Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI menganggarkan Rp2.044 triliun untuk Program Prioritas 2024. Anggaran ini digelontorkan untuk mendukung berbagai reformasi dan langkah-langkah pembangunan fundamental yang mampu mendorong transformasi ekonomi.
Seperti diketahui, tahun 2024 merupakan tahun terakhir pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), sebelum akhirnya digantikan melalui pemilihan umum nanti. Untuk itu, pemerintah akan fokus pada program-program prioritas dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 yang
Mengutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Menteri Keuangan (Menkeu) menjelaskan bahwa fokus jangka pendek APBN pada tahun terakhir masa pemerintahan tersebut adalah penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dan penurunan angka stunting menuju 3 persen.
Harga Telur Tembus Rp45.000/Kg, Pedagang Harap Pemerintah Cepat Bertindak
Rincian alokasi anggaran
Dalam rapat kerja bersama Banggar DPR seperti yang dilansir dari Antara (30/5/2023), Menkeu Sri Mulyani menyebutkan ada lima sektor yang mendapat alokasi dana, yaitu pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Anggaran pendidikan sebesar Rp643,1 triliun sampai Rp695,3 triliun akan disalurkan untuk peningkatan kualitas dan akses pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta link and match.
Untuk perlindungan sosial, pemerintah menganggarkan Rp503,7 triliun hingga Rp546,9 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan bantuan langsung tunai (BLT) desa.
Selain itu, anggaran juga akan disiapkan untuk penguatan perlindungan sosial (perlinsos), penguatan gradasi dan kemiskinan melalui program Sentra Kreasi Atensi yang bertujuan mendukung kewirausahaan, serta mendorong perlindungan sosial adaptif melalui protokol perlinsos di masa krisis atau bencana.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah menganggarkan Rp396,9 triliun sampai Rp477,5 triliun, utamanya untuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan infrastruktur pendukung transformasi lainnya.
Sementara itu, sektor kesehatan akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp187,9 triliun hingga Rp200,8 triliun untuk percepatan penurunan sunting serta penguatan teknologi farmasi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan sistem kesehatan.
Lalu yang terakhir, anggaran untuk ketahanan pangan menjadi yang paling ‘kecil’, yakni sebesar Rp104,3 triliun hingga Ro134,3 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk peningkatan produksi pangan domestik serta penguatan sarana dan prasarana, tata kelola logistik, hingga ketersediaan dan keterjangkauan cadangan pangan nasional.
Pemerintah Terus Kebut Pembangunan Proyek Strategis Nasional, Apa Buktinya?
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
