Sosok Ali Sadikin merupakan figur pemimpin yang progresif. Di tangannya, Jakarta tidak hanya berbenah, namun juga mempercantik diri. Ketika dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta (1966-1977) banyak yang diubahnya, termasuk permukiman.
Hal yang menarik dari gagasan Bang Ali -panggilan akrabnya- dibanding menyediakan rumah murah bagi warga lokal, dirinya lebih memilih untuk memperbaiki kampung-kampung yang ada Jakarta.
Konsep memperbaiki kampung-kampung Jakarta sebenarnya telah digagas oleh Mohammad Husni Thamrin, anggota Dewan Kota Batavia. Pada 1920 an, Dia meminta pemerintah kota mencurahkan perhatian memperbaiki kondisi kampung kumuh.
Kondisi kampung Batavia pada masa itu memang memprihatinkan, banyak rumah tinggal yang tak layak, ada yang terbuat dari bambu, gedek, atau papan. Belum lagi, posisinya yang tidak beraturan.
Kampung pada masa itu selalu diidentikan sebagai biang penyakit berbahaya yang akan muncul ke permukaan. Persoalan ini semakin melebar pada masalah sosial, seperti kesenjangan ekonomi yang berujung pada kriminalitas.
“Batavia masih tetap seperti lukisan dengan pigura bagus, dihiasi dengan villa yang luas dengan jalan lebar, sementara kampung-kampung terwakili pada kanvas tak berharga,” celoteh Thamrin yang dimuat VOI Kamis (30/6/2022).
Kiprah Ali Sadikin Jadikan Film Nasional Tuan Rumah di Jakarta
Pemerintah Kota Batavia menyetujui permintaan Thamrin. Namun, perbaikan kampung berjalan setengah hati, Thamrin memandang program ini hanya menyentuh segi fisik dari kampung, tidak sampai meresap dalam perbaikan kualitas hidup warganya.
Jakarta kemudian terus berdinamika, hingga akhirnya ditunjuk sebagai ibu kota setelah Indonesia merdeka. Namun pertumbuhan kampung di Jakarta jauh lebih banyak dari kotanya sehingga sempat dijuluki Big Village.
Agar bisa memperbaiki Jakarta, Soekarno membutuhkan orang yang tegas dan keras. Dirinya pun menyodorkan nama Ali Sadikin. Seperti Thamrin, Ali pun sangat peduli akan perbaikan kondisi ibu kota, terutama kampung-kampung kumuh.
Sebab dari kampung kumuh inilah, martabat Jakarta sebagai ibu kota Indonesia akan dipertaruhkan di mata dunia. Bang Ali lantas menamai program ini “Proyek Muhammad Husni Thamrin”.
“Hal ini sebagai upaya mengenang ikhtiar Thamrin mengupayakan perbaikan kualitas hidup penghuni kampung kumuh pada masa kolonial,” tulis Hendaru Tri Hanggoro dalam Dari Perbaikan Kampung sampai Kampung Pelangi yang dikabarkan Historia.
Bang Ali benahi kampung
Ketika ditunjuk sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ali menyatakan tugas seorang pemimpin adalah mengayomi, mengurus dan peduli kepada rakyatnya dari lahir sampai mati. Inilah yang ditunjukkan pria kelahiran Sumedang tersebut.
Menukil Tirto, Bang Ali lantas blusukan ke kampung-kampung. Dari sana dirinya banyak mendapati banyak perkampungan yang kondisinya mengenaskan. Berbeda dengan pengalamannya saat muda.
Ali mengenang ketika masih siswa Sekolah Pelayaran Tinggi. Ketika sedang hari libur, dirinya sering berkunjung ke rumah pamannya yang berada di Bukit Duri, Jatinegara. Di Kampung pamannya ini, jalannya sudah bagus dan bersih.
“Dia pun tergerak untuk memperbaiki kampung-kampung kumuh di Jakarta,” tulis Irfan Teguh dalam Sejarah Proyek MHT Ali Sadikin: Membangun Fisik dan Mental Jakarta.
Ramadhan K.H dalam buku Bang Ali: Demi Jakarta (1966-1977) menuliskan bahwa Ali Sadikin kemudian menemui pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Widjojo Nitisastro untuk menyampaikan gagasan ini.
Berdirinya Planetarium, Cita-Cita Bung Karno Agar Indonesia Pahami Langit
Namun, Widjojo menyebut perbaikan kampung yang diusulkan oleh Bang Ali bukan menjadi prioritas Bappenas. Terutama karena kampung tidak akan mendatangkan uang, dan secara ekonomi tidak bagus.
Padahal bagi Ali, perbaikan kampung malah justru memberikan efek luas, akan mendorong kebersihan dan meningkatkan kualitas kesehatan warga, atau paling tidak memberikan kesan bahwa kampung tidak kumuh.
Ditolak Bappenas, Ali tidak patah arang. Dirinya kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No Ab 13/1/2/1969 tanggal 17 Januari 1969. Prinsip dasarnya adalah pemerintah kota akan membantu penghuni kampung kumuh dalam menciptakan lingkungan sehat.
Langkah perbaikan kampung antara lain, memperbaiki jalan, jembatan, listrik, irigasi, drainase, sanitasi, penyediaan balai pengobatan, sumur air, fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) umum, bak sampah dan rehabilitasi fasilitas pendidikan.
Bang Ali kemudian membagi-bagi kampung ini. Dia mendahulukan perbaikan pada kampung yang paling kumuh. Kriterianya antara lain, dari kondisi terburuk, kepadatan penduduk, usia kampung, dan pengaruh perbaikan dengan kota.
“Atas dasar kriteria tersebut di atas dipilihlah kampung-kampung yang akan diperbaiki. Selama Pelita 1 (pembangunan Lima Tahun) mencakup 87 kampung, umumnya terdiri dari kampung-kampung yang dibangun sebelum tahun 1956,” tulis Ali Sadikin dalam Gita Jaya.
Terkendala dana
Pada tahap pertama, luas perbaikan kampung mencapai 2.400 hektare. Area itu bisa menampung sekitar 1,2 juta penghuni kampung kumuh. Sebagian besar warga menyambut baik program perbaikan kampung.
Ali mengungkapkan banyak warga yang berpartisipasi dalam pembuatan jalan-jalan. Seperti tanah yang diperlukan untuk pembuatan jalan, umumnya warga serahkan secara sukarela tanpa meminta ganti rugi.
Dinukil dari Jaring, selama periode 1966-1974, sebanyak 166 kampung yang sudah diperbaiki. Biaya yang dihabiskan kurang lebih Rp22 triliun. Anggaran ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun, program perbaikan kampung bukan tanpa hambatan dan kritik. Dana menjadi salah satu hambatan terbesar. Ternyata kas pemerintah kota tidak mampu membiayai perbaikan kampung kumuh di seluruh wilayah Jakarta.
Karena itulah, Pemprov mulai menggenjot dana perbaikan dari pajak judi dan hiburan malam. Celakanya karena hasil pendapatan yang berasal dari sumber ini, Pemprov DKI sering mendapatkan gugatan.
Memori Landhuis Pondok Gede, Rumah Mewah yang Kini Telah Lenyap
Masalah pembiayaan ini mulai terpecahkan saat lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia memberikan nilai positif. Bank Dunia bahkan mengucurkan kredit berjangka 15 tahun untuk membiayai perbaikan kampung.
“Bantuan Bank Dunia meliputi 50 persen dari biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan tahap berikutnya, yang meliputi pelaksanaan perbaikan selama lima tahun,” tulis Ali.
Pada masa akhir jabatannya pada 1977, Ali menghitung perbaikan kampung telah mencakup area seluas 4.694 hektare dengan penghuni sebanyak 1,9 juta. Dirinya meminta masyarakat agar dapat memelihara keadaan perkampungan yang telah diperbaiki.
Cita-cita Bang Ali perbaiki kampung, memang bukan hanya dari segi fisik, namun juga mental masyarakatnya. Dirinya mencontohkan kampung Menteng Wadas. Semula kampung itu banyak orang yang mencuri listrik.
Namun setelah perbaikan kampung, dirinya melihat kejadian mencuri listrik itu sudah mulai berkurang. Hal ini, jelas Ali, karena masyarakat sudah mulai sadar dan bangga dengan kampungnya sendiri.
“Dengan ini (proyek perbaikan kampung) saya pacu penduduk Jakarta untuk sadar bernegara, sadar bermasyarakat,” terang Bang Ali.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
