5 Kebijakan Presiden Jokowi Di Bidang Iklim & Lingkungan Hidup

5 Kebijakan Presiden Jokowi Di Bidang Iklim & Lingkungan Hidup
info gambar utama

Pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang akan dilakukan di Bali, salah satu agenda yang akan didiskusikan adalah Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Perubahan Iklim yang dihadiri oleh seluruh Kepala Pemerintahan/Negara anggota G20. Melalui pertemuan tersebut, Presiden Jokowi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan membawa 6 isu lingkungan yang akan dibahas.

Keenam isu tersebut adalah land degradation (kerusakan lahan), biodiversity loss (kehilangan keanekaragaman hayati), marine litter (sampah laut), water (pengelolaan air), sustainable finance (keuangan berkelanjutan), dan marine protection (perlindungan laut).

Selain itu pada agenda tersebut Presiden Jokowi juga ingin menyampaikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menangani isu lingkungan tersebut.

Lalu apa saja kebijakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam menangani isu iklim dan lingkungan hidup di Indonesia?

Berikut adalah kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi di bidang lingkungan hidup.

Kebijakan Hutan Lestari

Program Hutan lestari menjadi salah satu kebijakan Jokowi di bidang iklim dan lingkungan hidup

Kebijakan hutan lestari (sustained forest) adalah kebijakan pengelolaan hutan yang memiliki sifat hasil yang lestari yang ditunjukkan oleh terjaminnya keberlangsungan fungsi produksi sumber daya hutan berupa kayu dan bukan kayu, terjaminnya keberlangsungan fungsi ekologis hutan, dan peningkatan kehidupan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Dengan kebijakan ini Presiden Jokowi ingin menargetkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta berdampak ekonomi bagi masyarakat di kawasan sekitar hutan. Salah satu hal yang dilakukan adalah peningkatan akses pemanfaatan komoditas hutan oleh masyarakat serta peraturan terkait pengelolaan hutan berkelanjutan bagi perusahaan agroforestry.

Pengakuan Hutan Adat

Pengakuan Hutan Adat menjadi salah satu kebijakan Jokowi di bidang iklim dan lingkungan hidup

Periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo berhasil mengaktualisasikan salah satu persoalan HAM melalui Pengakuan Hutan Adat yang sebelumnya tidak pernah dilakukan dengan serius. Melalui kebijakan ini pemerintah menargetkan peningkatan area hutan adat yang terdaftar serta pengakuan kepemilikan sepenuhnya pada komunitas masyarakat adat.

Kebijakan ini juga mengatur terkait mekanisme pengukuhan tentang keberadaan masyarakat hukum adat, penetapan batas kawasan hutan adat, dan pembagian kewenangan antara masyarakat hukum adat dengan negara dalam tata kelola hutan.

Program Kampung Iklim

Program Kampung Iklim menjadi salah satu kebijakan Jokowi di bidang iklim dan lingkungan hidup

Program yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pembukaan Climate Adaptation Summit 2021 ini menargetkan terciptanya 20.000 kampung iklim pada tahun 2024.

Program kampung iklim berfokus pada peningkatan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Program ini juga mendukung pemberian upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Pengurangan Sampah Laut

Pengurangan Sampah Laut menjadi salah satu kebijakan Jokowi di bidang iklim dan lingkungan hidup dengan cara kebijakan plastik sekali pakai di beberapa kota

Presiden Jokowi dalam pidatonya di One Ocean Summit 2022, menargetkan mengurangi 70 persen sampah plastik laut pada tahun 2025. Dengan program ini pemerintah berfokus pada kelestarian lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat.

Program tersebut mengupayakan rencana aksi penanganan sampah plastik laut seperti kebijakan plastik sekali pakai hingga pembangunan pembangkit listrik berbahan baku sampah plastik yang dikonversikan dapat mencapai 1.000 ton sampah per harinya menjadi 10 megawatt listrik.

Net Sink Carbon

Blue Carbon menjadi salah satu cara untuk mencapai target Program Net Zero Sink

Kebijakan Net Sink Carbon adalah kebijakan kondisi karbon bersih yang merujuk pada jumlah penyerapan emisi karbon yang jauh lebih banyak daripada yang dilepaskannya. Kebijakan ini ditargetkan tercapai selambat-lambatnya tahun 2030 dan bebas karbon pada tahun 2060.

Salah satu implementasi Presiden Jokowi adalah pembangunan kawasan Net Zero di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektar yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan green product. Selain itu juga melakukan tata kelola mekanisme Carbon Pricing kepada pihak swasta dan pemerintahan.

Dan itulah kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi di bidang lingkungan hidup. Presiden Jokowi juga berpesan kepada masyarakat dan pihak lainnya untuk berpartisipasi mendukung tercapainya kebijakan tersebut sehingga Indonesia dapat mencapai target SDGs pada tahun 2030 nanti.

Semoga dari artikel ini kamu sudah paham terkait komitmen Indonesia melalui kebijkan-kebijakannya dalam mencapai SDGs 2030 ya!

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Rizky Phyar Saiputra lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Rizky Phyar Saiputra.

Terima kasih telah membaca sampai di sini