Modal berupa bukti kuat dari hasil upaya penanganan masalah iklim, yang dibawa pemerintah Indonesia ke KTT COP27 akhirnya membuahkan hasil.
Hingga hari ke-4 konferensi, Indonesia sudah mengantongi komitmen pembiayaan berupa pendanaan ganti rugi atau loss and damage fund, yang didapat dari sejumlah lembaga keuangan internasional, baik global maupun regional.
Mengutip beberapa pemberitaan yang dimuat dalam Katadata, jika diakumulasi total komitmen pembiayaan yang akan diterima Indonesia akan mencapai angka Rp6,3 triliun. Dana tersebut nantinya akan dialokasikan, untuk berbagai program penanganan krisis iklim dengan fokus yang berbeda.
Dari mana saja detail pendanaan tersebut berasal, dan seperti apa pembagian peruntukkannya?
Indonesia Unjuk Peningkatan Hasil Upaya Hadapi Krisis Iklim di COP27
Komitmen Rp1,6 triliun untuk mengatasi permasalahan emisi
Pertama, dipastikan jika Indonesia menerima komitmen mendapat suntikan dana untuk mengatasi permasalahan emisi sebesar Rp1,6 triliun. Berasal dari Bank Dunia, pada praktiknya dana tersebut akan dialokasi untuk program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), di wilayah Kalimantan Timur.
Belum semua, pada COP27 yang saat ini masih berlangsung, dana yang diterima pemerintah Indonesia baru berupa pembayaran awal senilai 20,9 juta dolar AS, atau setara Rp328 miliar. Sedangkan sisanya, baru akan diterima secara penuh jika program FCPF yang dimaksud sudah terbukti berhasil memengaruhi pengurangan emisi karbon.
Sebenarnya bukan kali pertama, skema pembiayaan loss and damage fund dengan model ini sudah sering berjalan di tahun-tahun sebelumnya, yang mana pelaksanaan utama memang biasa berlokasi di kawasan hutan Kalimantan.
Kabar baiknya, berdasarkan catatan peningkatan hasil upaya pengurangan emisi yang ‘dipamerkan’ Menteri LHK Siti Nurbaya kemarin pada acara yang sama, seharusnya program FCPF bisa kembali berhasil, sehingga kelak Indonesia bisa menerima pelunasan pendanaan penuh.
Komitmen Indonesia dan Britania Raya dalam Mengurangi Emisi Karbon COP26
Rp4,7 triliun guna penanganan sampah plastik
Untuk pendanaan kedua, kali ini datang dari gabungan bank regional, dan bank asal negara Eropa yang terdiri dari KfW Development Bank, Asian Development Bank, dan Badan Pembangunan Perancis (AFD).
Menurut penjelasan Management Committee KfW Development Bank Christian Krämer, dana triliunan yang diberikan akan disalurkan untuk mengurangi sampah plastik di laut Indonesia, hingga 70 persen pada tahun 2025.
Menurutnya lagi, pinjaman tersebut akan diberikan untuk setiap fase kebijakan terkait tujuan pengurangan sampah plastik dan langsung masuk ke kas anggaran. Tak hanya itu, selain pendanaan berupa uang nantinya juga akan ada bantuan pelengkap berupa hibah.
Detail hibah yang dimaksud dapat berupa bantuan teknis bagi kementerian terkait, yang menangani program pengatasan. Misalnya bantuan teknis berupa studi benchmarking, peningkatan kapasitas, dan konsultasi kebijakan.
COP26, Kegagalan Negara Maju Penuhi Kesepakatan dan Dilema Berakhirnya Era Batu Bara
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
