Soekarno dan Mimpi Bangun Institut Oceanografi Terbesar di Asia Tenggara

Soekarno dan Mimpi Bangun Institut Oceanografi Terbesar di Asia Tenggara
info gambar utama

Perairan Indonesia mempunyai peran penting dan strategi sebagai jalur perniagaan maritim di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke 14. Akan tetapi kolonialisme mengarahkan bangsa Indonesia untuk membelakangi laut.

Pemerhati sejarah dan Kemaritiman Universitas Indonesia (UI), Hasan Sadeli mengatakan pembangunan kota, pendirian pusat industri, serta kerja paksa di perkebunan, secara perlahan mengikis tradisi maritim yang dinamis.

“Bisa dikatakan, kolonialisme secara efektif membuat budaya bahari sebagai identitas leluhur bangsa Indonesia menjadi terkubur,” tulisnya yang dimuat di Media Indonesia.

Hasan menyebut mimpi menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat secara maritim lantas diperlihatkan oleh Presiden Soekarno. Hal ini terlihat dari ucapan populer Bung Karno yang mendorong bangsanya menjadi pelaut kembali.

Tidak hanya dalam ucapan, Bung Karno juga mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bidang kemaritiman, seperti membentuk Institut Angkatan Laut, Akademi Pelayaran (AIP), dan membentuk perusahaan pelayaran dalam negeri (Jakarta Lyoid) pada 1950.

Dicatatnya Bung Karno juga mendorong berbagai upaya perumusan peraturan tentang perairan di Indonesia melalui Deklarasi Juanda 1957 yang kemudian menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 4 PRP/1960.

Bung Karno juga fokus untuk mengeksplorasi kawasan laut, salah satunya di perairan Maluku dan sekitarnya. Di kawasan ini memang terkenal dengan keragaman hayati laut yang tertinggi di dunia.

Kisah Mesra Indonesia-Rusia: Berawal dari Ideologi hingga Bangun Stadion GBK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan tampaknya menarik minat Bung Karno. Karena itu dirinya mencanangkan Ambon sebagai tempat yang tepat untuk membangun Institut Oseanografi terbesar di Asia Tenggara.

Impian ini bahkan didukung oleh salah satu negara adidaya ketika itu yakni Uni Soviet. Hal ini dibuktikan dalam kunjungan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahun (PTIP), Sjarif Thajeb ke Uni Soviet pada Mei 1965.

Kunjungan ini merupakan undangan pemerintah Uni Soviet untuk melakukan perundingan kerja sama terkait pembangunan Institut Oceanografi di Ambon. Thajeb ketika itu didampingi Menteri Pendidikan Tinggi Uni Soviet, Yelyutia mengunjungi Leningrad Shipbuilding Institute.

“Ambon dipilih karena selain berada di wilayah timur Indonesia yang membutuhkan perhatian pembangunan, juga memiliki tradisi kemaritiman yang kuat,” tulis Andri Setiawan dalam Indonesia Gagal Memiliki Institut Oceanografi yang dimuat Historia.

Bantuan Uni Soviet

Leningrad Shipbuilding Institute memang telah terkenal sebagai institusi di mana ilmuwan-ilmuwan hebat Uni Soviet bekerja. Thajeb kemudian melihat beragam teknologi agar menjadi percontohan bagi Institut Oceanografi di Ambon.

Dimuat di Suara Merdeka tanggal 17 Mei 1965 dituliskan bahwa Uni Soviet akan mengadakan segala usaha untuk membuat proyek Ambon menjadi yang terhebat di wilayah Asia Tenggara bahkan lebih hebat dari Institut Oceanografi di Leningrad.

Rektor Leningrad Shipbuilding Institute. Boris Leontyevich Tolstykh mengatakan Uni Soviet akan mengusahakan alat-alat yang lebih modern agar institut di Ambon bisa memenuhi syarat internasional.

Andri mengatakan ada sekitar 30 dosen yang separuhnya dari Leningrad Shipbuilding Institute juga siap membantu. Ada juga kementerian PTIP yang menerjemahkan 22 buku terkait oseanografi ke dalam bahasa Indonesia dan dicetak hingga 15 ribu eksemplar.

Sementara itu direncanakan pada bulan September 1965, pihak PTIP akan mengirimkan calon rektor Institut Oceanografi ke Uni Soviet untuk lebih lanjut menyelesaikan hasil-hasil perundingan yang telah tercapai.

“Bahwa Menteri Thajeb sangat antusias tentang hasil perundingannya mengenai proyek Ambon itu,” tulis Suara Merdeka.

Kenangan dari Ende: Menyelami Strategi Bung Karno Mendidik Rakyat

Institut Oceanografi Ambon kemudian mulai dirintis sejak 1962 dan rencananya akan selesai pada 1967. Rencananya lembaga ini akan dapat menampung 1.000 mahasiswa dan 100 tenaga pegawai.

Beberapa departemennya meliputi ship building and repairing, ship engineering and machinery, oceanoragphy industrial fishing dan technology of fish product. Dan semuanya diharapkan selesai pada 1966.

“Agar bisa segera dipakai untuk perkuliahan pada September 1966. Sayangnya, sejak akhir 1965 pembangunan terkendala biaya,” tulisnya.

Biaya sekitar Rp5 miliar yang dikeluarkan pada tahun 1965 ternyata tak cukup karena harga bahan bangunan melonjak. Anggaran tambahan sebesar 3 miliar yang diajukan kepada Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) hanya disetujui 1 miliar.

“Selanjutnya dapat dikemukakan di sini, bahwa untuk sekadar mengurangi kesulitan-kesulitan tersebut telah diperoleh pinjaman sebesar Rp200 juta dari Kepala Daerah Tingkat 1 Maluku, jumlah maka pada waktu ini sudah harus dikembalikan,” tulis Bappenas.

Gagal terwujud

Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, hubungan antara Indonesia dan Uni Soviet mengalami kemunduran. Soekarno yang awalnya memiliki hubungan erat dengan pemimpin negeri Beruang Merah lantas dilucuti kekuasaannya.

Dari sini pula bantuan Uni Soviet untuk membangun Institut Oceanografi Ambon berhenti. Dalam Cermin Retak Indonesia, George Junus Aditjondro menyebut ketika zaman Orde Baru, Institut Oceanografi ini ditelantarkan.

Lembaga ini diturunkan statusnya menjadi penelitian di bawah Lembaga Oceanografi Nasional yang berada di Ancol, Jakarta. Selain itu, galangan kapal di Poka, Ambon kemudian dipindahkan ke Surabaya yang lantas menjadi kapal PT PAL.

“Mimpi Soekarno yang menginginkan wilayah timur Indonesia juga tersentuh pembangunan, yang juga relevan dengan sumber daya manusia dan alamnnya, gagal,” tulis Andri miris.

Orde Baru kemudian membalikkan upaya desentralisasi pembangunan itu dan kembali fokus ke Jawa. Barulah sejak 2014, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kemudian menjadikan bekas Institut Oceanografi Ambon menjadi Pusat Penelitian Laut Dalam.

Kepala LIPI saat itu, Prof Lukman Hakim menyatakan tindakan ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kembali penelitian di wilayah Maluku. Hal yang cukup sulit dirintis karena terjadinya konflik di wilayah itu beberapa tahun silam.

Menguak Pemikiran Kebangsaan Soekarno dalam Pidato Lahirnya Pancasila

“Saat ini, upaya penambahan sumber daya manusia termasuk di dalamnya tenaga peneliti dan tenaga administrasi, pembenahan sarana dan prasarana serta dilaksanakan beragam program penelitian sedang giat dilaksanakan,” jelas Lukman yang dimuat Tribun Maluku.

Dijelaskan oleh Lukman, perairan di kawasan Indonesia, khususnya Maluku dan sekitarnya merupakan bagian dari pusat keragaman hayati laut tertinggi di dunia. Karena itu sejak 1960 an Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian kepada pembangunan di tempat itu.

Menurutnya selama 10 tahun terakhir telah terjadi perubahan mendasar untuk menggiatkan kembali kegiatan penelitian kelautan di wilayah Maluku dan sekitarnya. Kegiatan ini memang sempat terhenti karena tragedi kemanusian di Ambon.

Sementara itu Kepala UPT BKBL LIPI Ambon, Dr Augy Syahailatua menambahkan alasan mengapa LIPI mendorong penelitian di wilayah perairan Maluku, salah satunya Ambon memiliki rahasia kekayaan biota laut yang menjadi daya tarik ilmiah.

“Perairan Ambon dan Maluku telah menyumbang koleksi ilmiah dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pengetahuan kelautan dunia,” jelas Augy.

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Rizky Kusumo lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Rizky Kusumo.

Terima kasih telah membaca sampai di sini