Sekelumit Departemen Penerangan: Suar Kemerdekaan yang Mengancam Kebebasan

Sekelumit Departemen Penerangan: Suar Kemerdekaan yang Mengancam Kebebasan
info gambar utama

Pada Sabtu (30/7/2022) tanda pagar alias tagar #BlokirKominfo masih menjadi trending topic di lini masa Twitter. Tagar tersebut muncul dari ungkapan kekecewaan atas kebijakan Kominfo memblokir beberapa situs.

Layanan situs yang dimaksud yaitu, Yahoo, Steam, Epic Games, Dota2, Counter Strike, Origin.com, Xandr.com, dan PayPal. Platform digital ini diblokir karena tidak mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang ditutup 20 Juli.

Kominfo sendiri telah menyatakan permintaan maaf atas pemblokiran tersebut dan memberikan kesempatan kepada beberapa situs. Namun tetap saja, banyak warganet yang mempertanyakan kebijakan kementerian tersebut.

Kementerian ini memang tidak pernah lepas dari sorotan publik, sebelum bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kementerian ini dahulunya bernama Departemen Penerangan (Deppen).

Dikutip dari situs Kominfo, Deppen dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan untuk menjalankan beberapa tujuan, yakni membela dan mempertahankan kemerdekaan, mengajak rakyat turut serta mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Setelah sidang Panitia Persiapan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno yang ketika itu menjabat sebagai presiden menunjuk Amir Syarifuddin sebagai Menteri Penerangan (Menpen).

Mengenal Ir. Sutami, Menteri PU “Termiskin” Kebanggaan 2 Presiden

Frederiek Djara Wellem dalam Amir Sjarifoeddin: Tempatnya dalam Kekristenan dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia menyebut sesudah Amir menerima pangkatnya sebagai menteri dirinya kemudian mulai bekerja.

“Dia mengatur kementerian ini supaya dapat berjalan sebagaimana mestinya yaitu sebagai pusat penerangan Republik Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” paparnya.

Dicatat oleh Frederiek, Deppen memiliki tugas yang cangkupannya sangat luas, berbagai bidang pekerjaan diberikan kepada lembaga ini. Hal ini, jelasnya, dikarenakan pada awal kemerdekaan banyak kementerian belum terorganisasi dengan baik.

Bahkan ketika anggota tentara hendak masuk ke daerah yang diduduki Belanda, maka surat keterangan jalan harus dikeluarkan oleh Deppen. Demikian juga perjalanan presiden dan wakil presiden dengan Kereta Api Luar Biasa (KLB).

“Kementerian Penerangan (Red: Deppen) sangat berhasil pekerjaannya untuk membangkitkan semangat perlawanan rakyat terhadap Belanda. Oleh karena itu, di mata Belanda, Amir merupakan tokoh yang sangat berbahaya. Belanda mencoba membunuh Amir pada tanggal 28 Desember 1945 tetapi usaha itu gagal,” paparnya

Deppen dan kuasa penguasa

Setelah Amir diangkat menjadi Menteri Pertahanan, Sutan Sjahrir yang kala itu menjadi Perdana Menteri menunjuk Mohammad Natsir menjadi Menpen. Natsir menjabat posisi ini dalam empat kabinet yang berbeda.

Budayawan Betawi, Ridwan Saidi menyebut latar belakang ditunjuknya Natsir sebagai Menpen karena kabinetnl Sjahrir membutuhkan dukungan umat Islam. Sementara Natsir dipandang cakap untuk mensosialisasikan kebijakan Pemerintah RI.

Soekarno pun tidak keberatan dengan usulan dari Sjahrir, bahkan menyebut Natsir sebagai pilihan yang tepat (he is the man). Sejak itulah, Natsir menjadi dekat dengan Bung Karno dalam setiap kondisi.

“Sulit mencari orang yang lebih rapat dengan Bung Karno di antara para menteri, kecuali saya sebagai Menteri Penerangan,” aku Natsir dalam Mohammad Natsir dalam Sejarah karya M.Dzulfikriddin.

Selama periode 1959-1965, sesuai Haluan Pembangunan Nasional sebagai ketetapan MPRS, Deppen dibentuk untuk menyelenggarakan penerangan melalui media penerangan, antara lain radio, film toestel, foto, percetakan, kendaraan, mesin stensil dan mesin ketik.

Pada 1966, ketika Menpen dijabat oleh Burhanuddin Mohammad Diah (BM Diah), salah satu tugas pokok organisasi penerangan adalah mengarahkan pendapat umum agar terbentuk dukungan, kontrol dan partisipasi sosial yang positif terhadap kebijakan pemerintah.

Optimasi Layanan Digital Melalui Integrasi Data

“Pada masa itu pengorganisasian ke dalam dilakukan agar Departemen Penerangan berfungsi menjadi juru bicara pemerintah,” tulis Topan Yuniarto dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dimuat Kompas.

Tahun 1971, ketika era Orde Baru, kendali informasi dan berita hampir sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Disebut oleh Topan, Deppen disiapkan sebagai juru penerang program pemerintah kepada masyarakat.

Peran Deppen tidak hanya berpusat kepada masalah politik, lembaga ini juga harus memantau industri layar kaca. Salah satunya adalah masalah film horor Indonesia yang dikeluhkan oleh seorang Tien Soeharto.

Ketika itu film horor, khususnya yang dibintangi Suzanna begitu menarik perhatian Istana. Masalahnya ketika itu film horor tidak pernah lepas dari urusan ranjang. Hal inilah yang dikeluhkan Menpen Ali Moertopo.

“Bu Tien tak ada masalah pribadi dengan Suzanna tapi memang karena perkembangan film kita saat itu yang membuat Ibu Negara resah,” papar Ali di depan peserta sidang Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia (MMPI) di Gedung Dewan Pers (10/9/1982) dimuat Detix.

Membredel lalu dibubarkan

Harmoko, mungkin merupakan Menpen yang paling fenomenal pada era Republik Indonesia. Pria yang meninggal pada tahun 2021 dalam usia 82 tahun ini begitu dikenal oleh segala lapisan masyarakat.

Menpen Harmoko ketika itu secara rutin dan berkala dalam seminggu sekali menyampaikan hasil sidang di program Televisi Republik Indonesia (TVRI). Pada masa itu, siaran berita radio dan televisi harus memancarkan siaran langsung berita dari TVRI dan RRI.

TVRI pada saat itu memunculkan nuasa kental sebagai lembaga penyiaran yang menjadi humasnya program pemerintah. Kendali dan kuasa informasi hampir sepenuhnya di tangan pemerintah, khususnya dalam otoritas Deppen.

Di era Harmoko lah dikeluarkan Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No.1 tahun 1984 yang mengharuskan semua perusahaan penerbitan pers berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) sebagai persyaratan memperoleh Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Zainal Bintang dalam Kenangan Bersama Harmoko juga menyebut di era Harmoko pula ada budaya “sensor” telepon. Ditulisnya inilah “budaya” pejabat Deppen untuk menegur pemimpin redaksi soal pemberitaan yang menimbulkan reaksi.

“Cara ini untuk mencegah benturan fisik langsung antara pekerja media dengan mereka yang merasa dirugikan,” ucapnya.

Ketika Benyamin Sueb Tolak Jabatan Menteri Penerangan pada Masa Soeharto

Tetapi pembredelan tetap saja terjadi, pada 21 Juli 1994, Pemerintah Soeharto membredel majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik. Keputusan pemerintah ini diumumkan Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, Kempen, Subrata.

Kasus pembredelan media pada zaman Orde Baru sejatinya tidak kali itu saja, sudah sejak awal pemerintahannya, Soeharto terlihat begitu anti dengan media. Tempo bahkan telah dua kali dibredel pada zaman tersebut.

Setelah gelombang reformasi, Lembaga Deppen dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dirinya mengganti lembaga ini menjadi Badan Informasi Komunikasi Nasional (BIKN).

Barulah pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, kembali dibentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi. Lembaga Informasi Nasional mempunyai tugas pemerintah dibidang pelayanan informasi nasional.

Memasuki pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kebijakan terkait lembaga ini berubah kembali. Dirinya menggabungkan sejumlah lembaga menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo).

Kemudian pada periode kedua pemerintahannya, Presiden SBY kembali mengubah Depkominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang kini berubah lagi menjadi Kominfo.

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Rizky Kusumo lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Rizky Kusumo.

Terima kasih telah membaca sampai di sini