Kiprah Ali Sadikin Jadikan Film Nasional Tuan Rumah di Jakarta

Kiprah Ali Sadikin Jadikan Film Nasional Tuan Rumah di Jakarta
info gambar utama

Memasuki kurun waktu 1960-an sampai 1970-an, film Indonesia dipengaruhi gejolak sosial dan politik. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan transisi kekuasaan dari Orde Lama (Orla) dengan Orde Baru (Orba) memengaruhi layunya industri film.

Merujuk dari Lokadata, sepanjang tahun 1960-1969, produksi film Indonesia hanya mencapai 206 film nasional. Padahal sebelum tahun 1950 an, industri film berhasil menelurkan 396 film.

Tercatat sejak tahun 1962 hingga 1967, setiap tahun para sineas hanya bisa mengeluarkan belasan film yang ditayangkan. Memasuki tahun 1968 sampai 1969, kondisi ini makin parah karena hanya delapan film lokal yang menghiasi bioskop-bioskop setiap tahun.

Keprihatinan terhadap layunya industri film pun mengetuk hati Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Bang Ali memang baru ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966 dengan tujuan membangun ibu kota.

Fokus pembangunan dari Bang Ali selain pembangunan fisik, tetapi juga kebudayaan, salah satunya adalah dunia perfilman. Dirinya mengaku sempat bertemu dengan Usmar Ismail, bapak perfilman Indonesia bersama beberapa tokoh perfilman lain.

Pada pertemuan itu, Usmar menceritakan kepada Ali kondisi perfilman Indonesia yang sedang merangkak. Padahal cita-cita dari pelaku perfilman Indonesia ini adalah menjadikan film Indonesia tuan rumah di negaranya sendiri.

Kisah Pilu Siti Ariah, Sosok di Balik Legenda Hantu Si Manis Jembatan Ancol

Bang Ali juga sependapat dengan para tokoh film ini bahwa masalah perfilman merupakan masalah kebudayaan. Apalagi film merupakan kebutuhan dari masyarakat, sebagai sarana hiburan, media penerangan, dan pendidikan.

Di sisi lain, Ali juga melihat lambannya pergerakan dari pemerintah pusat mengatasi permasalahan film ini. Hal inilah yang mendorong (purn) letnan jenderal Korps Komando Angkatan Laut ini turun gelanggang.

"Tetapi kalau melihat langkah-langkah Pemerintah Pusat begitu lamban menangani soal ini, saya jadi gregetan. Dengan demikian, saya pikir patut saya bantu mereka yang bergerak di dunia film. Toh industri film ada di Jakarta juga," tulis Ali yang dimuat dalam biografi Ali Sadikin Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi karya Ramadhan K.H.

Saat itu memang pusat organisasi dari semua bidang perfilman berada di Jakarta. Di sini juga menjadi basis kegiatan utama semua bidang film.

Bagi Ali melihat penting dan fungsi industri film di Jakarta akan memberikan dampak kepada perkembangan film secara nasional. Karena itulah dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta memasukan industri film dalam program pembangunan ibu kota.

Menggelontorkan ratusan juta untuk bangun Pusat Perfilman

Bang Ali memang terkenal tidak main-main dalam merencanakan sesuatu. Dirinya saat itu langsung menyediakan tanah di Kuningan untuk membantu dunia film.

Bukan hanya tanah, pria yang lahir di Sumedang, Jawa Barat (Jabar) ini juga mengeluarkan hampir Rp300 juta dari kas Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun pusat perfilman. Tercatat dari seluruh pembangunan menghabiskan biaya Rp700 juta.

Uang yang lain terkumpulkan dari Departemen Penerangan (Deppan), Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI), Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) dan Gabungan Importir dan Produsen Film Indonesia (Giprodfin) dengan total Rp100 juta.

"Sedangkan Rp300 juta didapatkan dari potongan Harga Tanda Masuk (HTM) di wilayah Jakarta sebesar 33,5 persen per karcis atas S.K Gubernur," tutur Ali.

Setelah Pusat Perfilman H Usmar Ismail ini selesai dibangun, Ali tetap melibatkan para ahli dari kalangan film untuk diminta pendapat baik dari segi teknis hingga fungsi dan tanggung jawabnya. Dirinya kemudian mengeluarkan aturan yang ditetapkan pada SK Gubernur tahun 1975.

Melihat Gambaran Masyarakat Betawi dalam Kisah Si Doel

Di dalamnya Ali melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah yang diwakili Deppan hingga para sineas dan industri perfilman yang tergabung dalam beragam organisasi. Gedung yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan itu pun sudah siap dipakai untuk perhelatan Festival Film Indonesia (FFI) tahun 1976.

Selain fokus kepada Pusat Perfilman, Bang Ali juga memperhatikan kondisi Sinematek Indonesia. Saat itu gedung pusat arsip film dan data perfilman ini berada di Taman Ismail Marzuki (TIM).

Pada tahun 1971, Sinematek Indonesia memang menjadi bagian dari jurusan sinematografi LPKJ (Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta)--kini jadi Institut Kesenian Jakarta (IKJ)--dalam rangka menunjang bahan pelajaran sejarah film.

Tetapi sewaktu berdirinya Pusat Perfilman, Ali lalu berinisiatif untuk memindahkan Sinematek Indonesia ke Kuningan. Dirinya lalu menujuk Misbach Yusa Biran yang dikenal ulet untuk memimpin Sinematek.

Sinematek kala itu merupakan pusat arsip film pertama di Asia Tenggara. Bahkan Ali menyebut, kala itu Hongkong dan Jepang belum memiliki pusat arsip seperti di Indonesia.

"Sinematek yang mengarsipkan, mendokumentasikan film Indonesia, pada akhir jabatan, saya sudah diterima bergabung dengan FIAF, federasi internasional pengarsipan film yang berpusat di Brussel, bolehlah Jakarta bangga padanya," ucap pria kelahiran 7 Juli 1927 ini.

Wajibkan semua bioskop di Jakarta putar film Indonesia

Bang Ali mengungkapkan banyaknya kegelisahaan para sineas perfilman pada masa pemerintahannya di Jakarta. Salah satunya dari Zulharman Said, lebih dikenal dengan nama Zulharmans.

Zulharmans saat itu merupakan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Jakarta Raya (PWI Jaya) periode 1968-1982. Tetapi juga ikut mendirikan PT Perfin yang saham-sahamnya dimiliki oleh para produser film dan pihak gedung bioskop.

Ketika itu juga sudah ada keputusan tiga Menteri: Menteri Penerangan, Menteri P & K, dan Menteri Dalam Negari yang pada dasarnya mendorong perfilmanan Indonesia.

Zulharmans saat itu menurut Ali mengetahui perjuangannya untuk majunya dunia film Indonesia di Jakarta. Saat itu memang Ali telah bertemu dengan Menteri Penerangan untuk membicarakan soal film.

Dengan bicara yang sangat hati-hati, Zulharmans diingat oleh Bang Ali meminta agar film Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pria yang meninggal di Singapura ini lalu menyatakan memang sepatutnya film Indonesia berjaya di tanah airnya sendiri.

"Jangan jadi kuda lumping," ucap Ali dalam percakapannya dengan Zulharmans.

Takut Air, Cerita Serdadu Belanda Jarang Mandi di Batavia

Zulharmans saat itu langsung mengerti bahwa pernyataan Gubernur Jakarta itu adalah perfilmanan Indonesia harus mempunyai kepribadian. Walau saat itu dirinya kembali bertanya untuk mendapat penjelasan lebih jelas, Ali lalu menjawab.

"Tunjukan bahwa kita punya harga diri, itu yang penting," tegas Ali.

Pada momen itu mereka berdua juga membicarakan strategi agar perfilman Indonesia bisa diminati oleh masyarakat. Karena itu Ali sebagai Gubernur Jakarta melakukan gebrakan agar bisa menolong film nasional.

"Saya akan mewajibkan semua bioskop yang ada di Jakarta memutar film Indonesia," tegas Ali kembali.

Ali juga menyoroti pajak bioskop yang tidak pernah masuk dalam kas Pemerintah DKI Jakarta. Tetapi selang beberapa waktu, pembayaran pajak ini akhirnya bisa membaik. Melalui pembayaran pajak inilah, Ali mengembalikannya ke dunia film.

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Rizky Kusumo lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Rizky Kusumo.

Terima kasih telah membaca sampai di sini