Memaknai Ulang Hari Ibu, Ketika Gerakan Perempuan Telah Melampaui Zamannya

Setiap tanggal 22 Desember, masyarakat Indonesia memperingatinya sebagai Hari Ibu. Pada momen ini setiap anak mengenang jasa-jasa seorang ibu yang telah berjuang merawat mereka sejak kecil.

Makna ibu sebagai seorang perempuan memang telah berperan besar bagi peradaban tanah air. Dalam pergolakan sejarah, perjuangan perempuan tidak hanya dimaknai dalam lingkup kecil yaitu rumah tangga.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi lahirnya Kongres Perempuan Indonesia I yang diadakan pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta tepatnya di sebuah gedung Dalem Joyodipuran milik Raden Tumenggung Joyodipero. Kongres ini dianggap menjadi permulaan bersatunya perempuan-perempuan di Indonesia.

Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (2009) oleh Marwati Djoened dan Nugroho yang dirujuk dari Kompas, Rabu (22/12/2021) ada tujuh organisasi wanita yang memperkasai Kongres Perempuan Indonesia, yaitu:

Wanita Taman Siswa
Wanita Utomo
Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling
Jong Java Dames Afdeeling
Wanita Katholik
Aisyiyah
Putri Indonesia

Kongres ini menjadi saksi sejarah hadirnya 30 organisasi wanita yang tersebar di kota Jawa dan Sumatra. Selain itu datang ada perwakilan dari Boedi Oetomo, PNI, PSI, Jong Java, Muhammadiyah, dan organisasi pergerakan lainnya.

Lestarikan Lingkungan dan Pariwisata di Toba, Annette Horschmann: Impian Saya Jadi Nyata

Para perempuan ini hadir karena terinspirasi dari perjuangan wanita era abad ke-19 untuk berjuang melawan penjajah. Dari acara ini melahirkan kongres perempuan yang kini dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia (Kowani).

Merujuk tulisan Susan Blackburn dalam Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang (2007) gagasan kalangan perempuan untuk menyelenggarakan kongres telah ada sejak tahun 1920 an, hal ini terlihat dari dibentuknya federasi perempuan Sumatra Barat (Sumbar) yang memiliki majalah bulanannya sendiri.

Pada tahun 1928 memang telah banyak organisasi perempuan di banyak daerah, tetapi pada saat kongres hanya diwakili oleh organisasi dari Jawa. Walau catatan kongres menyatakan ada 30 organisasi yang mengirim utusan, tetapi dalam kenyataannya mereka merupakan cabang dari organisasi yang sama.

"Memang dapat dimengerti betapa sukar perjalanan saat itu, khususnya untuk perempuan yang hanya sedikit memiliki uang. Selain itu juga dianggap tidak pantas melakukan perjalanan sejauh itu hanya untuk kongres," tulis Susan.

Walau kongres itu kelihatannya seperti acara orang Jawa, tetapi sungguh menarik karena para pesertanya memandang diri mereka sebagai orang Indonesia. Ditulis oleh Susan, para peserta berbicara dengan bahasa Melayu yang sejak Sumpah Pemuda menjadi dasar bahasa nasional dan salah satu unsur persatuan.

Gagasan perempuan yang melampaui zaman

Acara kongres di mulai sejak pukul tujuh malam, para tamu disambut dengan permainan gamelan dan lagu penyambutan dalam bahasa Jawa. Pada acara ini juga dipentaskan pertunjukan populer pada masa itu, yaitu kisah wayang yang melukisan perjuangan seorang perempuan.

Kisah pertama tentang Dewi Sinta yang menceburkan diri ke dalam api, suatu adegan yang diambil dari kisah Ramayana. Makna cerita ini adalah mengenai kesucian wanita yang tercermin dalam pidato pertama kongres.

Kisah kedua tentang Srikandi, perempuan pahlawan dalam wayang Jawa. Dari pukul sembilan hingga sebelas malam, para tamu saling berkenalan. Tiap utusan diberi kesempatan untuk mengurai problem perkumpulannya.

Hal yang menarik dalam pidato-pidato dalam kongres ini bukan hanya isinya berbeda, tetapi ada juga beragam gaya. Apalagi masing-masing peserta memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda berbicara di depan umum.

R.A Soedirman, perwakilan Poetri Boedi Sedjati (PBS) dari Surabaya menyampaikan pidatonya berjudul Pergerakan Perempuan, Perkawinan dan Perceraian. Dirinya menandaskan sudah waktunya merebut hak-hak perempuan sebagai tujuan pokok dari gerakan.

Dia pun mengkhawatirkan dominasi laki-laki atas perempuan dalam pernikahan. Dengan berang dia juga berbicara tentang bagaimana perempuan dapat dikawinkan oleh orang tuanya dan harus tunduk, bahkan dapat dicampakkan kapan saja oleh suaminya.

Pidato ini lalu disusul Siti Moendji'ah dengan Derajat Perempuan. Nyi Hajar Dewantara— istri dari Ki Hadjar Dewantara—membicarakan soal adab perempuan.

Sejarah Hari Ini (22 Desember 1965) - "Wanita Tiang Negara", Seruan Sukarno pada Hari Ibu

Sementara itu ada pidato dari Djami dari Darmo Laksmi yang berjudul Iboe. Pada awal pidatonya dia menceritakan pengalamannya masa kecilnya yang dipandang rendah karena anak perempuan.

"Jika seorang anak hendak dilahirkan, bapak dan ibunya meminta kepada Tuhan, laki-lakilah hendaknya anaknya.” Djami berkata.

Pada masa kolonial, anak laki-laki memang menjadi prioritas dalam urusan pendidikan. Bagi masyarakat Indonesia, tempat seorang perempuan akhirnya tak jauh dari kasur, sumur, dan dapur.

Namun Djami memiliki pandangan lain, dirinya menekankan pentingnya pendidikan perempuan dalam kerangka perannya sebagai ibu, pandangan Djami sudah maju untuk ukuran zaman itu.

“Tak seorang akan termasyhur kepandaian dan pengetahuannya yang ibunya atau perempuannya bukan seorang perempuan yang tinggi juga pengetahuan dan budinya,” katanya.

Menurutnya jika perempuan bodoh, pendidikan terhadap anak yang dikandung dan dibesarkan akan juga terancam. Karena itulah pembangunan sekolah-sekolah untuk perempuan yang dilakukan oleh Rohana Kudus, Dewi Sartika dan R A Kartini sangat penting.

Anak-anak pandai pada masa depan akan membuat kehidupan masyarakat lebih baik. Karena itu Pergerakan Nasional Indonesia, tentu perlu anak-anak pandai dari ibu-ibu yang pandai juga.

Perjuangan perempuan yang tidak usai

Walau terjadi banyak perbedaan pandangan, hal yang positif dari kongres ini adalah upaya dibentuknya suatu persekutuan yang berkelanjutan. Dalam hal ini adalah sebagai wadah perkumpulan bagi organisasi perempuan-perempuan Indonesia.

Kongres pada akhirnya menyepakati untuk membentuk badan permufakatan yang diberi nama Perikatan Perempuan Indoesia (PPI). Para anggota berharap perkumpulan ini berfungsi sebagai wasit bila terjadi kelainan pandangan di antara dua organisasi yang berbeda.

"Panitia penyelenggara berharap kongres bisa menjadi tuan rumah bagi diskusi antar perkumpulan perempuan, menerbitkan majalah, membentuk dana guna membantu gadis-gadis miskin agar bisa melanjutkan pendidikan, serta mendukung mosi agar pemerintah agar memberikan biaya kepada janda dan anak yatim piatu," tulis Susan.

Setelah kongres tahun 1928, semangat para pengurus anggota tidak pernah mengendur. Bulan Mei 1929, PPI mengadakan pertemuan di Yogyakarta yang dihadiri oleh sekitar 400 orang dan isu perkawinan anak menjadi topik utama bahkan dicarikan upaya untuk memeranginya.

Pada kongres kedua yang diselenggarakan di bulan Desember 1929, PPI memiliki 22 organisasi anggota yang telah mendapat simpati dari pemerintah bahkan bisa mendirikan dana sumbangan untuk pelajar putri.

Seperti Apa Sejarah Hari Ibu di Negeri Ini?

Setelah kemerdekaan, kongres ini dianggap penting. Presiden Soekarno mengenang semangat perempuan dalam pergerakan nasional demi perbaikan kehidupan perempuan era kolonial itu.

Maka, pada 22 Desember 1959, dalam peringatan kongres ke-25, melalui Dekrit Presiden RI No.316 Tahun 1959, Bung Karno menetapkan setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai: Hari Ibu.

Namun sejak itu, kongres perempuan telah tercampur dengan motif politik, sehingga mulai tidak populer bagi organisasi perempuan muda. Federasi perempuan yang terus dibentuk pun tidak mewakili semangat seperti gerakan perempuan pada tahun 1928.

Akhirnya pada masa Presiden Soeharto, semangat revolusioner perempuan mulai dipudarkan. Definisi ibu pun memiliki makna baru oleh Soeharto, seperti dalam pidatonya: ibu adalah ibu bangsa, ibu adalah yang melahirkan anak, dan ibu adalah seorang istri atau pendamping suami.

"Sejak masa Orde Baru-lah peran ibu didepolitisasi. Yang tercipta sejak saat itu adalah ibu borjuasi yang subordinasi suami, tidak lagi progresif, sehingga ibu dalam kaitan dengan hari ibu tidak lagi berasosiasi dengan pergerakan politik," ungkap Ruth Indiah Rahayu, aktivis, peneliti, dan manajer program Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (Inkrispena) yang dikutip dari Tirto.

Mungkin nama Hari Ibu tidak mudah bila digantikan dengan Hari Pergerakan Perempuan. Namun, setidaknya harus ada upaya untuk memaknai Hari Ibu secara lebih luas yaitu sebagai gerakan para perempuan menuntut hak-haknya, berjuang untuk kesetaraan, keadilan dan nasionalisme.