Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Republik Indonesia dan Center for Livable Cities (CLC) Kementerian Pembangunan Nasional Singapura dikabarkan bekerja sama untuk mengembangkan kota layak huni di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kepala OIKN Bambang Susantono menyebut kolaborasi ini akan mempercepat tercapainya tujuan dalam mewujudkan IKN Nusantara sebagai kota untuk semua.
“Sejak awal IKN didesain untuk menjadi bukan hanya kota yang hijau dan layak huni, namun juga kota yang dicintai warganya, dan untuk itu Otorita IKN terus bermitra dengan kota-kota layak huni di dunia, seperti Singapura,” ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima Tempo.co, Kamis (16/3/2023).
Bagi yang belum tahu, CLC Singapura merupakan sebuah organisasi di bawah Kementerian Pembangunan Nasional Singapura yang berpengalaman dalam membagikan pengetahuan tentang pembangunan kota-kota layak huni dan berkelanjutan di dunia.
Kerja sama strategis ini meliputi langkah-langkah untuk memperkuat kolaborasi berbagi pengetahuan dan pengembangan kapasitas oleh CLC dalam mewujudkan kota layak huni di Nusantara.
Hal tersebut tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang sekaligus menjadi meorandum pertama antara OIKN dengan kementerian negara lain (G-to-G).
IKN Bakal Punya Kereta Gantung Hingga KA Trans Kalimantan, Pembangunan Dimulai 2025
Pujian dari Perdana Menteri Singapura
Penandatanganan MoU kerja sama dilakukan oleh Kepala OIKN Bambang Susantono dan Menteri Pembangunan Nasional Singapura Desmond Lee, di sela-sela Leaders’ Reatreat antara Presiden RI Joko Widodo dan perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, di Singapura pada tanggal 16 Maret 2023.
Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi menyambut baik minat investasi dari Singapura dalam pembangunan IKN. Sementara itu, PM Lee mengungkapkan bahwa IKN Nusantara akan menjadi proyek percontohan untuk MoU Singapura-Indonesia terkait pengembangan perumahan berkelanjutan.
Seperti diberitakan Antara, PM Lee juga menyanjung visi IKN Nusantara yang hijau dan cerdas sebagai prioritas bagi Presiden Jokowi.
Cakupan kerja sama yang ada di dalam nota kesepahaman itu, antara lain pengembangan kota pintar dan kota hijau, transportasi terpadu dan pembangunan infrastruktur, pembangunan komunitas yang tangguh dan inklusif, perencanaan kawasan urban berkepadatan tinggi, manajemen panas dan kelembapan, serta langkah-langkah mitigasi dan adaptasi dalam perencanaan dan pembangunan urban.
Banjir Insentif di IKN, dari Bebas Pajak Sampai Izin Usaha 190 Tahun
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
