Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengajukan rencana perdamaian untuk perang di Ukraina yang berkecamuk sejak tahun 2014. Rencana ini melibatkan gencatan senjata, zona demiliterisasi, dan referendum Perserikatan Bangsa-Bangsa di wilayah-wilayah yang diperebutkan di Ukraina bagian timur.
Prabowo menyampaikan pandangannya saat menjadi panelis pada pembahasan “Resolving Regional Tensions” di Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6/2023). Menurut Prabowo, perang di Eropa yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun ini telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal, dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya Covid-19. Untuk mencegah semakin memburuknya keadaan termasuk kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, serta makin banyaknya korban jiwa, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari Pertemuan Shangri-La Dialogue.
Menurut Prabowo, rencana perdamaian tersebut terdiri dari poin-poin berikut:
- Gencatan senjata di posisi saat ini dari kedua pihak yang bertikai
- Pembentukan zona demiliterisasi dengan menarik diri sejauh 15 kilometer dari posisi terdepan setiap pihak
- Pengamatan dan pemantauan zona demiliterisasi oleh pasukan penjaga perdamaian PBB
- Referendum PBB untuk mengungkapkan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang diperebutkan
- Menghormati hasil dari referendum oleh semua pihak yang terlibat
Prabowo mengatakan bahwa Indonesia bersedia berperan dalam memfasilitasi proses perdamaian, seperti yang telah dilakukannya sebelumnya dalam konflik lain di Asia.
"Indonesia percaya bahwa perdamaian memungkinkan dan dialog adalah satu-satunya jalan ke depan," kata Prabowo. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. “Saya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian,” tegas Menhan, seperti dikutip oleh Kompas.com
Namun, proposal Prabowo dihadapi dengan skeptisisme oleh beberapa pembicara lain dalam forum tersebut. Josep Borrell Fontelles, wakil presiden Komisi Eropa dan perwakilan tinggi Uni Eropa, mengatakan bahwa dukungan militer untuk Ukraina diperlukan untuk mencegah kedaulatannya terkikis oleh agresi dari luar.
"Kita tidak bisa berhenti memberikan dukungan militer kepada Ukraina karena kita tidak menginginkan perdamaian karena menyerah.... Perdamaian yang dari pihak yang lebih kuat," kata Borrell.
Borrell juga mengatakan bahwa solusi apa pun terhadap konflik tersebut harus menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Ukraina, serta hukum internasional dan norma-norma. Dia menambahkan bahwa UE siap bekerja sama dengan mitra mana pun yang membagi prinsip-prinsip ini.
Zelenskiy, yang juga berbicara dalam forum melalui sambungan video, mengulangi rencana perdamaian 10 poinnya sendiri, yang dia presentasikan dalam pertemuan format Normandia di Paris pada Desember 2022. Rencananya meminta Rusia untuk menarik semua pasukannya dari Ukraina, termasuk Crimea yang dianeksasi pada tahun 2014. Dia juga menuntut agar Rusia menghentikan dukungan dan pemberian senjata kepada separatis di Ukraina bagian timur, serta membebaskan semua tahanan politik Ukraina.
Zelenskiy mengatakan bahwa ia terbuka untuk dialog dengan Putin, tetapi hanya berdasarkan saling menghormati dan saling percaya. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan internasional yang telah diterima Ukraina, terutama dari Amerika Serikat dan NATO.
"Saya percaya bahwa bersama-sama kita dapat mengakhiri perang ini dan mengembalikan perdamaian dan stabilitas di Eropa," kata Zelenskiy.
Perang di Ukraina telah menelan lebih dari 14.000 nyawa dan mengungsi lebih dari 1,5 juta orang sejak pecah pada tahun 2014. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk mencapai gencatan senjata yang langgeng, pertempuran terus berlanjut secara sporadis antara pasukan Ukraina dan milisi separatis. Konflik ini juga memperburuk hubungan antara Rusia dan Barat, yang mengakibatkan sanksi dan ketegangan diplomatik.
Dialog Shangri-La adalah pertemuan tahunan menteri pertahanan, kepala militer, dan pakar keamanan dari Asia-Pasifik dan sekitarnya. Acara ini diselenggarakan oleh Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS), sebuah lembaga pemikir berbasis di London.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
