Ini yang Harus Disiapkan RI Jika Ingin Pensiunkan PLTU untuk Transisi Energi Bersih

Ini yang Harus Disiapkan RI Jika Ingin Pensiunkan PLTU untuk Transisi Energi Bersih
info gambar utama

Kini diketahui jika sejumlah lembaga pendanaan dunia baik dalam bentuk perusahaan investasi atau perbankan di tiap regional dan skala global, perlahan mulai menutup dan enggan mendanai pembangunan industri penghasil energi berbasis baru bara.

“Energi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil seperti batu bara telah menjadi musuh dunia.”

Seperti itu ungkapan yang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam gelaran Indonesia Investment Forum 2021, yang berlangsung pada pertengahan tahun 2021 lalu.

Alasannya jelas, kondisi krisis iklim yang dibarengi tujuan bersama hampir semua negara membuat lahirnya komitmen meninggalkan industri pembangkit energi berbahan bakar fosil, salah satunya PLTU. Sejumlah negara melakukan langkah transisi energi bersih, salah satunya Indonesia.

Bukan kali pertama digaungkan, komitmen untuk melakukan transisi energi berish sudah menjadi agenda yang terus dikawal, salah satunya dalam pentuk langkah penghentian lebih awal atau pensiun dini PLTU, dan mengalihkannya ke bentuk PLT berbasis EBT.

Target tetaplah target, nyatanya ada konsekuensi dan kebutuhan besar yang harus dipenuhi untuk melancarkan tujuan tersebut, apalagi jika bukan perkara materi atau dana yang bisa dibilang tidak sedikit, bahkan mencapai ratusan triliun.

Generasi Emas Indonesia di Tahun 2045, Menanti Kepastian Energi Bersih

Target Indonesia pensiunkan 5,5 GW PLTU sebelum 2030

Ilustrasi PLTU | jamaludinyusuppp/Shutterstock
info gambar

Sekadar informasi, berdasarkan Nationally Determined Contribution (NDC) atau target terhadap kontribusi emisi nol karbon, Indonesia memiliki tanggung jawab mengurangi emisi sebesar 29 persen hingga tahun 2030 dengan upaya sendiri, dan 41 persen dengan dukungan internasional.

Untuk memenuhi target tersebut, berbagai pihak mulai dari Menkeu Sri Mulyani hingga Menko Marves Luhut mengonfirmasi, jika pemerintah sudah merancang jika total sebanyak 9,2 GW kapasitas PLTU di Indonesia siap untuk dipensiunkan lebih awal.

Dari 9,2 GW tersebut, sekitar 5,5 GW PLTU akan pensiun tanpa adanya penggantian dengan PLT berbasis EBT, sedangkan sisanya yakni sekitar 3,7 GW baru akan digantikan oleh PLT EBT.

Dengan kapasitas tersebut diprediksi jika kontribusi pengurangan emisi yang terukur akan mencapai 53 juta ton CO2.

Adapun dalam pelaksanaannya, pemerintah juga mengungkapkan dana investasi yang dibutuhkan untuk proses tersebut. Meskti tidak ada angka pasti karena informasi yang beredar kerap berbeda, namun perkiraan dana yang dibutuhkan berkisar antara 20-30 miliar dollar AS, atau setara Rp280 triliun-Rp420 triliun (kurs Rp14.000--pada tahun 2021).

Alasan Mengapa Transisi Energi Bersih Perlu Dilakukan Secara Masif di Indonesia

Target penggunaan dana

Sebagian besar orang mungkin akan bertanya, untuk apa dana sebanyak itu?

Jawabannya adalah untuk kebutuhan transisi dan terapan infrastruktur. Secara sederhana, bisa dikatakan jika nominal di atas akan berfungsi sebagai dana talangan.

Sedangkan jika mengutip penjelasan detail yang disampaikan oleh Komaidi Notonegoro, selaku Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, dipaparkan jika PLTU yang dipensiunkan dan digantikan oleh EBT, akan menyebabkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik naik, dan berimbas pada tarif listrik yang otomatis juga berdampak kepada masyarakat.

Di sisi lain, tidak menampik jika keberadaan PLT berbasis EBT sendiri di Indonesia belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam skala masif.

Sehingga mau tidak mau, pemerintah atau dalam hal ini pengelola perusahaan listrik satu-satunya di Indonesia yakni PLN, membutuhkan dana ‘tombokan’ dalam jumlah besar, untuk melakukan transisi dan penerapan infrastruktur, contoh sederhananya adalah menyambung energi yang dihasilkan dari PLT EBT, ke sistem kelistrikan milik PLN untuk selanjutnya disalurkan ke jaringan listrik nasional.

Di sisi lain, segala kebutuhan transisi dan terapan infrastruktur yang dimaksud juga secara langsung berdampak pada keuangan PLN, yang berlatar belakang dari nilai aset PLTU itu sendiri.

Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia, jika tidak ada penerapan langkah pensiun dini, sejumlah PLTU terkait diketahui mengetahui masa natural retirement atau pensiun sesuai masa penggunaan hingga tahun 2046-2056.

Bersamaan dengan kondisi tersebut, diketahui dalam beroperasinya PLTU yang mengandalkan batu bara sebagai sumber energi murah, saat ini PLN memiliki hutang perusahaan mencapai Rp600 triliun. Kondisi itu dinilai bisa semakin sulit jika pada masa transisi, PLN harus bergantung kepada PLT berbasis EBT yang harganya untuk saat ini masih belum ekonomis, baik dari segi investasi maupun operasional.

Gerilya, Program yang Buat Generasi Muda Melek Energi Bersih dan Tenaga Surya

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Siti Nur Arifa lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Siti Nur Arifa.

Terima kasih telah membaca sampai di sini