Dengan kasus Pandemi COVID-19 yang terus melandai, inikah waktunya Indonesia mengakhiri PPKM?
Pemerintah Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri PPKM alias Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ini tidak lepas dari terus melandainya kasus COVID-19.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo Pertimbangan untuk mengakhiri PPKM tak lepas dari semakin landai dan terkendalinya kasus COVID-19.
"Kemarin kasus harian kita di 1200, dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB dan PPKM kita," ujar Jokowi seperti dilansir CNBC.
Dengan kasus Covid-19 yang melandai tersebut, Indonesia berupaya menempuh transisi dari pandemi menuju endemi COVID-19. Mengakhiri PPKM akan jadi langkah awal menuju endemi tersebut.
PPKM telah menjadi kebijakan yang berdampak cukup besar sejak pertama diterapkan pada awal 2021 lalu. PPKM mengatur seberapa leluasa masyarakat beraktivitas di luar rumah untuk mengupayakan agar penularan virus COVID-19 bisa ditekan.
Lantas, apakah mengakhiri PPKM adalah keputusan yang tepat?
Perkuat Arsitektur Kesehatan Global, Task Force G20 Raih Komitmen Finansial Rp21,9 Triliun
Didukung Pakar
Sejumlah pakar mendukung penghentian PPKM. Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan menilai PPKM perlu dihentikan secara bertahap.
"Kita siapkan transisi menuju COVID-19 yang bukan kedaruratan, tetapi secara bertahap, dimulai dengan pencabutan PPKM," kata Iwan seperti dikutip Antara.
Kemudian Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Bayu Satria Wiratama berpendapat PPKM bisa diakhiri karena situasi kini sudah terkendali. Ini berbeda dengan saat awal PPKM diberlakukan di mana kasus dan tingkat kematian masih tinggi sementara vaksin belum ada.
"Dicabut tidak apa-apa karena sebenarnya sudah tidak ada urgensinya," kata Bayu.
Hal senada juga disampaikan oleh Epidemiolog lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Yudhi Wibowo. Yudhi menerangkan bahwa PPKM memang perlu diakhiri seiring dengan data kasus COVID-19 yang memang terus menunjukkan penurunan.
"Kalau menurut data, itu (kasus COVID-19) trennya kan menurun. Kalau memang menurun, ya saya kira (rencana penghentian PPKM) boleh dipertimbangkan," tutur Yudhi.
Hanya saja Yudhi mengingatkan jika ke depannya tak menutup kemungkinan PPKM perlu diterapkan lagi. PPKM dibutuhkan apabila ternyata angka kasus COVID-19 kembali naik.
Perlu diketahui, ada satu hal yang sama-sama ditekankan oleh para pakar di atas terkait opini mereka yang menilai PPKM perlu diakhiri, yakni pentingnya terus menggenjot vaksinasi. Dengan cakupan vaksin yang diperluas terutama booster, jika kasus masih ada maka tingkat keparahannya bisa diredam. Angka kematian serta pasien yang dirawat di rumah sakit pun dapat diminimalisir.
Sederet Kerja Sama Baru RI dengan Luar Negeri Berkat KTT G20
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
