Ketika saya melihat acara di TV Turkiye di mana Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri di depan para hadirin yang juga dihadiri presiden Turkiye Erdogan dalam suatu pertemuan kenegaraan--berpidato dalam bahasa Melayu, jujur saya heran karena biasanya pejabat negara-negara jajahan Inggris seperti Malaysia itu selalu berbicara dalam bahasa Inggris dalam acara resmi.
Dalam acara tidak resmi pun seringkali digunakan bahasa campuran bahasa Melayu dan Inggris. Pak Ismail Sabri itu melakukan kunjungan kenegaraan ke Turkiye selama dua hari sejak tanggal 6 Juli 2022 lalu.
Berbicara bahasa nasional memang merupakan kebanggaan atau sebagai bentuk nasionalisme, karena itu meski para petinggi suatu negara itu mahir dalam bahasa Inggris, juga menggunakan bahasa nasionalnya ketika melakukan pembicaraan resmi.
Di samping sebagai bentuk nasionalisme, juga di praktek hubungan diplomatik bahasa nasional yang lebih sering dipakai agar tidak menimbulkan salah faham.
Contoh lain, Presiden Rusia Vladimir Putin, sejatinya bisa berbahasa Inggris dan sangat mahir berbicara Jerman karena dia pernah bertugas sebagai perwira KGB--lembaga mata-mata Uni Soviet di Jerman Timur pada saat perang dingin antara blok barat dan timur sedang berlangsung.
Namun Putin tidak pernah menggunakan bahasa asing ketika melakukan pembicaraan kenegaraan dengan mitranya dari negara lain. Dia selalu memakai bahasa Rusia. Demikian pula menteri luar negeri Sergey Lavrov yang selalu berbahasa Rusia dalam pertemuan atau konferensi pers, padahal dia mahir berbahasa Inggris.
Pengalaman saya kenal dengan diplomat Amerika Serikat, saya sering menemui diplomat AS yang mahir berbahasa Indonesia, bahkan persis seperti orang Indonesia berbicara, hal itu terjadi karena yang bersangkutan cukup lama bertugas di Indonesia, atau karena pernah mengunjungi Indonesia sebagai turis dan karena menikah dengan orang Indonesia.
Namun ketika melakukan pembicaraan resmi atau berpidato di suatu daerah, umumnya para diplomat itu cenderung menggunakan bahasa nasionalnya yaitu bahasa Inggris karena meskipun mahir berbahasa Indonesia dikhawatirkan ada kesalahan fatal penggunaan suatu kata atau kalimat yang akhirnya menimbulkan salah paham.
Ini berbahaya dalam hubungan diplomatik antar negara. Apalagi dalam budaya diplomatik, kata-kata atau kalimat yang dikemukakan harus terpilih misalkan penggunaan kalimat protes sangat keras sering menggunakan kata-kata “with the strongest possible term”, menulis laporan tentang kerusuhan didaerah pelacuran maka mereka memakai kata-kata “ill repute area”, bukan prostitute area.
Kita sering melihat di acara-acara kenegaraan banyak para presiden atau perdana menteri suatu negara menggunakan bahasa nasionalnya dan diterjemahkan oleh penterjemah bahasa lain tergantung di mana mereka berada.
Karena itu dengan segala hormat kepada presiden kita Joko Widodo (atau penggantinya nanti), saya berpendapat bahwa lebih baik presiden menggunakan bahasa nasional Indonesia ketimbang berbicara menggunakan bahasa Inggris yang tidak dikuasainya pada setiap acara resmi kenegaraan.
Di samping untuk menghargai bahasa nasionalnya sendiri, juga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi presiden atau perdana menteri negara lain yang mendengarkannya.
Dan yang lebih penting lagi agar tidak dijadikan bahan olok-olokan, ledekan di berbagai media sosial di negeri sendiri karena dinilai lucu dan memalukan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
