Mengenal FOLU Net Sink 2030, Program Atasi Emisi Karbon RI yang Didukung Berbagai Negara

Mengenal FOLU Net Sink 2030, Program Atasi Emisi Karbon RI yang Didukung Berbagai Negara
info gambar utama

Peningkatan hasil atas upaya Indonesia dalam mengatasi permasahalan emisi karbon bisa diraih lewat berbagai program, salah satunya adalah FOLU Net Sink 2030.

Meski masih terdengar kurang familiar, nyatanya strategi program satu ini yang berhasil membuat Indonesia melampaui target pengatasan emisi karbon, seperti yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Siti Nurbaya, di gelaran COP27.

Dari yang harusnya berada di angka 41 persen dengan dukungan internasional, namun penanganan emisi karbon yang dimaksud menjadi 43,20 persen.

Apa itu FOLU Net Sink?

Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink, adalah sebuah program dengan target berupa penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam prosesnya, target tersebut diwujudkan lewat pemanfaatan sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Indonesia Unjuk Peningkatan Hasil Upaya Hadapi Krisis Iklim di COP27

Detail program FOLU Net Sink 2030

Hutan mangrove di Bali | TiesFurler/Shutterstock
info gambar

FOLU Net Sink kerap diikutsertakan juga dengan target tahun 2030, dengan maksud tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah berimbang, atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan pada tahun tersebut.

Dalam pelaksanaannya, ada 15 praktik operasional yang dijalankan melalui program ini. Ke-15 program yang dimaksud terdiri dari:

  • Pengurangan laju deforestasi lahan mineral,
  • Pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove,
  • Pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral,
  • Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut dan mangrove,
  • Pembangunan hutan tanaman,
  • Sustainable forest management/pengelolaan hutan lestari,
  • Rehabilitasi dengan rotasi,
  • Rehabilitasi non-rotasi,
  • Restorasi dan perbaikan tata air gambut,
  • Rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang,
  • Konservasi keanekaragaman hayati,
  • Perhutanan sosial,
  • Introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau, dan ekoriparian,
  • Pengembangan dan konsolidasi hutan adat, dan
  • Pengawasan dan law enforcement dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

Lain itu, dalam prosesnya juga ada lebih dari 10 wilayah Indonesia yang menjadi lokasi praktik FOLU Net Sink, dalam bentuk pemanfaatan hutan dan lahan. Di mana wilayah tersebut terkonsentrasi di Pulau Sumatra dan Kalimatan.

Adapun berbagai wilayah tersebut terdiri dari 12 provinsi yakni Sumatra Utara, Aceh, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.

Sebagai percontohan, salah satu wilayah opersional FOLU Net Sink di Kalimantan Barat misalnya, wilayah ini telah ditetapkan untuk menjadi salah satu lokasi untuk program pengurangan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut dan mangrove.

Memang faktanya, luas wilayah gambut dan mangrove di Kalimantan Barat tercatat cukup luas, yakni mencapai angka 161.557,19 hektare.

Jejak Mangrove yang Memengaruhi Peradaban Bangsa Nusantara

Pengakuan dan dukungan sejumlah negara maju

Apresiasi 3 negara atas program FOLU Net Sink di Pavilion Indonesia pada COP27 Mesir | menlhk.go.id
info gambar

Di saat bersamaan, rupanya program FOLU Net Sink 2030 yang dimiliki Indonesia mendapat respons baik dan dukungan dari berbagai negara. Hal tersebut lantaran program terkait, dipandang sebagai tolak ukur dan kemampuan Indonesia dalam memimpin sebagai pemberi contoh dalam implementasi komitmen perubahan iklim, kepada negara-negara lain.

Salah satu pengakuan dan dukungan tersebut disampaikan Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup Inggris Raya, Lord Goldsmith, dalam gelaran COP27.

“Indonesia adalah natural capital super power, dan ambisi Indonesia melindungi dan merestorasi lahan menjadi sangat penting untuk perubahan iklim global," imbuhnya.

Bukan hanya itu, apresiasi ditambah dengan arah positif berupa dukungan kerja sama juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Norwegia, Tvinnereim.

"Indonesia menjadi contoh dan pemimpin dalam manajemen sektor kehutanan dan lahan. Kami sangat terbuka untuk membangun kolaborasi Indonesia–Norwegia dalam upaya mitigasi perubahan iklim” imbuhnya.

Di saat bersamaan, atas pengakuan dari keberhasilan mengatasi emisi karbon, Indonesia nyatanya telah mendapat bayaran loss and damage fund, berbasis hasil termin pertama dari kesepakatan iklim dengan Norwegia, sebesar 56 juta dolar atau setara Rp866,5 miliar.

COP27: Indonesia Terima Komitmen Pembiayaan Rp6,3 Triliun untuk Atasi Krisis Iklim

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Siti Nur Arifa lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Siti Nur Arifa.

Terima kasih telah membaca sampai di sini