karena belum baiknya jaringan atau koneksi internet di wilayah desa atau kampung tersebut.
Tapi ada juga yang sudah mulai memanfaatkan dan mengelola sendiri teknologi berbasis digital, seperti SKA Praijing, yang sudah memakai platform digital pemesanan akomodasi homestay di kampung adat mereka. Mayoritas desa wisata atau kampung adat belum mengelola sendiri, masih dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas pariwisata dan Kemenparekraf.
Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengembangkan desa wisata agar bisa berkelanjutan?
Hal utama adalah penguatan dan peningkatan kapasitas SDM lokal. Tetap dilakukan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan masyarakat dalam hal mengelola destinasi di desa, mengelola usaha pariwisata yang mendukung destinasi desa wisata, serta edukasi untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan alam dan menjaga kebersihan.
Penguatan kelembagaan juga penting untuk mendukung keberlanjutan pengembangan desa wisata.
Ketika Desa Wisata Berperan untuk Menjaga Konservasi Alam dan Budaya
Apa saja tantangan yang dihadapi dalam membangun desa wisata?
Kendala utama adalah kualitas sumber daya manusia di desa yang masih rendah. Ada pro dan kontra di internal warga desa akibat kurangnya informasi dan pemahaman mengenai manfaat dari pengembangan desa wisata.
Perlu kerja keras dari pendamping desa, pemerintah atau lembaga swasta lain, dan peran serta masyarakat lokal. Perlu adanya dukungan dari aparat pemerintah, mulai dari tingkat desa sampai pusat, baik berupa regulasi yang mendorong pengembangan desa wisata dan anggaran.
Apakah banyak desa wisata di Sumba sudah memiliki serifikasi CHSE?
Sampai saat ini, belum ada desa wisata yang memiliki sertifikasi CHSE. Masyarakat desa belum sepenuhnya memahami manfaat dari CHSE bagi desa pasca pandemi Covid-19 ini. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar oleh pemerintah dan harus proaktif.
Bagaimana pandangan Anda soal program desa wisata yang tengah digaungkan Kemenparekraf?
Saat ini upaya Kemenparekraf sudah baik, terutama di masa pandemi ini. Program yang dimiliki Kemenparekraf untuk mendukung pengembangan desa wisata bisa dilihat dan dirasakan, meskipun hanya untuk sejumlah desa wisata yang diprioritaskan untuk pengembangannya. Tapi paling tidak memang harus dimulai agar ada desa-desa wisata yang berhasil dan mandiri untuk dapat dijadikan best practice bagi desa-desa wisata lainnya.
Bagaimana pandangan Anda melihat fenomena desa wisata yang menjamur saat ini?
Menurut saya, ini fenomena yang positif. Apalagi Kemenparekraf juga mencanangkan pengembangan desa wisata sebagai salah satu program prioritas, didukung juga oleh Kemendes PDTT dan Kemendikbudristek. Pengembangan destinasi pariwisata oleh Pemerintah Pusat juga tidak hanya fokus pada alamnya saja, tapi juga desa-desa wisata sebagai daya tarik wisata di sebuah destinasi.
Pandemi ini juga membuat perubahan pola gaya hidup masyarakat untuk hidup lebih bersih, sehingga kebutuhan akan berlibur atau berwisata juga mengalami pergeseran dengan lebih mengutamakan untuk kembali ke alam dan ke desa.
Ini merupakan satu keuntungan dan peluang bagi desa wisata untuk menarik wisatawan berkunjung dan menginap di desa. Apalagi jumlah desa wisata di Indonesia ini sangat banyak, ribuan desa wisata, sehingga peluang yang dapat ditawarkan kepada wisatawan bisa sangat bervariatif.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
