Pada tahun ketiga kepresidenannya, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diterpa isu yang tidak sedap, mulai dari Buloggate hingga drama pemakzulan. Gus Dur pun sampai dipaksa untuk keluar dari Istana Negara.
Selama menjabat sejak Pemilu 1999, Gus Dur memang memiliki kebijakan yang sering kontroversial. Hal ini dicatat oleh Greg Barton yang menyebut gaya kepresidenan Gus Dur sangat berbeda jika dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang dirinya kenal.
“Selama masa kepemimpinannya, Gus Dur kerap mengeluarkan keputusan-keputusan radikal yang mengundang kontroversi,” tulisnya dalam buku Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of KH.Abdurrahman Wahid.
Barton mencatat tindakan resmi pertama yang dilakukan Gus Dur pada masa-masa awal pemerintahannya meliputi pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Bagi Gus Dur, kedua departemen tersebut merupakan sarang budaya korupsi.
Gaya eksentrik Gus Dur selanjutnya adalah dengan memecat Menteri BUMN, Laksamana Sukardi dan Menteri Industri & Perdagangan, Jusuf Kalla. Keputusan yang mendadak ini meninggalkan informasi keliru karena dibacakan dalam sebuah rapat tertutup.
Mengingat Jejak Gus Dur dalam Perayaan Imlek di Indonesia
PDI-P ketika itu menjadi pihak yang sakit hati, musababnya Sukardi merupakan tokoh kunci dari partai tersebut. DPR lantas membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang beranggotakan 50 orang untuk mengusut keputusan pemecatan para menteri tersebut.
Diwartakan oleh Kompas (6/9/2000) yang dimuat Tirto, Pansus yang diketuai Akbar Tandjung ini juga memiliki tugas lain, yakni membebankan kasus korupsi dana Yanatera Bulog (Buloggate) dan kasus bantuan Sultan Brunei (Bruneigate) kepada Gus Dur.
Diserang dari beberapa sisi, Gus Dur tetap membuat aksi nekat pada Juli 2001 yaitu memberhentikan sementara Suroyo Bimantoro dari jabatan Kepala Kepolisian dan mengangkat Wakapolri, Chairuddin Ismail sebagai pengganti.
Barton berpendapat momen tersebut sukses memperuncing konflik antara Gus Dur dengan MPR. Karena hal ini pula, para elite politik di parlemen bertekad menyelenggarakan SI MPR beberapa bulan lebih cepat agar bisa melengserkan Gus Dur.
Gus Dur dimakzulkan
Pada 22 Juli 2001, Gus Dur sempat mengadakan pertemuan bersama wakil sekjen PBNU kala itu, Masduki Baidlowi dan tujuh ulama sepuh di Istana Negara. Mereka mendorong agar Gus Dur segera mengeluarkan dekrit presiden.
Dekrit itu secara garis besar berisi penolakan terhadap keputusan Sidang Istimewa yang akan diselenggarakan beberapa jam mendatang. Dituliskan Gus Dur akan tetap mengeluarkan dekrit walau tidak didukung oleh tentara.
“...Ini menunjukkan bahwa Gus Dur tetap tidak mengakui SI dan tidak mengakui pelanggaran yang dituduhkan. Biar sejarah nanti yang menilai, apakah SI atau dekrit Presiden yang benar,” ujar Abdullah Faqih, pengasuh Pesantren Langitan, Tuban.
Suara perlawanan juga dikumandangkan oleh Nahdliyin yang mendukung Gus Dur membacakan dekrit di Istana Negara. Ketika itu suasana di luar istana cukup kondusif walau ada penjagaan ketat dari angkatan militer bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja.
Sebelumnya pemakzulan, Gus Dur sebenarnya sudah berpesan agar ulama tidak terpancing amarahnya atas nama solidaritas umat Islam. Menurutnya ulama seharusnya tidak boleh terlalu larut dalam politik.
Dirinya juga meminta agar ulama, kiai, dan santri di lingkungan NU untuk tidak pergi berunjuk rasa dan membuat kegaduhan di Jakarta. Dirinya meminta agar segenap pendukungnya meyakini kapabilitas pemerintahannya dalam permasalahan ini.
“Sesama orang Islam itu bersaudara. Kenyataan ini harus dipahami bahwa tindakan kekerasan tidak menyelesaikan persoalan. Jika banyak warga NU ke Jakarta, kemudian membuat gegeran malah akan menambah keributan di Jakarta,” ujarnya yang dimuat Kompas pada (10/6/2001).
Namun harapan Gus Dur kandas. Setelah dekrit dibacakan, melalui SI MPR yang dipimpin Amien Rais pada 23 Juli 2001, Gus Dur resmi dimakzulkan. MPR menarik mandat dan menetapkan Megawati Soekarnoputri.
Sejarah Hari Ini (12 Februari 2002) - Imlek Perdana Serentak di Tanah Air
Masa simpatisan Gus Dur di sejumlah daerah pun berencana datang ke Jakarta membentuk pasukan berani mati. Laporan Kompas menyebutkan ada 300.000 relawan berani mati yang telah siap membela Gus Dur.
Kala itu Gus Dur menahan massanya, dirinya tidak ingin ada pertumpahan darah sesama anak bangsa. Gus Dur juga meminta kepada keluarganya untuk pergi dari Istana Negara dan kembali ke kediamannya di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Gus Dur mengaku tak bisa tenang bila keluarganya tetap berada di Istana. Namun Putri Sulungnya, Alissa Wahid enggan meninggalkan ayahnya. Gus Dur dan Alissa yang sampai menangis pun berdebat karena tak mau pergi.
“Keadaan sudah bahaya, biar Bapak sendiri saja yang hadapi di istana. Karena ingat nasib Bung Karno, saya melawan. Eyel-eyelan. Apa pun yang terjadi, kalau Bapak ditangkap kami akan ikut. He Wouldn’t be alone (dia tidak akan sendiri),” kata Alissa dikutip dari laman resmi NU yang dimuat Kompas.
Surat sakti lurah Gambir
Setelah Tap MPR, Megawati Soekarnoputri resmi menjadi Presiden Indonesia. Masalahnya, Gus Dur dan pendukungnya bersikeras bahwa Gus Dur masih tetap presiden dan tidak rela meninggalkan istana.
Melalui Menlu Alwi Shihab, Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa sampai kapan pun dirinya tidak akan meninggalkan Istana. Sementara itu Ketua MPR, Amien Rais menyatakan bahwa MPR memberikan waktu dua minggu untuk Gus Dur berkemas.
“Itu amat mudah. Kalau presiden yang baru sudah dilantik. Maka Gus Dur akan menjadi warga negara biasa. Kalau dia masih mau tinggal di istana, seminggu atau dua minggu tidak apa untuk berkemas. Tapi tidak ada lagi protokoler, paspampres, dan kabinet. Kata-kata dia tidak akan berdampak seperti saat dia menjadi presiden. Dia akan menjadi warga negara biasa,” ujar Amien yang dimuat Hukum Online.
Sikap Amien ini sepertinya lebih lunak karena seusai Sidang Paripurna, dirinya menyatakan kalau Gus Dur tetap tinggal di istana, MPR tidak akan memberikan tolerasi lebih lama dan yakin polisi akan menahannya.
Banyak tokoh pun menyarankan agar Gus Dur keluar istana secara sukarela, sehingga tidak ada hal yang mengganjal bagi semua pihak. Tetapi Gus Dur sepertinya telah bertekad untuk tetap di istana.
Disisi lain, bila aparat penegak hukum dikerahkan untuk mengeluarkannya secara paksa, dikhawatirkan akan terjadi bentrok dengan pendukung Gus Dur. Karena hal ini juga, Gus Dur mencari alasan yang tepat agar keluar dari istana.
Di sinilah Gus Dur menyuruh staf pribadi Priyo Sambadha untuk meminta Lurah Gambir untuk membuat surat pengosongan istana. Priyo yang diutus Gus Dur kemudian menemui sang lurah dan meminta surat tersebut.
Istri Almarhum Gus Dur masuk 100 Orang Paling Berpengaruh TIME Magazine
“Saya biang “Pak lurah izin mohon saya ditugaskan sama pak presiden buat minta surat pindah,”. Pak lurahnya heran,”ah masa sih?” Lucu sekali waktu itu. Akhirnya dikasih. Saya ingat wajah pak lurah itu terkejut,” kata Priyo yang dimuat CNN Indonesia.
Mantan juru bicara Gus Dur, Adhie Massardi mengatakan alasan Gus Dur meminta surat dari Lurah Gambir untuk pindah dan mengosongkan istana, karena memegang prinsipnya atas SI MPR yang diyakininya tidak sah.
Gus Dur, kata Massardi enggan keluar dari istana hanya karena hasil Sidang Istimewa, tetapi dengan adanya surat perintah dari Lurah Gambir. Dirinya bisa keluar istana dengan tenang karena pengosongan ini atas kehendak pemerintah setempat.
Maka, Gus Dur tak perlu melawan sama sekali. Kewajiban mempertahankan “rumah” ini pun gugur. Urusan selesai, Gus Dur keluar dari istana tanpa gejolak, pada 25 Juli. Dirinya pun tak menjadikan pelengseran dirinya sebagai beban personal.
“Supaya nanti ketika di hadapan Allah ditanya, mengapa kamu meninggalkan Istana Negara? Tinggal saya jawab: monggo (silakan) ditanya saja ke Lurah Gambir,” kelakar Gus Dur yang diungkapkan oleh KH Maman Imanulhaq.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
