Tidak perlu menjadi pendukung pemerintah atau tidak untuk merasa tersinggung atas kejadian “penghinaan” negara lain kepada Indonesia.
Baru-baru ini Menko Luhut Panjaitan yang berpangkat jendral TNI purnawirawan sebagai pejabat negara bersama beberapa orang penting dari Jakarta waktu berkunjung ke perusahaannya orang kaya Amerika Serikat Elon Musk, beliau disambut Elon Muska hanya dengan mengenakan pakaian T-shirt.
Sebaliknya ada beberapa foto di media sosial Elon Musk berpakain resmi--jas lengkap dengan dasi menerima tokoh-tokoh dari negara maju.
“Elon Musk tidak menghargai pak Luhut,” itu pendapat publik yang berkembang.
Saya lalu ingat pernyataan mantan Presiden Pertama RI, Soekarno “jangan menjadi bangsa Kuli” sebuah pernyataan agar kita tidak “mengemis” pada bangsa lain.
Setelah kejadian itu, muncul berita terbaru kunjungan presiden Jokowi ke Amerika Serikat yang didampingi beberapa menteri kabinet dan tidak disambut pejabat tinggi Amerika Serikat setibanya di bandara militer AS.
Kejadian itu mendapatkan pemberitaan yang luas dalam negeri, ada yang menyebutkan bahwa kejadian itu menunjukkan kemarahan AS kepada Indonesia karena presiden Jokowi yang menjabat sebagai presidensi G20 tahun ini terang-terangan mengundang Vladimir Putin presiden Rusia dalam penghelatan G20 nanti.
Kejadian itu memunculkan perasaan publik bahwa AS “merendahkan” martabat bangsa Indonesia; karena AS tidak menyambut presiden Jokowi dengan tatakarama diplomatik kenegaraan.
Karena keterbatasan pengetahuan tentang hal ini, Saya mencari second opinion dari sahabat-sahabat saya yang memiliki pengetahuan tentang aturan protokol diplomatik kenegaraan soal kejadian diatas.
Sahabat saya mantan diplomat RI yang malang melintang bertugas di luar negeri mengatakan bahwa hal itu “tidak pas” karena aturannya harusnya pejabat selevel Menteri Luar Negeri atau dari departemen lain yang menyambut kunjungan seorang presiden.
Sahabat saya lainnya yang sekarang menjadi dosen jurusan Hubungan Internasional di Fisipol UGM mengatakan berjanji akan menanyakan hal itu ke Menteri Sekneg (karena beliau adalah sahabatnya waktu di UGM) dan berpendapat, “mungkin kunjungan pak Jokowi ke AS itu bukan tugas negara atau kunjungan bilateral, sebab menghadiri acara pertemuan para pemimpin ASEAN dan AS”.
Dugaan sahabat saya kedua ini sama dengan penjelasan Menlu RI Retno Marsudi, bahwa tidak ada petinggi AS yang menyambut kunjungan Pak Jokowi ke AS tanggal 10 Mei 2022 karena lawatan presiden RI ini bukan merupakan agenda kunjungan bilateral, melainkan dalam rangka KTT ASEAN-AS.
Sebaliknya, Presiden RI disambut Asel Roberts seorang wanita diplomat AS penasihat khusus untuk Kepala Protokol AS. Kemenlu RI menjelaskan bahwa Asel Roberts juga menjemput kepala negara ASEAN lainnya.
Pihak juru bicara Kemenlu RI menyarankan kepada masyarakat agar tidak terlalu mempersoalkan soal teknik penyambutan pemerintah AS itu, tapi lebih fokus pada substansi pertemuan ASEAN dengan AS.
Sebagai rakyat, saya berusaha “mematuhi” nasihat juru bicara Kemenlu kita itu, namun nasihat yang bagus itu sirna ketika saya bersama publik membaca berita bahwa Perdana Menteri Singapura dijemput langsung oleh presiden AS Joe Biden.
Saya juga menemukan berita bahwa Joe Biden pernah disambut langsung Perdana Menteri Belgia ketika mandarat di bandara militer Belgia saat menghadiri pertemuan NATO. Jadi bukan kunjungan bilateral.
Saya pribadi punya pengalaman panjang mendampingi kunjungan diplomat tingkat tinggi AS, misalnya anggota Kongres AS, Dubes dan Konjen ke berbagai pejabat pemerintah Indonesia, seperti Gubernur atau Ketua DPRD.
Apabila ada informasi kalau yang menerima nanti adalah pejabat dibawah Gubernur/Wakil Gubernur--misalkan Assisten Daerah, maka pejabat tinggi AS itu cenderung untuk membatalkan kunjungannya karena diterima pejabat yang tidak “selevel”, atau kalau sudah terlanjur berada ditempat kunjungan maka diputuskan pertemuannya dipercepat.
Karena itu kejadian itu bukan soal “technicality” penyambutan tamu negara, namun soal ketersinggungan kita sebagai bangsa yang besar dan berdaulat.
Indonesia bukannya negara kecil dan miskin, tapi negara yang besar sejak dalam perjalanan sejarahnhya di mana pernah menjadi negara Adi Kuasa di kawasan Asia pada jaman kerajaan-kerajaan dulu. Negeri ini adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki budaya yang luhur.
Saya memang tidak ahli dalam aturan protokoler diplomatik kenegaraan, namun saya bertanya dalam hati, kalau memang aturan protokolernya seperti itu maka apabila presiden AS Joe Biden atau Pangeran Salman dari Saudi Arabia atau Presiden Vladimir Putin dari Rusia datang ke Jakarta dalam rangka menghadiri suatu KTT di Jakarta Indonesia, maukah mereka disambut Kepala Protokol Kemenlu RI di Bandara Halim Perdanakusuma?.
Wallahualam.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
