Kebebasan berpendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan dan kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, pendidikan di Indonesia juga masih menemui beberapa pekerjaan rumah yang perlu dibenahi hingga saat ini. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:
Akses terhadap Pendidikan yang Belum Merata
Meskipun pemerintah telah membuat berbagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, namun masih banyak daerah dan kelompok masyarakat yang sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Terutama untuk daerah-daerah yang terpencil dan kondisi sosial ekonomi yang kurang mampu.
Selain itu, juga terdapat beberapa penerapan pendidikan di Indonesia yang masih jauh dari standar 'kelayakan' dan profesionalitas guru yang minim di daerah-daerah, khususnya pada daerah pelosok 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Hal ini kemudian juga terkait dengan kurangnya sumber daya dan fasilitas di daerah kurang berkembang, seperti buku, alat pembelajaran, maupun sarana-prasarana sekolah yang masih belum memadai.
Beasiswa Pendidikan Indonesia Sudah Dibuka, Inilah Detail Programnya
Keterbatasan Kebebasan Akademik
Keterbatasan ini bisa terjadi karena adanya intervensi pihak lain yang dapat membatasi kebebasan akademik seperti tekanan politik, agama, atau kepentingan bisnis. Hal ini dapat mempengaruhi penelitian, pengajaran, atau diskusi yang terjadi di dunia akademik. Program "Merdeka Belajar", contohnya, yang monoton belum menunjukkan pencapaian yang signifikan, hanya karena birokrasinya yang rumit. Belum lagi, biaya-biaya untuk memenuhi syarat-syarat administratif yang diperlukan juga kerap menjadi sorotan.
Kurangnya Pemahaman tentang Nilai-Nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
Sudah seharusnya mata pelajaran yang diajarkan menggunakan konsep “how to build democracy”, bukan “teaching about democracy", dimana proses pembelajaran masih
berorientasi pada penguasaan teori dan hafalan (knowledge oriented). Pencetusan konsep ini sendiri dilandaskan pada penelitian National Survey of Voter Education yang menunjukkan data bahwa lebih 60% dari sampel nasional mengindikasikan mayoritas pelajar belum mengerti betul tentang “apa, mengapa, dan bagaimana demokrasi terjadi” (Yuniarto, 2018: 3).
Lebih lanjut, konsep pendidikan demokrasi ini juga dikemukakan oleh Gandal dan Finn (Yuniarto, 2018) yang menyarankan dikembangkannya pendidikan demokrasi dalam dua skema. Pertama, school-based democracy education model, yakni model pendidikan demokrasi berbasis sekolah dalam konteks pendidikan formal.
Menurut Gandal dan Finn, model ini dapat dilakukan melalui pengenalan ragam demokrasi di seluruh dunia, pengembangan kurikulum yang membebaskan siswa untuk bereksplorasi, serta penyediaan fasilitas sumber belajar bagi siswa untuk memahami penerapan demokrasi. Yang kedua adalah society-based democracy education model, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks kehidupan masyarakat. Model ini merupakan metode pendekatan materi pembelajaran dengan mengkaji fenomena sosial secara langsung.
Esensi Hari Pendidikan Nasional, Penting atau Formalitas?
Model-model pendidikan demokrasi tersebut perlahan memang sudah mulai diterapkan di Indonesia, walaupun pengaplikasiannya belum sempurna. Misalnya, seperti dimana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi untuk mengerjakan tugas dan masing-masing siswa akan mempersiapkan diri untuk menyampaikan pendapatnya.
Selain itu, metode pembelajaran lainnya yang diterapkan mengikuti unsur budaya demokratis adalah metode ceramah, diskusi, sesi tanya jawab, penugasan praktik, dan demonstrasi.
Selanjutnya, metode pembelajaran yang menekankan pada kebebasan berekspresi dan berpendapat juga didukung oleh hadirnya analisis mengenai kurikulum demokratis. Konsep kurikulum demokratis ini membuka peluang terhadap transparansi informasi dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat di dalam sekolah.
Untuk mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam kebebasan berpendidikan di Indonesia, perlu dilakukan upaya-upaya yang mencakup semua pihak, yaitu pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah peningkatan anggaran untuk pendidikan, pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai, pelatihan guru dan tenaga pendidik, serta penyediaan akses internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, penting juga untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia dan demokrasi melalui pendidikan formal dan non-formal, sehingga tercipta kesadaran yang tinggi tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut.
Pentingnya Pendidikan Energi Terbarukan di Seluruh Sekolah
Referensi:
Yuniarto, B. (2018). Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional. Yogyakarta: Deepublish.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
