Posisi Ekonomi Syariah Indonesia dalam SGIE Report 2022, Makanan Halal Masuk Peringkat 2

Posisi Ekonomi Syariah Indonesia dalam SGIE Report 2022, Makanan Halal Masuk Peringkat 2
info gambar utama

Dengan jumlah penduduk muslim mencapai 87,2 persen dari populasi, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah. Pemerintah juga telah berkomitmen agar Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024.

Selain dari mayoritas penduduk muslim, kekuatan perkembangan ekonomi syariah di dalam negeri juga berasal dari berbagai sektor, dari industri halal, pariwisata halal, hingga fasilitas perbankan yang sesuai dengan perkembangan ekonomi syariah.

Di tengah tantangan pemulihan ekonomi nasional, ekonomi syariah Indonesia nyatanya tetap tumbuh. Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 yang dirilis DinarStandard, di Dubai, Uni Emirate Arab, Kamis (31/3/2022), Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-4 dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Adapun peringkat 1-3 diraih oleh Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab.

Masih berada di posisi yang sama seperti tahun sebelumnya, Indonesia dinilai mampu mempertahankan posisi keempat dunia dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan sehat.

Sukuk, Investasi Berbasis Syariah dan Perannya Terhadap Pembangunan Infrastruktur

Perkembangan ekonomi syariah Indonesia

SGIE 2022 | Isef.co.id
info gambar

"Indonesia mempertahankan posisi keempat di GIEI secara keseluruhan peringkat, Indonesia terus memperlihatkan kinerja yang baik dalam meningkatkan peringkat Halal Food," ujar Rafi-uddin Shikoh, CEO DinarStandard dalam peluncuran SGIE Report 2022.

Dalam SGIE Report 2022, produk makanan halal (halal food) Indonesia dilaporkan menempati peringkat dua dunia setelah Malaysia. Tak hanya itu, pada kategori modest fashion serta farmasi dan kosmetik, Indonesia menduduki peringkat tiga dan sembilan.

"Ini adalah kabar baik yang semakin menghidupkan semangat dan komitmen kita bersama. Satu tahap lagi upaya kita untuk memenangkan produk halal food kita sebagai yang nomor satu. Kita menuju nomor satu dunia," ungkap Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham.

Berada di peringkat enam untuk kategori ekonomi syariah dalam SGIE Report 2022, sektor syariah di Indonesia juga dinilai memiliki prospek menjanjikan dengan merger tiga bank anak usaha bank BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia.

Dalam acara "Talkshow 25 Tahun Perjalanan Pasar Modal Syariah Indonesia", Selasa (12/4/2022), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa ekonomi syariah terus membuktikan perannya di Indonesia.

"Peran ekonomi syariah yang terus tumbuh, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi konvensional baik dari aspek pertumbuhan aset, pembiayaan hingga pertumbuhan dana pihak ketiga yang tentu ini semakin membuktikan peranan penting perekonomian syariah bagi Indonesia," jelasnya, seperti dikutip Okezone.com.

Selain karena Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang mencapai 229 juta jiwa, dukungan lain juga datang dari potensi lebih dari 200 juta nasabah yang memanfaatkan jasa keuangan ritel, contohnya untuk keperluan perjalanan umroh, haji, perawatan kesehatan, serta layanan transaksi sosial zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).

Tiga Bank Syariah Merger, Indonesia Bakal Jadi Pusat Keuangan Syariah Terbesar Dunia

Peningkatan sertifikasi halal

Perlu diketahui bahwa ekspor makanan halal dari Indonesia ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) meningkat 16 persen pada 2021. Nilai tersebut akan terus bertambah seiring dengan inisiatif pemerintah dan stakeholder yang akan meluncurkan sistem data kodifikasi produk halal untuk mencatat nilai perdagangan global produk halal Indonesia.

Menurut Aqil, SGIE 2022 juga mencatat sejumlah kemajuan signifikan seperti penyesuaian regulasi Jaminan Produk Halal dalam rangka mempercepat, menyederhanakan dan memperjelas proses, mengurangi waktu pemrosesan, dan memfasilitasi sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil.

Pemerintah dan BPJPH juga telah mengambil berbagai langkah untuk memperkuat ekosistem makanan halal. “Misalnya, BPJPH memiliki program sertifikasi halal gratis untuk pelaku UMK yang tentunya sangat terdampak pandemi Covid-19,” jelas Aqil.

Adapun untuk meningkatkan layanan sertifikasi halal, BPJPH akan melakukan transformasi digital dan pelatihan capacity building online untuk mendukung target sertifikasi halal. Nantinya, sertifikat halal yang terkodifikasi digital akan memudahkan akses informasi nilai dan volume produk halal.

Tak hanya itu, BPJPH juga mengembangkan sistem informasi halal (Sihalal) di mana semua prosedur dan program halal akan digabungkan dan terintegrasi dengan pasar halal, aplikasi, dan penyedia uang elektronik.

“Saya setuju dengan proyeksi Global Islamic Economy Indicator bahwa Indonesia memiliki prospek yang sangat baik dan menjanjikan untuk investor makanan halal. Saya optimis dan yakin, investasi di sektor makanan halal akan terus meningkat, terutama sejak Undang-undang Jaminan Produk Halal mulai berlaku di Indonesia,” ujar Aqil.

Menurut Kepala BPJPH tersebut, pengembangan ekosistem syariah harus dilakukan secara sinergis dan pentingnya kerja sama dari berbagai pihak terkait. Pihaknya juga terus berikhtiar melalui program 10 juta produk bersertifikat halal untuk sektor makanan dan minuman.

Dengan kolaborasi dari pihak-pihak terkait, ia meyakini peringkat produk halal Indonesia akan terus meningkat. Bahkan, bisa berada pada urutan pertama di tahun 2024 dan menjadi upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produk halal terbesar di dunia.

Menggapai Impian Sebagai Negara Ekonomi dan Keuangan Syariah Terbesar Dunia

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Dian Afrillia lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Dian Afrillia.

Terima kasih telah membaca sampai di sini