Air merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Air dan permukiman selalu menjadi perhatian manusia sejak zaman dahulu kala. Permukiman pada awalnya tidak dapat dipisahkan dari kedekatannya dengan sumber air.
Pada perkembangan selanjutnya permukiman sebagai bagian dari lingkungan hunian tidak hanya memerlukan air, akan tetapi juga perlu fasilitas umum lainnya seperti sarana sanitasi. Prasarana dan sarana sanitasi lingkungan tersebut meliputi air limbah, persampahan dan drainase.
Sedangkan penyediaan air minum dapat dilakukan melalui upaya masing-masing orang atau keluarga seperti sumur gali atau pompa atau penampungan air hujan (PAH). Apabila kebutuhan semakin meningkat, sejalan dengan perkembangan permukiman, maka perlu ada upaya sistem perpipaan.
Hal inilah yang juga dipikirkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tetapi belum jelas sejak kapan penyediaan air minum di Indonesia. Catatan awal penyediaan air minum di masa penjajahan baru muncul pada era 1800 an.
Sir Stamford Raffles, mencatat pada tahun 1817 penduduk di Pulau Jawa telah terbiasa merebus air sebelum diminum untuk menjaga kesehatan. Kebiasaan ini kemudian ditiru oleh bangsa Belanda yang tinggal di Batavia.
Di Batavia, pada tahun 1880 an ada tuan tanah yang memiliki sumur yang airnya sangat jernih. Pemilik tanah itu pun memperdagangkan air sumur tersebut dengan harga 1,5 gulden per drum (200 liter). Sungai pun waktu itu diperdagangkan dengan harga 2-3 sen per kaleng (200 liter).
Doa Warga Loborui Terjawab, Air Bersih Kini Mengalir Deras ke Kampung Tandus Mereka
Pada tahun 1905, Pemerintah Kota Batavia baru terbentuk. Kemudian baru tahun 1918 didirikan Perusahaan Air Minum (PAM) Batavia dengan mendatangkan air baku dari mata air di Ciomas, Bogor.
“Pada waktu itu penduduk memang kurang menyukai air sumur bor yang dibangun PAM Batavia, karena kalau dipakai untuk menyeduh teh, airnya berwarna hitam karena kandungan besi (Fe) yang tinggi,” dimuat dari buku Sejarah Air Minum Indonesia (1800-2005) terbitan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ketika itu, orang-orang yang tinggal di Jakarta memang lebih memilih air Sungai Ciliwung sebagai sumber air minum. Air Sungai Ciliwung pada zaman dahulu memang sangat jernih. Seorang analis Belanda Dr de Haan tahun 1648 memberi nilai sangat baik atas air Ciliwung.
Air sungai ketika itu ditampung pada sebuah waduk yang dalam bahasa Belanda disebut waterplaas. Waduk ini dilengkapi dengan pancuran-pancuran kayu yang mengucurkan air dari ketinggian tiga meter.
Masyarakat menamakan tempat itu pancuran, yang oleh lidah orang Betawi ketika itu berubah menjadi pancoran. Dari sana air diangkut oleh para pedagang air untuk dijajakan di daerah kota. Namun penyediaan air itu tentunya tidak sehat.
Maka pada akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19, mulailah muncul wabah penyakit menular, mulai dari disentri, tifus, bahkan kolera. Karena itu tidak semua orang Belanda mau minum air Ciliwung.
Karena itu para ambtenaar (pegawai negeri) kelas atas menggunakan air yang terkenal dengan sebutan ayer Belanda yang didatangkan dari luar Batavia. Tetapi harganya cukup mahal yaitu satu ringgit (2,5 gulden) per guci.
Sedangkan kaum ambtenaar kelas rendah lebih memilih membeli air yang khusus didatangkan dari Bogor yang mutunya jauh lebih baik dan lebih aman, walau dengan harga yang jauh lebih mahal dari air Ciliwung.
Air ledeng untuk masyarakat kota
Seperti halnya yang terjadi di Batavia, di kota-kota besar lainnya dan di kota-kota kecil di Indonesia yang ditinggali orang Belanda, tumbuh pula sarana penyediaan air minum walau kapasitasnya tidak sepadan dengan jumlah penduduknya.
Sekitar 1880-1890, Dinas Pengairan Belanda membangun saluran air sepanjang 12 km dari sebuah bendungan di Sungai Elo ke pusat kota Magelang, Jawa Tengah, sebagai keperluan air minum dan pengairan.
Sedangkan di Surabaya tahun 1890, dua orang Belanda bernama Mouner dan Bernie diberikan konsesi pengelolaan mata air di Pasuruan karena jasanya merintis penyediaan air minum.
“Mereka memasang pipa sepanjang lebih dari 60 KM dari wilayah Pasuruan hingga ke kota Surabaya yang pengerjaannya dilakukan dalam dua tahun. Dan pada tahun 1900 berdirilah perusahaan air minum Kota Surabaya,” jelas buku tersebut.
Dosen IPB Temukan Solusi Kurangi Polutan Organik di Air
Rumah-rumah mewah waktu itu diwajibkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk berlangganan. Dalam waktu tiga tahun, perusahaan air minum itu memiliki 1.588 pelanggan. Kemudian tahun 1906 perusahaan ini dijadikan sebagai Dinas Air Minum Kota Surabaya.
Selain di Surabaya, air ledeng ini juga terdapat di berbagai kota lain, di mana terdapat sumber berupa mata air yang cukup besar. Namun hal yang jelas pembangunan sarana air minum ketika itu memang ditujukan untuk kepentingan bangsa Belanda.
Sedangkan untuk masyarakat kelas ekonomi rendah dan lemah, seperti mayoritas pribumi kurang mendapat perhatian. Mereka menggunakan air sumur dangkal, air sungai dan semacamnya. Hal ini tentu saja tidak terjamin secara kesehatan.
Walau begitu budaya merebus air terlebih dahulu sebelum diminum telah lama tertanam dalam masyarakat Indonesia, hal ini cukup membantu. Sementara itu di beberapa tempat, warganya cukup beruntung dapat mengkonsumsi air minum yang baik.
Pemerataan air bersih untuk warga kota
Pengelolaan penyediaan air minum di berbagai kota diatur pemerintah Hindia Belanda dengan membentuk badan hukum berupa bedrijven (perusahaan) atau diensten (kedinasan). Hal ini bisa ditemukan di Batavia, Surabaya, Madiun, Bandung dan lain-lain.
Sedangkan perusahaan air minum Kotapraja saat itu menginduk ke Departemen Kesehatan Masyarakat, karena air minum erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Pihak swasta juga terlibat dalam pelayanan air bersih, seperti di Tanjungpinang.
Di pelosok Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan (Sumsel) juga terdapat pelayanan air minum melalui suatu hidran umum yang disediakan oleh perusahaan tambak minyak asing, kelak diambil oleh Pertamina setelah kemerdekaan.
Penyediaan air minum sistem perpipaan dengan melibatkan perusahaan swasta antara lain juga dikembangkan Belanda di Sumatra Utara (Sumut), yaitu Medan dan Binjai. Waterleiding Maatschappij Ajer Bersih adalah perusahaan air minum yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan kota Medan.
Sedangkan air minum di Batavia waktu itu bersumber dari mata air Ciburial di Bogor sebanyak 600 liter per detik yang dibangun pada tahun 1910. Untuk mengalirkan air dari Bogor ke Jakarta, dibangun pipa transmisi sepanjang 57 km.
Indonesia Kaya Sumber Air Tapi Terancam Krisis Air Bersih, Apa Penyebabnya?
Di Kramat Jati dekat Cijantung pada tahun 1922, dibangun pula reservoir yang disebut Gudang Air untuk menampung air yang mengalir deras dari Ciomas. Gudang air tersebut berkapasitas 20.000 meter kubik.
“Dari gudang air itulah kemudian air disalurkan ke pusat kota di Batavia,” dicatat dalam buku tersebut.
Sementara di Cirebon, Belanda membangun terowongan penampungan air pada salah satu kawasan sumber mata air Paniis yang terletak di Lereng Gunung Ciremai. Terowongan air yang dibangun tahun 1937 itu merupakan penampungan air yang berasal dari 15 sumur vertikal.
Di Cirebon, Belanda juga menggunakan pipa besi tuang diameter 150-300 mm untuk mengalirkan dari dari sumbernya di Paniis ke wilayah kota Cirebon. Di era 1930 an itu, debit air yang dialirkan ke Cirebon dengan sistem gravitasi mencapai 30 liter per detik.
Belanda juga membangun menara-menara air sebagai tangki persediaan yang juga berfungsi menstabilkan tekanan air di jaringan pipa. Menara ini dibangun di Medan berkapasitas 1.200 meter kubik, terbuat dari besi.
Di akhir masa kemerdekaan, kapasitas produksi air minum di seluruh Indonesia adalah sekitar 3.000 liter per detik. Tetapi investasi pihak swasta ternyata dimasukan dalam utang pemerintah Hindia Belanda yang jumlahnya sekitar 6,5 miliar gulden
Jumlah ini dituntut oleh Pemerintah Hindia Belanda pada Konferensi Meja Bundar (KMB) dalam rangka penyerahan kedaulatan Republik Indonesia. Semula Belanda meminta pembayaran 6,5 miliar gulden, tetapi akhirnya sepakat di angka 4,5 miliar gulden.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
