Hak asasi manusia merupakan hak mendasar bagi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, agama, ras, dan orientasi seksual. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit negara yang belum menerapkan HAM secara adil dan konsisten. Hak asasi manusia, identitas gender, dan orientasi seksual menjadi isu yang semakin sering diperbincangkan, terutama dalam konteks hak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender). Melihat hal ini, PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi untuk memperjuangkan hak-hak LGBT dan menjamin hak asasi manusia bagi setiap individu tanpa terkecuali.
Resolusi tentang HAM, identitas gender, dan orientasi seksual telah diterbitkan PBB pada 2011 melalui Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Resolusi tersebut menggarisbawahi pentingnya menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi setiap orang tanpa terkecuali, termasuk hak-hak LGBT.
Dalam resolusi tersebut, negara-negara diimbau untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam melindungi hak-hak LGBT, mengharamkan segala bentuk perlakuan diskriminatif berbasis orientasi seksual dan identitas gender, serta memberikan pelindungan bagi LGBT yang menjadi korban kekerasan.
Pada tahun 2015, PBB melalui Dewan Hak Asasi Manusia juga mengeluarkan resolusi tentang hak-hak LGBT yang berfokus pada pelindungan hak asasi manusia bagi LGBT. Resolusi ini menyerukan kepada negara-negara agar mengambil tindakan konkret dalam melindungi hak-hak LGBT dan memerangi kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, resolusi ini juga mengajak negara-negara mempromosikan pemahaman tentang hak asasi manusia bagi LGBT dan menjamin hak-haknya.
Fakta Menarik Tradisi Merantau dari Suku Minangkabau yang Jarang Diketahui
Selanjutnya pada tahun 2016, PBB melalui Badan PBB tentang HIV-AIDS (UNAIDS) mengeluarkan resolusi tentang hak-hak LGBT dalam konteks HIV-AIDS. Resolusi ini menyerukan kepada negara-negara untuk menghapus hukum dan kebijakan yang diskriminatif terhadap LGBT dan mempromosikan hak-hak LGBT dalam konteks HIV-AIDS, seperti akses terhadap pencegahan, pengobatan, dan perawatan. Selain itu, resolusi ini juga mengajak negara-negara untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam mempromosikan hak-hak LGBT dalam konteks HIV-AIDS.
Adapun pada 2018, PBB melalui Dewan HAM juga mengeluarkan resolusi tentang pelindungan hak-hak LGBT dalam konteks peperangan dan konflik. Resolusi ini menggarisbawahi pentingnya menjamin akses LGBT terhadap bantuan kemanusiaan dan pelindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh LGBT selama peperangan dan konflik.
Sedangkan pada 2019, PBB melalui Dewan HAM juga menghasilkan resolusi tentang hak-hak LGBT dalam konteks pekerjaan. Resolusi ini menyerukan kepada negara-negara mengambil tindakan konkret dalam melindungi hak-hak LGBT di tempat kerja dan mempromosikan kesetaraan dan keadilan. Resolusi ini juga mengajak perusahaan dan bisnis untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi hak-hak LGBT di tempat kerja dan memperkuat kesetaraan dan keadilan bagi LGBT.
Implementasi resolusi tentang hak asasi manusia, identitas gender, dan orientasi seksual telah dilakukan oleh beberapa negara dan organisasi internasional. Sebagai contoh, di Argentina, undang-undang tentang identitas gender yang diadopsi pada 2012, memberikan hak bagi individu mengubah identitas gender mereka dalam dokumen resmi, termasuk identitas jenis kelamin di akta kelahiran.
Di Uruguay, hukum yang melarang diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender di tempat kerja dikeluarkan pada tahun 2003. Di Nepal, pada tahun 2007, keputusan Mahkamah Agung Nepal meminta kepada pemerintah untuk mengakui hak-hak LGBT dan menghapus hukum yang diskriminatif terhadap LGBT.
Selain itu, organisasi internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan ILGA World (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) juga berperan dalam memperjuangkan hak-hak LGBT dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu tanpa terkecuali.
TNI AL Gelar Mudik Gratis Naik Kapal Perang, Terbuka untuk 3 Kota di Pulau Jawa
Namun, masih banyak negara yang belum menerapkan resolusi tentang hak asasi manusia, identitas gender, dan orientasi seksual yang telah dikeluarkan oleh PBB. Diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBT masih menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Beberapa negara bahkan masih menerapkan hukum yang melarang hubungan seksual antara individu dengan jenis kelamin yang sama, yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Oleh karena itu, tampaknya genting bagi negara-negara dan organisasi internasional untuk terus mengambil tindakan konkret dalam melindungi hak-hak LGBT dan memperjuangkan hak asasi manusia bagi setiap individu tanpa terkecuali.
Negara-negara harus mengadopsi undang-undang yang melindungi hak-hak LGBT dan menghapus hukum yang diskriminatif terhadap LGBT. Selain itu, perlu juga dilakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan pentingnya melindungi hak-hak LGBT.
Terakhir, implementasi resolusi tentang hak asasi manusia, identitas gender, dan orientasi seksual merupakan langkah penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia bagi setiap individu tanpa terkecuali. Negara-negara dan organisasi internasional hendaknya mengambil tindakan konkret dalam melindungi hak-hak LGBT.
Setiap individu, memiliki tanggung jawab dan peran memperjuangkan HAM bagi semua orang dengan meningkatkan kesadaran masyarakat. Hanya dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, hak asasi manusia bagi setiap individu dapat diwujudkan.
Sebentar Lagi, Indonesia Bakal Punya Pabrik Baterai Kendaraan Listrik Terbesar di Dunia
Sumber:
Amnesty International. (2021). LGBTI Rights
Forbes. (2019). LGBTQ Inclusion in the Workplace Is Good for Business
Human Rights Watch. (2018). World Report 2018: Rights trends in Indonesia
Human Rights Campaign Foundation. (2021). Global Partnerships
ILGA World. (2021). Annual Review 2021: State-Sponsored Homophobia Report
National Geographic. (2017). Why Pronouns Matter for Trans People
Reuters. (2021). How legal battles for gay marriage rights changed world views
The Guardian. (2021). LGBT rights at risk in EU states, warns watchdog
United Nations. (2011). Resolution 17/19: Human rights, sexual orientation and gender identity
United Nations Development Programme. (2021). Human Development Report 2020
World Health Organization. (2017). World Health Organization Removes Transgender from Mental Illness List
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
