Sampah plastik kemasan masih jadi problem utama di Indonesia. Karena itu pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) setiap 21 Februari 2022 di Surabaya ditandai dengan gerakan bersih-bersih pantai timur Surabaya dari sampah plastik.
Gerakan yang dilakukan di hutan mangrove Wonorejo ini berupaya mendorong produsen untuk bertanggung jawab terhadap sampah kemasannya yang memang telah dilakukan Komunitas Nol Sampah bersama aktivis lingkungan sejak 2018.
“Ada 22 merek sampah plastik kemasan yang dikirimkan kembali ke produsen terkait. Namun hanya sedikit yang merespon dengan mengucapkan terima kasih,” jelas Hermawan Some, Koordinator Komunitas Nol Sampah Surabaya yang dikutip dari Mongabay Indonesia.
Karena itulah dirinya mendesak keterbukaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar memberikan akses peta jalan dan rencana produsen. Hal ini terkait produk yang dihasilkan dan distribusnya, serta sampah kemasan yang akan ditimbulkan.
Menurut Hermawan, sampah plastik ini memberikan dampak buruk kepada lingkungan, antara lain membunuh anak-anak mangrove, menutup akar mangrove, dan bisa membunuh mangrove pada masa depan bila terus dibiarkan.
“Padahal fungsi mangrove sangat penting untuk mencegah abrasi dan intrusi air laut, menyerap polutan, dan menjadi habitat hidup satwa liar,” ungkapnya.
Upaya Pengendalian Jumlah Sampah Melalui Pusat Daur Ulang (PDU) di Indonesia
Dari hasil mulung sampah plastik di hutan mangrove Wonorejo itu menghasilkan sepuluh karung sampah. Teridentifikasi puluhan merek yang berasal dari 35 produsen. Bahkan dari sampah plastik ini, terdapat kemasan yang diproduksi tahun 1999-2000.
Arif Sugiarto, Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya mengapresiasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, khususnya bahaya sampah plastik.
Pemerintah Kota Surabaya, jelas Arif telah menyediakan 190 titik penampungan sementara untuk sampah rumah tangga di 31 kecamatan. Namun, masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke lahan terbuka maupun sungai.
Sementara itu mengenai sampah di mangrove, Arif mengaku hanya menyediakan tempat penampungan sementara di rumah pompa, dekat muara. Menurutnya, kewenangan soal mangrove ini berada di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
Dirinya juga berharap, masyarakat mulai sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi sampah. Pemilahan menjadi kunci sebelum akhirnya sampah ini dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).
“Mari kurangi sampah mulai dari rumah tangga, serta tidak membuang sembarangan,” pungkasnya.
Meningkat selama pandemi
Selama pandemi berlangsung konsumsi plastik masyarakat meningkat. Hal ini ditunjukan dari survei tahun 2020, oleh peneliti LIPI, Intan Suci Nuhati yang menyebutkan salah satu penyebabnya adalah naiknya frekuensi belanja online.
Dipaparkan Kumparan, mayoritas koresponden dari Jabodetabek mengaku yang sebelumnya hanya berbelanja online 1-5 kali dalam satu bulan, menjadi 1-10 kali selama work from home (WFH).
Dari survei yang sama, koresponden kebanyakan memilih menggunakan layanan pengiriman seperti makanan melalui jasa transportasi daring. Jenis selotip, bungkus plastik, dan buble wrap merupakan jenis plastik yang paling sering digunakan penjual.
“Limbah kemasan plastik tersebut dapat menambah beban tempat pembuangan akhir selama masa pandemi,” tulis Annisa Dieni Lestari seorang peneliti LIPI dengan judul Limbah Kemasan, Tanggung Jawab Kita Bersama.
Bedasarkan survei, hanya separuh dari konsumen yang memilah sampahnya, karena itu bagi Annisa perlu ada kesadaran akan lingkungan yang cukup tinggi. Karena itu dirinya mendorong masyarakat untuk melakukan aksi nyata dalam mengurangi sampah plastik.
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (Dirjen PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, menyebut di 2021 diperkirakan sampah Indonesia berjumlah 68,5 juta ton.
Berbagai Upaya Pengendalian Sampah dan Peran Indonesia di World Cleanup Day
“Komposisi sampah nasional menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan timbulan sampah plastik dari 11 persen di 2010 menjadi 17 persen pada 2020,” kata Vivien yang dimuat oleh Liputan6
Menurutnya ini didorong oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang ingin praktis. Sehingga memicu banyaknya masyarakat yang lebih memilih penggunaan plastik sekali pakai.
Menurut Vivien, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mewajibkan produsen untuk mengurangi sampah plastik yang berasal dari produk dan kemasan seperti tercantum di dalam Peraturan Menteri LHK No 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.
“Bentuk tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah dalam peraturan Menteri LHK ini adalah mewajibkan produsen untuk membatasi timbulan sampah. Mendaur ulang sampah melalui penarikan kembali. Lalu memanfaatkan kembali sampah,” ujarnya dalam VOA Indonesia.
Langkah pengurangan sampah belum efektif?
Enri Damanhuri, pakar lingkungan sekaligus Guru Besar Jurusan Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan sejumlah upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui peraturan tampaknya tidak berjalan mulus.
Pasalnya beberapa sampah plastik yang hanyut ke laut, berasal dari darat. Sementara itu pelayanan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah masih rendah. Terutama alasanya karena terbatasanya dana.
“Alasan utama jelas selalu dana tidak berpihak kepada pengumpulan sampah, sebagian sampah plastik yang merupakan sampah pengemas dari fast moving consumer goods ini belum menarik untuk didaur ulang,” tandas Enri.
Soal anggaran ini pernah disinggung oleh Sinta Saptarina, Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dn Limbah non B3 Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK yang menyebut anggaran untuk pemda sangat sedikit soal sampah.
Idealnya, kata Sinta, setiap daerah dianggarkan dana sebesar 3-4 persen dari total anggaran APBD. Namun saat ini rata-rata hanya sebesar 0,07 persen dari APBD. Padahal banyak sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang harus dipelihara dan diperbaiki, termasuk peningkatan kapasitas SDM.
Di sisi lain, pihak swasta menyebut pengelolaan sampah membutuhkan usaha dan modal yang tidak sedikit. Investasinya bisa mencapai ratusan miliar. Tidak heran bila seorang pengusaha daur ulang sampah menyebut mengurusi sampah itu mahal.
Menilik Kondisi Sampah Sisa Makanan di Indonesia dan Upaya Pengendaliannya
Yanto Widodo, Dewan Direktur Namasindo Plas menyebut salah satu investasi terbesar adalah infrastruktur, Mesin-mesin untuk mencacah, memilah, dan mengolah botol PET bekas masih harus didatangkan dari luar negeri khususnya Eropa,
Modal terbesar lainnya adalah penyediaan bahan baku. Meski sampah di botol PET banyak dihasilkan di Indonesia, tak semua layak untuk didaur ulang sebagai botol kemasan air minum.
“Ngurusin sampah itu mahal, investasinya bisa sampai Rp600 miliar, gimana mau untung?” kata Yanto dikutip dari Liputan6.
Di sisi lain, menurut Yanto, edukasi sampah kepada masyarakat sangat minim. Banyak induvidu yang tidak paham mengenai pentingnya memilah sampah dari rumah. Padahal setiap induvidu wajib bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya sendiri.
Hal ini diperparah dengan masih kuatnya pradigma pengelolaan sampah kebanyakan orang Indonesia yang masih liniaer, yakni beli-pakai-buang. Padahal yang berkembang saat ini adalah metode ekonomi sirkular yang meniru cara alam mendaur ulang sumber daya yang ada.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
