Lebih dari 1.000 korban kerja paksa berhasil diselamatkan oleh Kelompok Anti Kejahatan Siber (ACG) di Kota Mabalacat, Pampanga, Filipina, Kamis (4/5/2023). Mereka diduga dipekerjakan untuk Colorful and Leap Group Company, sebuah perusahaan penipuan dunia maya yang berlokasi di kawasan Clark Sun Valley Hub, Jose Abad Santos Ave.
Sebanyak 143 orang Indonesia masuk dalam daftar korban, bersama 389 orang Vietnam, 307 warga Tiongkok, 171 orang Filipina, 40 orang Nepal, 25 orang Malaysia, tujuh orang Myanmar, lima orang Thailand, dan dua orang Taiwan.
"Ini adalah kasus perdagangan manusia," kata juru bicara ACG Letnan Polisi Michelle Sabino kepada wartawan dalam sebuah pesan, dikutip dari GMA News Online.
Pembebasan korban perdagangan orang di Filipina semakin menjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana ini kian mendesak untuk dikaji. Sebelumnya, 20 WNI korban TPPO berhasil diselamatkan usai disekap dan disiksa selama dua pekan di Myawaddy, kawasan konflik Myanmar.
Berkat KTT ASEAN di Labuan Bajo, Okupansi Hotel Capai 100 Persen
Jokowi desak pembahasan TPPO di KTT ke-42 ASEAN
Berita penyelamatan warga ASEAN yang kerap muncul selama sebulan ini menyaringkan bahwa krisis tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tengah menjadi ancaman keamanan non-tradisional terbesar bagi Asia Tenggara saat ini.
Melihat situasi ini, Presiden RI Joko Widodo mendesak pemberantasan TPPO untuk dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo.
Dia menegaskan, perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulu hingga ke hilir. Hal ini penting dilakukan karena sebagian besar korban merupakan warga negara Indonesia (WNI).
"Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas, sehingga dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Hotel Meruorah, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (8/5/2023).
Masakan Padang Jadi Menu Favorit di Festival Kuliner Filipina
Urgensi TPPO bagi Seluruh negara ASEAN
Penanganan tindak pidana perdagangan orang bukan saja urgen bagi Indonesia, tapi seluruh negara Asia Tenggara. Myanmar dan Thailand contohnya. Menurut Indeks Perbudakan Global 2016 dari Walk Free Foundation, Thailand adalah tujuan utama korban perdagangan manusia dari Kamboja, Laos, dan Myanmar.
Laporan Wolrd Vision Australia menyebut migrasi orang Myanmar ke Thailand sebagai pergerakan migran terbesar di seluruh Asia Tenggara. Kebanyakan dari mereka bermigrasi untuk menghindari kesulitan ekonomi dan peluang terbatas di Myanmar, sedangkan yang lainnya melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia, kerja paksa, atau represi minorita.
Inilah yang menyebabkan posisi mereka sangat rentan terhadap praktik perdagangan manusia. Sekitar 600.000 migran Myanmar terdaftar untuk bekerja di Thailand, tetapi lebih banyak lagi yang bekerja secara ilegal.
Ketika sudah berada di dalam perbatasan, para pekerja migran ilegal ini kesulitan untuk masuk ke dalam Thailand, apalagi mencari pekerjaan. Akibat status ilegal itu, banyak pria, wanita, dan anak-anak Myanmar, diperdagangkan ke Thailand untuk bekerja di sektor pertanian, perikanan, konstruksi, pabrik, pekerjaan rumah tangga, hingga yang terparah: industri seks.
Sejarah Kelam Perbudakan di Perkebunan Medan pada Era Belanda
Anak-anak Myanmar menyumbang proporsi terbesar dari jumlah pekerja anak asing menurut pusat penahanan imigrasi Thailand. Anak-anak yang lahir di luar negeri termasuk Myanmar, mayoritas bekerja lebih eksploitatif dan berbahaya dibandingkan dengan anak-anak Thailand.
Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak miskin yang berasal dari wilayah terpencil menjadi korban paling banyak. Kawin paksa yang menjerat wanita dewasa dan anak perempuan di bawah umur merajalela di wilayah Mekong Kamboja, Cina, Myanmar, dan Vietnam.
Sementara itu, International Monetary Fund mencatat, perdagangan manusia yang terkadang disebut “perbudakan modern”, memengaruhi sekitar 40 juta pria, wanita, dan anak-anak yang terperangkap dalam jaringan kerja paksa, eksploitasi seksual, dan pernikahan paksa yang mengerikan. Perdagangan manusia sekarang dianggap sebagai kejahatan terorganisasi paling menguntungkan di dunia. Dalam setahun, kejahatan ini bisa menghasilkan pendapatan mencapai 150 miliar dolar AS.
Dengan demikian, penganggulangan TPPO semakin urgen untuk dibahas dalam KTT ke-42 ASEAN. Terlebih lagi, mayoritas korban dipekerjakan dalam dunia penipuan digital. Semua kepala negara ASEAN harus mampu menghentikan praktik kejahatan ini demi keamanan warganya. Jika tidak, TPPO akan terus menjadi ancaman yang berkepanjangan.
Pesan Perdamaian Melalui Rumah Sakit Indonesia di Myanmar
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
