Catur Gatra Tunggal: Filosofi Mataram Islam dalam Tata Ruang Alun-Alun Bandung

Catur Gatra Tunggal: Filosofi Mataram Islam dalam Tata Ruang Alun-Alun Bandung
info gambar utama

Kendati telah bersalin rupa, catur gatra tunggal yang digagas oleh pendiri Mataram Islam, Panembahan Senopati Ing Alaga Sayidin Panatagama tetap menjadi bagian penting dalam tata ruang alun-alun Bandung.

Catur gatra tunggal bisa diartikan empat elemen dalam satu unit area. Di mana harus ada keraton, masjid, penjara maupun pasar di lokasi tersebut. Pada kota yang lebih kecil, kehadiran keraton sebagai tempat kedudukan raja diganti sesuai tingkatan kotanya.

Kehadiran Mataram Islam telah tercatat setelah Priangan dipimpin oleh Kerajaan Sumedang Larang, pengganti Kerajaan Pajajaran yang runtuh pada 1579. Ekspansi Mataram dibawah titah Sultan Agung membuat Sumedang Larang terhimpit.

Tekanan itu berasal dari pasukan Banten yang memiliki pertalian keluarga dengan Mataram yaitu dari Ratu Harisbaya yang masih bersaudara dengan Panembahan Senopati. Hal ini membuat Raden Suriadiwangsa menyerahkan kekuasaanya kepada Mataram pada 1620.

Penghormatan dan Sakralitas Terhadap Perempuan dalam Budaya Sunda

Nadya Gadzali dalam Catur Gatra: Implementasi Tata Ruang Mataram di Alun-Alun Bandung menyebut konsekuensi dari diserahkannya kekuasaan Sumedang Larang ini Mataram kemudian melantik pejabat dari pihaknya untuk memimpin Priangan.

Disebutkan oleh Nadya agar bisa meredakan ketegangan politik, Mataram lantas membagi Priangan menjadi beberapa wilayah, selain Sumedang dan Galuh, ada juga tiga kabupaten, yaitu Bandung, Parakanmuncang, dan Sukapura.

“Sultan Agung kemudian mengangkat tiga kepala daerah yang dianggap berjasa dalam menumpas pemberontakan Dipati Ukur,” tulisnya.

Bandung lantas bertransformasi yang tadinya merupakan daerah yang dikuasai oleh Sunda-Pajajaran dan Sumedang Larang. Kemudian berubah secara administratif menjadi sebuah kabupaten.

Konsep catur gatra tunggal

Dalam Naskah Sejarah Bandung disebutkan Tumenggung Wiraangunangun setelah dikukuhkan menjadi Bupati Bandung di Mataram kemudian kembali ke Tatar Ukur dan membangun Krapyak.

Dirinya kemudian menjadikan Krapyak sebagai ibu kota kabupaten. Tempat ini memiliki integrasi antara Kabupaten Bandung, Krapyak, dan daerah sekitarnya yang disebut dengan Bumi Tatar Ukur Gede.

Sebagai wilayah administratif bentukan Mataram, Kabupaten Bandung mengadopsi sistem pemerintahan kerajaan. Bupati disematkan simbol-simbol kebesaran, dikelilingi para kawula, dan ditempatkan di dalam tampuk kekuasaan.

Hal ini juga berlaku kepada struktur pemanfaatan ruang yang mengusung rancangan penataan ruang kota yang mengambil dari tradisi Mataram, yaitu catur gatra tunggal. Alun-alun lantas berdiri sebagai poros bangunan-bangunan penting.

Dipati Ukur, Perjalanan Hidup Pemberontak yang Ditumpas oleh Mataram

“Perwujudan sedulur papat kalimo pancer. Formasi itu terdiri dari pendopo di bagian selatan. Masjid Agung di sebelah barat dan pasar yang berada di barat, selatan, dan timur,” paparnya.

Disebutkan oleh Nadya, pada masa kolonial, penataannya kemudian ditambah dengan penjara dan kantor asisten residen di sebelah utara dan timur. Rancangan itu, jelasnya, menggambarkan pola kota kolonial baru (nieuwe staad coloniaal).

Kemudian pada masa R.A Wiranatakusumah (1749), sistem kerajaan berganti menjadi kabupaten, untuk selanjutnya dirinya memindahkan pusat pemerintahan dari Krapyak ke alun-alun Bandung.

Kosmologi alun-alun Bandung

Dijelaskan oleh Nadya, pemerintah kota tidak mengubah konsep catur gatra tunggal warisan dari Mataram Islam. Misalnya pendopo yang pada masa kolonial jadi pusat pemerintahan, kini jadi rumah dinas Walikota Bandung.

Begitu pula dengan Masjid Agung, pasar, dan penjara yang hingga saat ini masih berdiri kokoh sebagai bagunan heritage, bersama dengan bangunan tua yang menjadi saksi bisu riuh dan denyut kehidupan sekitar alun-alun.

Menurutnya pesatnya pertumbuhan di kawasan alun-alun membuat landmark Kota Bandung itu semakin jauh dari konsep penataan ruang kota tradisional yang otentik. Baginya perubahan fungsi ini membuat alun-alun tak lagi dipandang batas wilayah sakral dan profan.

“Kesan magis yang melekat pada alun-alun perlahan sirna,” keluhnya.

Lutung Kasarung, Cerita Rakyat yang Begitu Disakralkan oleh Masyarakat Priangan

Nadya menyebut puncaknya terjadi pada tahun 2014 saat sisa lahan alun-alun Bandung direvitalisasi menjadi sebuah taman kota. Degradasi fungsi alun-alun, menurutnya terjadi ketika perubahan tata ruang kota membawanya ke arah masifnya pembangunan.

Baginya alun-alun yang tadinya memiliki fungsi sosial-kultural, kini bertransformasi menjadi sebuah plaza. Padahal jelas Nadya, pada kosmologi Sunda, alun-alun didirikan sebagai wilayah yang menghubungkan buana alit (mikrokosmos) dan buana ageung (makrokosmos).

Geometri ini tegak lurus yang membentang dari selatan ke utara memperlihatkan pendopo menghadap gunung dan mengapit alun-alun. Hal ini berasal dari budaya Sunda yang meyakini tempat tinggi sebagai tempat bersemayam arwah leluhur dan dewa-dewa.

“Memahami catur gatra berarti memantik kesadaran bahwa, martabak kota sejatinya tak terbentuk di ruang hampa, melainkan pada penghayatan masyarakat atas perjalanan sejarah dan warisan budaya leluhurnya,” pungkasnya.

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Rizky Kusumo lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Rizky Kusumo.

Terima kasih telah membaca sampai di sini