Balai Pustaka dan Politik Perbukuan yang Buat Bumiputra Lupa Merdeka

Balai Pustaka dan Politik Perbukuan yang Buat Bumiputra Lupa Merdeka
info gambar utama

Pada abad ke 19, koran terbitan bumiputra mulai banyak beredar di masyarakat. Kritikan dan hujatan kepada penjajah merupakan sebagian besar isi dari koran-koran yang berkembang pada masa itu.

Pada masa itu, masyarakat mulai menunjukan ketidakpuasan terhadap rezim Hindia Belanda dan berani mengekspresikannya. Hal ini ditambah dengan kebijakan Politik Etis yang dikatakan oleh Ratu Wilhelmina sebagai “Politik Balas Budi”.

Melalui tulisan, kalangan bumiputra mulai melakukan protes kepada pemerintah Hindia Belanda. Koran yang muncul menggunakan bahasa Melayu banyak berisi perlawanan dan “unek-unek” terhadap penjajahan waktu itu.

Pemerintah Belanda mulai resah dengan munculnya gelombang protes-protes tersebut. Mereka mulai menyadari apa yang telah dilakukan oleh kalangan bumputra. Sehingga pemerintah Hindia Belanda mulai mencari solusi agar membungkam hal ini.

Pada 14 September 1908 pemerintah Belanda mendirikan Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur (Komisi Bacaan Rakyat) yang dipimpin G.A.J Hazeu. Pendirian lembaga menjadi cara pemerintah kolonial melakukan politik perbukuan.

Hari Buku Sedunia dan Berbagai Faktor Rendahnya Literasi Anak Indonesia

“Komisi ini bertugas melakukan regulasi bacaan yang dibaca penduduk bumiputra saat itu. Selain itu, Volkslectuur juga bertugas memberikan saran kepada Direktur Pendidikan yang bertugas mengurus sekolah-sekolah bumiputra,” tulis Rifai Shodiq Fathoni dalam Balai Pustaka dan Politik Perbukuan pada Masa Kolonial.

Dijelaskan oleh Rifai, pendirian lembaga ini tidak dapat dilepaskan dari munculnya penerbit bumiputra yang menerbitkan bacaan liar antara tahun 1906-1912. Seperti Tirto Adhi Soerjo yang menjadi pelopor munculnya bacaan fiksi dan non fiksi untuk mendidik bumiputra.

Pemerintah kolonial memang tidak pernah mengeluarkan peraturan khusus untuk mencekal bacaan-bacaan liar tersebut. Akan tetapi, kehadiran Komisi Bacaan Rakyat (KBR) diharapkan mampu melakukan regulasi bacaan untuk bumiputra.

“Sehingga tidak mengherankan apabila tema bacaan yang disajikan pun hanya berkisar pada keterampilan teknik, pertanian, pertanian, ilmu alam, dan tata prilaku,” bebernya.

Tetapi tidak semua yang dilakukan KBR ini negatif. Pasalnya mereka juga mendirikan perpustakaan di tiap-tiap sekolah ketika masa itu. Perpustakaan itu menyediakan jasa peminjaman dengan cara yang mudah.

Penulis juga bisa menyalurkan karyanya, walau harus disortir terlebih dahulu oleh pemerintah Hindia Belanda. Melalui cara ini, KBR bisa mengendalikan koran-koran yang berisi kritikan kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Menjadi Balai Pustaka

Pengaruh KBR semakin kuat saat dipimpin oleh D.A Rinkes pada 1917, dia berhasil menata ulang KBR dan menjadikannya lembaga otonom bernama, Kantoor voor de Volkslectuur atau yang dikenal dengan nama Balai Pustaka

Tugas lembaga otonom ini adalah mengatur pengumpulan naskah, percetakan, penerbitan, dan peredaran buku-buku yang dianggap bermutu menurut pemerintah kolonial. Staffnya ketika itu bisa mencapai 250 orang.

Pada masa kepemimpinan Rinkes, lembaga ini memang menjadi semakin besar dengan hadirnya departemen editorial, departemen terjemahan, departemen perpustakaan, dan departemen pers serta pabrik percetakan yang lengkap.

“Rinkes menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam menyusun visi dan misi Balai Pustaka untuk ke depannya. Oleh sebab itu, para penggantinya pun hanya terkesan melanjutkan rancangan Rinkes,” tulis Andries Teeuw dalam The Impact of Balai Pustaka on Modern Indonesian Literature.

Balai Pustaka tidak hanya menyediakan bacaan untuk penduduk, tetapi juga membentuk selera sastra masyarakat saat itu. Pada masa ini, tampak jelas bahwa sastra tradisional masih mendominasi bacaan masyarakat pada umumnya.

Dicatat oleh Susanto, misalnya daerah berbahasa Jawa didominasi oleh buku-buku cerita wayang Jawa Tradisional, dongeng legenda, dan sejarah pribumi yang disajikan dalam bentuk prosa atau puisi.

Kendati Lama Menjajah, Mengapa Bahasa Belanda Kurang Begitu Dikenal?

Sementara di daerah lain, seperti sastra Melayu dan novel terjemahan Barat mulai mendominasi minat bacaan penduduk sejak tahun 1917. Kisah-kisah seperti Hikayat Hang Tuah dan Alexandre Dumas mulai banyak dinikmati penduduk bumiputra.

Tidak hanya karya terjemahan, Balai Pustaka juga mulai menerbitkan karya-karya modern yang ditulis penulis bumiputra. Dari sekian karya itu, novel Sitti Nurbaja (1922) menjadi salah satu karya terpopuler pada periode itu.

Berdasarkan karya-karya yang diterbitkan lembaga itu, bisa terlihat formulasi yang dihadirkan untuk membentuk selera bacaan masyarakat. Pemerintah kolonial mencoba menghindari bacaan yang mengandung unsur politik.

“Mereka ingin mengumpulkan berbagai macam dongeng masyarakat, menghadirkan bacaan roman untuk rakyat dan sedapat mungkin menghindari isu-isu agama, rasial, dan politik,” jelas Dwi Susanto dan Rianna Wati dalam Wacana Romantisme dalam Sejarah Sastra Indonesia Periode Kolonial Belanda (1900-1942).

Upaya ini didukung dengan kemampuan Balai Pustaka menghadirkan buku yang lebih murah dibanding penerbit mandiri. Berbagai inovasi ini memang dilakukan Balai Pustaka untuk memadamkan api perlawanan yang dipicu penerbit liar bumiputra.

Perlawanan percetakan bumiputra

Rickes saat itu tidak hanya mengawasi dan mengatur selera sastra penduduk bumiputra tetapi dia juga mengontrol penerbitan bumiputra. Beberapa kali dia berusaha mengambil alih percetakan bumiputra.

Salah satu percetakan yang ingin dia ambil alih adalah Evolutie yang dipimpin oleh Datoek Toemenggoeng. Alasannya, Evolutie melalui koran Neratja tendensi politik mendukung gerakan Sarekat Islam.

Dirinya juga mencoba berkompetisi dengan percetakan bumiputra. Pada tahun 1918, Balai Pustaka menerbitkan jurnal ilmiah bernama Sri Poestaka yang kemudian berkembang menjadi Pandji Poestaka.

Dalam waktu singkat, Pandji Poestaka menjadi jurnal paling populer untuk orang bumiputra, dari 3.000 eksemplar menjadi 7.000 eksemplar. Keberhasilan ini menjadikan Pandji Poestaka sebagai counter propaganda efektif melawan bacaan liar bumiputra.

“Bahkan Rinkes berencana mengubah Pandji Poestaka menjadi surat kabar harian agar fungsinya semakin efektif,” jelas Doris Jedamski dalam Balai Pustaka - A Colonial Wolf in Sheep’s Clothing.

Hopjes, Permen Kopi Jadul Peninggalan Belanda yang jadi Pendahulu Kopiko

Kemajuan Balai Pustaka dalam berkompetisi dengan bacaan-bacaan liar bumiputra tidak dapat dilepaskan dari dukungan pemerintah kolonial. Kendati demikian, usaha yang dilakukan oleh Balai Pustaka tidak serta merta langsung berhasil.

Bahkan tahun 1920-1926 bacaan-bacaan liar bumiputra memberikan perlawanan sengit terhadap Balai Pustaka. Apalagi pada awal dekade 1920 an, banyak perubahan yang terjadi khususnya dalam wacana propaganda politik bumiputra.

Pertumbuhan serikat buruh juga diikuti pula dengan surat kabar dari kelompok organisasi dan sastra sebagai alat untuk menyampaikan pesan politik tertentu. Misalnya novel Rasa Mardika karya Soemantri dan Syair Sama Rasa dan Sama Rata karya Mas Marco.

Bacaan liar yang muncul ini diharapkan dapat mengenalkan rakyat terhadap istilah-istilah baru yang berkaitan dengan gerak perlawanan melawan kekuasaan kolonial, seperti kapitalisme, sosialisme, internasionalisme dan sebagainya.

Puncak dari berbagai propaganda ini adalah saat terjadinya pemberontakan PKI tahun 1926-1927. Saat itu pemerintah kolonial baru mengambil langkah tegas, dengan menutup percetakan yang menentang kolonialisme.

“Mereka juga melakukan penggeledahan rumah, melakukan sensor, menyita koran harian, mingguan, dan bulanan, dan juga buku-buku,” tulis Razif dalam Buruh Kereta Api dan Komunitas Buruh Manggarai.

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Rizky Kusumo lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Rizky Kusumo.

Terima kasih telah membaca sampai di sini