Sri Lanka, salah satu negara di Asia Selatan yang dikenal sebagai penghasil teh terbaik, kini sedang mengalami salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarah mereka.
Negara tersebut secara resmi telah mengumumkan bahwa mereka tidak bisa membayar utang luar negerinya untuk pertama kalinya sejak kemerdekaannya, dan 22 juta rakyatnya harus bertahan menghadapi pemadaman listrik 12 jam dalam sehari.
Ini tentu melumpuhkan sendi-sendi kehidupan, juga kelangkaan makanan, bahan bakar, dan barang-barang penting seperti obat-obatan, dan perlengkapan hidup lain.
Inflasi berada pada titik tertinggi sepanjang masa, yakni sebesar 17,5 persen, dengan harga bahan makanan seperti satu kilogram beras melonjak drastis hingga 500 rupee Sri Lanka (sekitar Rp22.500), sedangkan biasanya berharga sekitar 80 rupee (Rp4.000).
Di tengah kelangkaan bahan makanan tersebut, satu paket 400 gram susu bubuk dilaporkan berharga lebih dari 250 rupee (Rp12.000), yang biasanya berharga sekitar 60 rupee (Rp2.700).
Pada 1 April 2022, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajpaksha mengumumkan bahwa negara dalam keadaan darurat. Dalam waktu kurang dari seminggu, ia kemudian menarik pernyataan tersebut setelah protes besar-besaran oleh warga yang marah atas penanganan krisis oleh pemerintah.
.jpg)
Negara ini begitu bergantung pada impor banyak barang penting, seperti bensin, makanan, dan obat-obatan. Idealnya, banyak negara menyimpan menyimpan mata uang asing (devisa) agar impor aman selama setidaknya 6 bulan ke depan.
Tetapi apa daya, amblesnya cadangan devisa Sri Lanka membuat negara tersebut tak mampu mengimpor barang-barang itu lagi. Dan melonjaklah harga-harga.
Bagi orang-orang Sri Lanka, krisis telah mengubah kehidupan sehari-hari mereka menjadi siklus antrean tak berujung untuk membeli barang-barang pokok, banyak di antaranya yang sudah dijatah.
Dalam beberapa pekan terakhir, toko-toko terpaksa tutup karena tidak bisa menjalankan lemari es, AC, atau kipas angin.
Tentara ditempatkan di pompa bensin untuk menenangkan pelanggan, yang harus antre berjam-jam di bawah terik matahari untuk mengisi tangki mereka. Mirisnya, beberapa orang bahkan dilaporkan meninggal saat menunggu antrian.
Banyak orang yang berada pada posisi yang sangat tidak memungkinkan. Di mana mereka harus bekerja untuk menghidupi keluarga mereka, tetapi mereka juga harus mengantri untuk mendapatkan pasokan bahan-bahan kebutuhan.
Mengapa ada juga yang menyalahkan China?
Banyak yang percaya hubungan ekonomi Sri Lanka dengan China adalah pendorong utama di balik krisis. Amerika Serikat menyebut fenomena ini sebagai (debt-trap diplomacy) “diplomasi jebakan utang”.
Artinya negara atau lembaga kreditur memberikan utang kepada negara peminjam untuk meningkatkan pengaruh politik pemberi pinjaman. Jika negara peminjam tidak dapat membayar kembali uangnya, mereka akan makin berada di bawah belas kasihan negara kreditur.
Namun, pinjaman dari China hanya berkontribusi sekitar 10 persen dari total utang luar negeri Sri Lanka pada tahun 2020. Jepang sebenarnya menyumbang proporsi yang lebih tinggi dari utang luar negeri mereka, yakni sebesar 11 persen.
Porsi terbesarnya, sekitar 30 persen adalah obligasi internasional, di mana Sri Lanka menerbitkan obligasi dalam denominasi mata uang asing.
Gagal bayar (default) atas pinjaman terkait infrastruktur China ke Sri Lanka, terutama pembiayaan pelabuhan Hambantota, disebut-sebut sebagai faktor yang berkontribusi terhadap krisis.
Tetapi hal ini rasanya terlalu dibuat-buat. Pembangunan pelabuhan Hambantota dibiayai oleh Bank Exim China. Pelabuhan tersebut mengalami kerugian, sehingga Sri Lanka menyewakan pelabuhan tersebut selama 99 tahun kepada Chinese Merchant’s Group, yang membayar Sri Lanka sebesar 1,12 miliar dolar AS pada tahun 2018.
Jadi, kegagalan pelabuhan laut dalam Hambantota tidak menyebabkan krisis neraca pembayaran (di mana lebih banyak uang atau ekspor yang keluar daripada yang masuk), tetapi yang terjadi justru memperkuat cadangan devisa Sri Lanka sebesar 1,12 miliar dolar AS.
Jadi apa sebenarnya penyebab krisis?
Telah mendeklarasikan kemerdekaan dari kolonial Inggris pada tahun 1948, pertanian Sri Lanka didominasi oleh tanaman yang berorientasi ekspor, seperti teh, kopi, karet dan rempah-rempah.
Sebagian besar produk domestik brutonya berasal dari devisa yang diperoleh dari mengekspor tanaman ini. Uang hasil ekspornya digunakan untuk mengimpor bahan makanan penting seperti disebutkan di atas.
Selama bertahun-tahun, negara ini juga mulai mengekspor garmen, dan mendapatkan devisa dari pariwisata dan pengiriman uang (uang dikirim ke Sri Lanka oleh para pekerja Sri Lanka di luar negeri).
Dari sini sudah bisa terlihat, bahwa setiap penurunan ekspor pasti akan mengganggu roda ekonomi secara keseluruhan, dan menempatkan cadangan devisa menjadi menurun dan tertekan.
Itulah mengapa, Sri Lanka sering mengalami krisis neraca pembayaran. Sejak tahun 1965 dan seterusnya, negara tersebut memperoleh 16 pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Masing-masing pinjaman ini datang dengan persyaratan termasuk bahwa setelah Sri Lanka menerima pinjaman mereka harus mengurangi defisit anggaran mereka, mempertahankan kebijakan moneter yang ketat, memotong subsidi pemerintah untuk makanan bagi rakyat Sri Lanka, dan depresiasi mata uang (sehingga ekspor akan menjadi lebih layak).
Tapi biasanya dalam periode kemerosotan ekonomi, kebijakan fiskal yang baik menentukan pemerintah harus menghabiskan lebih banyak untuk menyuntikkan stimulus ke dalam perekonomian.
Hal ini menjadi tidak mungkin jika negara harus mengikuti syarat-syarat dari IMF tersebut. Terlepas dari situasi ini, pinjaman IMF terus datang, dan ekonomi Sri Lanka terus menyerap lebih banyak utang.
Pinjaman IMF terakhir ke Sri Lanka adalah pada 2016. Negara itu menerima 1,5 miliar dolar AS selama tiga tahun dari 2016 hingga 2019. Kondisinya sudah biasa, dan kekonomi menukik turun tajam selama periode itu. Pertumbuhan, investasi, tabungan, dan pendapatan turun, sementara beban utang terus meningkat.
Situasi buruk menjadi lebih buruk dengan dua guncangan ekonomi pada 2019. Pertama, serangkaian ledakan bom di gereja-gereja dan hotel-hotel mewah di Kolombo pada April 2019. Ledakan tersebut menyebabkan penurunan tajam dalam kedatangan wisatawan (bahkan sampai 80 persen) sehingga mengurangi cadangan devisa cukup tajam.
Kedua, pemerintahan baru di bawah Presiden Gotabaya Rajapaksa memotong pajak secara tidak rasional. Tarif pajak pertambahan nilai (mirip dengan pajak barang dan jasa beberapa negara) dipangkas dari 15 persen menjadi 8 persen saja.
Pajak tidak langsung lainnya seperti pajak pembangunan negara, pajak bayar sesuai pendapatan, dan biaya layanan ekonomi bahkan dihapuskan. Tarif pajak perusahaan diturunkan dari 28 persen menjadi 24 persen. Sekitar 2 persen dari produk domestik bruto hilang dalam pendapatan karena pemotongan pajak ini.
Pada Maret 2020, pandemi Covid-19 melanda negara ini cukup parah. Pada April 2021, pemerintah Rajapaksa kembali melakukan kesalahan fatal. Untuk mencegah terkurasnya cadangan devisa, semua impor pupuk dilarang total.
Sri Lanka dinyatakan sebagai negara pertanian organik 100 persen. Kebijakan ini--yang lalu dibatalkan pada November 2020--menyebabkan penurunan drastis dalam produksi pertanian, sehingga negara harus mengimpor bahan-bahan makanan.
Turunnya produktivitas teh dan karet akibat larangan pemupukan juga menyebabkan turunnya pendapatan ekspor. Karena pendapatan ekspor yang lebih rendah, ada lebih sedikit uang yang tersedia untuk mengimpor makanan dan kelangkaan makanan muncul.
Inilah yang menyebabkan harga-harga barang menggila. Pada Februari 2022, inflasi naik menjadi 17,5 persen.
Apa yang akan terjadi sekarang?
Kemungkinan besar, Sri Lanka sekarang akan memperoleh pinjaman IMF ke-17 untuk mengatasi krisis saat ini, tentu saja dengan syarat-syarat yang baru yang lebih ketat. Kebijakan fiskal deflasi berlanjut, yang selanjutnya akan memperburuk prospek kebangkitan ekonomi dan memperparah penderitaan rakyat Sri Lanka.
Untuk sementara, Rajapaksa juga telah meminta bantuan dari China dan India, khususnya bantuan bahan bakar dari India. Pengiriman diesel di bawah batas kredit 500 juta dolar AS yang ditandatangani dengan India pada bulan Februari.
Sri Lanka dan India telah menandatangani batas kredit 1 miliar dolar AS untuk mengimpor kebutuhan pokok, termasuk makanan dan obat-obatan, dan pemerintah Rajapaksa telah meminta setidaknya 1 miliar dolar AS lagi dari New Delhi.
China membantu dengan memberikan fasiltas swap 1,5 miliar dolar AS kepada bank sentral Sri Lanka, dan pinjaman sindikasi 1,3 miliar dollar AS kepada pemerintah.
Negeri Tirai Bambu itu juga sedang mempertimbangkan untuk menawarkan fasilitas kredit 1,5 miliar dollar AS kepada negara kepulauan itu dan pinjaman terpisah hingga 1 miliar dollar AS.
Sumber dan referensi:
R. Ramakumar Professor of Economics. “What's Happening in Sri Lanka and How Did the Economic Crisis Start?” The Conversation, 13 Apr. 2022, https://theconversation.com/whats-happening-in-sri-lanka-and-how-did-the-economic-crisis-start-181060.
“Chinese Firm Pays $584 Million in Sri Lanka Port Debt-to-Equity Deal.” Reuters, Thomson Reuters, 20 June 2018, https://www.reuters.com/article/us-sri-lanka-china-ports-idUSKBN1JG2Z6.
Yeung, Jessie. “What You Need to Know about Sri Lanka's Economic Crisis.” CNN, Cable News Network, 7 Apr. 2022, https://edition.cnn.com/2022/04/05/asia/sri-lanka-economic-crisis-explainer-intl-hnk/index.html.
Newsdesk, NDTV. “Sri Lanka's Economic Downspiral Explained in 5 Points.” NDTV.com, NDTV, 5 Apr. 2022, https://www.ndtv.com/world-news/explained-sri-lanka-economic-crisis-2863515.
(The Conversation) SCY SCY SCY 04140933 NNNN
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
