Melihat Lagi Seberapa 'Sakti' Paspor Indonesia Pasca Pandemi

Melihat Lagi Seberapa 'Sakti' Paspor Indonesia Pasca Pandemi
info gambar utama

Rasanya, yang kita semua tunggu sudah tiba, yakni mulai dibukanya pintu-pintu perbatasan berbagai negara, dan memungkinkan kita untuk traveling ke luar negeri, seperti sebelum pandemi.

Dan kembali, kita perlu melihat lagi negara-negara mana saja yang sudah bisa kita masuki (dengan paspor Indonesia), syarat-syarat memasuki negara bersangkutan, ataupun negara-negara yang bisa kita masuki tanpa perlu visa.

Nah, yang terakhir ini penting, mengingat selama pandemi, banyak negara yang memutuskan untuk menutup pintu mereka bagi paspor Indonesia (tidak mengeluarkan visa), maupun paspor-paspor negara lain.

Karena pandemi hampir berlalu, atau setidaknya sudah dianggap seperti flu biasa, perlu kita monitor kesaktian paspor hijau kita.

Mungkin ada yang bertanya, paspor yang 'sakti' itu seperti apa? Sebenarnya jawabannya cukup sederhana, yakni paspor yang memungkinkan pemegangnya bisa mengunjungi berbagai negara tanpa ribet mengurus visa menjelang keberangkatannya.

Mungkin bisa ditambah dengan definisi 'paspor yang bisa mengunjungi negara-negara destinasi utama dunia, tanpa perlu visa kunjungan'.

Bagi yang pernah (apalagi sering) bepergian ke luar negeri, tentu pernah merasakan merasakan ribetnya bepergian ke negara-negara yang membutuhkan visa. Selain perjuangan panjang, repot, banyak syarat, termasuk menyatakan jumlah tabungan di bank kita, surat rekomendasi yang tak selamanya bisa kita dapatkan dengan mudah, juga harus bayar. Dan yang paling menyesakkan adalah, ketika permohonan visa kita ditolak.

Dan pemegang paspor Indonesia adalah salah satu yang harus melewati proses ini jika harus bepergian ke banyak negara, terutama negara-negara destinasi utama dunia, seperti negara-negara Eropa, Asia Timur, Amerika, dan lainnya.

Di Asia Tenggara, paspor Indonesia memang tidak se'sakti' paspor Singapura, Malaysia, atau Brunei, Thailand, atau bahkan Timor Leste.

Kuatnya sebuah paspor ditentukan sekaligus menunjukkan seberapa banyak negara yang mengizinkan paspor masuk tanpa visa (visa-free) ataupun mengurus visa saat sudah sampai di sana (visa on arrival).

Di peringkat terbaru Henley Passport Index 2022, 'kesaktian' paspor Singapura ada di peringkat 1 dunia (bersama dengan Jepang). Pemegang paspor Singapura bisa bebas mengunjungi 192 negara, tanpa visa. Malaysia mengikuti di belakangnya, yang bisa leluasa memasuki 179 negara tanpa visa.

Sementara Indonesia, berada pada peringkat enam di Asia Tenggara, dengan 71 negara. Jumlah ini tidak naik dari jumlah negara bebas visa pada daftar tahun 2022.

Berikut ini adalah daftarnya.

Mungkin kemudian ada yang merespon, bahwa bukankah 71 negara (negara yang memberikan bebas visa kepada Indonesia) adalah jumlah yang cukup banyak? Kita bisa 'mblenger' ke 71 negara tersebut.

Sepertinya benar. Namun jika kita lihat lebih lanjut, ke-71 negara tersebut kebanyakan adalah negara-negara yang tak terpikirkan oleh kita untuk pergi berkunjung, atau mungkin tak semenarik untuk dikunjungi dibandingkan dengan negara-negara yang mewajibkan visa bagi paspor Indonesia.

Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita terpikir untuk berkunjung ke negara-negara seperti Palau, Papua Nugini, Mauritania, Gambia, dan negara-negara berkembang lain. Selain kurang populer, ke sana pun mahalnya jangan ditanya.

Apa sebenarnya penyebab paspor Indonesia tak begitu 'sakti?

Penentuan visa-free dan visa-on-arrival ini tergantung dari kebijakan masing-masing negara pemberi visa, yang biasanya dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan ini, seperti: Bagaimana hubungan diplomatiknya? Bagaimana dengan perekonomiannya? Stabilkah kondisi politiknya?

Dalam jurnal karya Adam Luedtke, Douglas G. Byrd, and Kristian P. Alexander berjudul “The Politics of Visa”, inilah beberapa faktor yang mempengaruhi kedigdayaan paspor suatu negara, seperti ditulis dalam Phimeno.com

Stabilitas negara

Menurut jurnal tersebut, negara-negara di kawasan Amerika latin yang kini tergolong damai tanpa konflik, serta menggunakan bahasa yang homogen (bahasa spanyol) cenderung lebih mudah peroleh izin masuk negara.

Jumlah populasi

Tentu sangat berasalan bagi negara-negara untuk tidak memberlakukan bebas visa ke negara-negara berpenduduk besar. Ada ketakutan jika pemberlakuan bebas visa akan dimanfaatkan untuk migrasi besar-besaran.

Negara yang lebih makmur dari Indonesia dan berpopulasi besar, yakni China, 'hanya' ada 80 negara yang memberikan fasilitas bebas visa bagi mereka.

India, yang populasinya mirip dengan China namun ekonominya cukup jauh di bawahnya, hanya mendapat 59 negara pemberi bebas visa. India bahkan berada di bawah negara yang porak poranda dilanda perang 2 dekade lalu, yakni Rwanda.

Di sisi lain, negara yang kurang makmur dibandingkan Indonesia, yakni Timor-Leste, peringkatnya di atas Indonesia, dan mendapatkan 93 negara bebas visa, atau 22 negara lebih banyak dibandingkan negara yang memberikan fasilitas yang sama kepada Indonesia.

Hal ini terjadi karena populasi Timor-Leste yang kecil, sekitar 1.3 juta jiwa saja, lebih sedikit dari populasi Kota Semarang.

Kemakmuran sebuah negara

Pendapatan dan kesejahteraan penduduk negara tersebut pun jadi faktor penentu pemberian izin bebas visa. Ekonomi Indonesia (PDB) memang yang terbesar di Asia Tenggara, namun jika di-breakdown ke per capita, pendapatan per kapita Indonesia (4.300 dolar AS) memang masih di bawah Thailand (7.200 dolar AS), Malaysia (12.900 dolar AS), apalagi Singapura (59.450 dolar AS) dan Brunei (36.000 dolar AS).

Demokrasi

Kebebasan berdemokrasi yang diterapkan negara tersebut jadi faktor pelengkapnya. Negara-negara demokratis yang menjamin hak politik dan kemerdekaan sipil warganya cenderung mendapatkan lebih banyak izin bebas visa, karena warga negara-negara tersebut tidak dianggap sebagai ancaman oleh negara pemberi visa.

Pendikan dan kesehatan

Mungkin faktor pendidikan dan kesehatan jadi perhatian serius para pemberi izin bebas visa. Negara-negara dengan tingkat kemampuan bahasa Inggris yang baik cenderung lebih mudah peroleh visa.

Sedangkan dalam kaitannya dengan masalah kesehatan, muncul kekhawatiran tersebarnya virus penyakit berbahaya yang dibawa oleh pengunjung dari negara yang kurang perhatian dengan kesehatan warganya. Negara yang penduduknya rentan terhadap serangan suatu penyakit lebih sulit mendapatkan izin visa.

Kekerasan dan terorisme

Setiap 3 serangan teroris dalam satu tahun pada suatu negara atau demonstrasi yang berakhir ricuh pun bisa berimbas pada pengurangan 1 hak kunjungan bebas visa. Terorisme yang sering dikaitkan dengan muslim pun membawa angin tidak enak bagi traveler muslim dunia.

Apa yang bisa kita lakukan?

Di luar poin-poin tersebut, tentu kita mengandalkan juga upaya diplomasi pemerintah untuk mendapatkan lebih banyak akses visa ke negara-negara lain. Saat ini pemerintah, lewat Kementerian Luar Negeri, sedang berupaya untuk menambah daftar negara bebas visa bagi Indonesia.

"Kita terus berupaya untuk mendapatkan Visa-free dari berbagai negara atau setidaknya mempermudah proses dan memperpanjang visa. Seperti Australia, jangka waktu visa sekarang bisa sampai empat tahun kalau tidak salah," kata Arrmanatha Nasir, juru bicara Kementerian Luar Negeri seperti dikutip BBC Indonesia.

Visa Schengen, salah satu visa yang paling diminati pemegang paspor Indonesia, adalah salah satu yang sedang diupayakan Kemenlu. Arrmanatha mengatakan negara-negara Uni Eropa sendiri masih membahas secara komprehensif pemberian kebijakan bebas visa Schengen kepada negara-negara yang mengajukan.

Visa Schengen adalah visa khusus yang diberikan untuk masuk ke 26 negara di Eropa yaitu Austria, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Liechtenstein.

Hampir bisa dipastikan, jika paspor Indonesia mampu mendapatkan akses ke negara-negara 'Schengen' bebas visa, pamor paspor kita akan makin bersinar, dan peringkat pun naik secara signifikan. Karena, selain makin banyak negara yang memberikan free visa (dalam hal ini Schengen), pemberian akses bebas visa ke Eropa akan membuat negara-negara luar Eropa mempertimbangkan pemberian privilege yang sama.

Usaha ini tentu saja akan menemui banyak hambatan, mengingat kondisi pandemi yang belum sepenuhnya selesai, dan juga perang di Ukraina yang dipercaya akan semakin membuat negara-negara mengetatkan perbatasan dan pintu masuknya.

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Akhyari Hananto lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Akhyari Hananto.

AH
MI
Tim Editor arrow

Terima kasih telah membaca sampai di sini