Timah merupakan salah satu komoditas ekspor paling penting di Indonesia mengingat eksistensinya sejak berabad-abad lalu yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi daerah ataupun negara. Salah satu pasar timah terbaik di Indonesia terletak di sisi timur Pulau Sumatera, yakni di satu kepulauan bernama Kepulauan Bangka Belitung.
Sejarah pun mengatakan bahwa penambangan timah ini dimulai sejak awal abad ke-19 ketika Belitung mulai terkoneksi dengan perkembangan eksplor tambang timah VOC di kawasan Bangka dan Sumatera Selatan. Kemahsyuran timah yang dimiliki Bangka Belitung bahkan diakui oleh pasar internasional, mengingat kualitas timah yang dimiliki ialah karakter timah putih yang disinyalir sebagai kualitas terbaik.
Majunya industri timah di Kepulauan Bangka Belitung sebenarnya bak dua sisi mata pisau. Kekayaan timah di Bangka Belitung yang menjadi 80 persen pemasok devisa negara, rupanya memicu perdebatan lingkungan dari sejumlah pihak. Bukan masalah baru lagi bagi Bangka Belitung ketika bicara pasal degradasi lingkungan dan sejenisnya, daerah ini sudah seperti dihabisi oleh tangan rakus para penambang timah. Kerusakan lingkungan hadir akibat bekas daerah tambang yang tak kunjung direklamasi.
Tak tanggung-tanggung, daerahbekas tambang yang menunggu untuk direklamasi sejumlah kurang lebih 12.000 kolong (kolam dalam istilah Bangka). Kolong pun rupanya dapat membawa penyakit malaria dan cikungunya, terlebih lagi bagi kolong tua yang digemari nyamuk karena pertumbuhan rumput, lumut, dan ganggang didalamnya, ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, Hendra Kusumajaya.
Memaknai Relief Fauna yang Temani Buddha dalam Pahatan Candi Borobudur
Jadi, siapa sebenarnya aktor yang bertanggung jawab atas banyaknya kerusakan lingkungan di Bangka Belitung ? Tentunya pertanyaan ini akan memunculkan banyak spekulasi tersendiri, entah itu PT. Timah Tbk atau dari penambangan TI (timah inkonvensional).
Debat-debat terkait dua kubu pertambangan timah ini tak akan pernah habis. Jika menurut sebagian masyarakat, maka PT. Timah Tbk lah pembuat kerusakan paling luas, mengingat lahan yang dipakai oleh PT. Timah Tbk adalah lahan yang luas. Namun, sebagian beranggapan bahwa penambangan timah inkonvensional lah dalang-nya, sebab mereka menambang dengan ilegal, sehingga belum teruji kelayakannya.
“Penambangan timah tak akan usai selama masih ada potensi di Kepulauan Bangka Belitung..”
Tak tanggung-tanggung, kini timah mencoba pertambangan di laut setelah melihat persediaannya yang mulai menipis di darat. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kerusakan terumbu karang di perairan Bangka Belitung. Namun, petinggi di PT. Timah sendiri, Sukrisno, mengatakan bahwasanya PT. Timah telah melakukan reklamasi. Reklamasi sendiri dilakukan dengan menebar ratusan unit terumbu karang buatan. Menurutnya, kerusakan lingkungan sendiri dihasilkan dari tambang inkonvensional ilegal yang tidak melakukan reklamasi dengan pendekatan lingkungan.
Jika ditelisik, sudah banyak kerugian akibat adanya tambang inkonvensional, terlebih lagi bagi tambang yang tak melakukan reklamasi sesudah penambangan berlangsung. Lalu, mengapa regulasi pemerintah daerah tidak cukup tegas dalam mengatasi tambang inkonvensional ?
Elit dan Segala Kepentingannya
Tambang timah inkonvensional sendiri merujuk pada sebuah istilah untuk industri atau kegiatan pertambangan timah yang bukan milik pemerintah. Tambang timah inkonvensional biasanya didominasi swasta ataupun warga lokal. Dilihat dari sejarahnya, tambang timah inkonvensional sendiri muncul akibat ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Bangka Belitung karena memperoleh keuntungan penjualan timah lebih sedikit dibanding Jakarta dan Sumatera Selatan.
Selain itu, tambang timah inkonvensional juga sebuah bentuk protes akibat keuntungan skala besar yang didominasi perusahaan timah pusat, PT. Timah Tbk. Bentuk protes semacam ini adalah bentuk rasional dari kekecewaan masyarakat lokal atas suatu kondisi dimana mereka hanya menjadi penyuplai sumber daya alam dengan keuntungan yang timpang.
Di balik timah inkonvensional yang sering dianggap sebagai rival dari pemerintah, rupanya masih ada beberapa aktor politik yang memanfaatkan dukungannya untuk tambang TI (timah inkonvensional) guna memenangkan hati pihak swasta. Tentunya hal ini dilakukan agar mereka mendapat keuntungan ekonomi dari politik balas budi yang sedang berlangsung.
Fakta Unik Sushi, Makanan Khas Jepang yang Digemari Banyak Orang
Modal uang dalam mencalonkan diri menjadi wakil rakyat adalah salah satu aspek kemenangan seseorang dalam pemilihan umum. Semakin banyak kucuran dana yang diperoleh maka kegiatan politik akan dengan mudah dijalankan. Elit politik menyasar pihak swasta dalam dukungannya terhadap tambang inkonvensional guna mendapat modal bagi kegiatan politiknya. Dalam (Erwiza Erman, 2011) disebutkan bahwa permainan politik ini sudah menjadi rahasia umum, mengingat mayoritas masyarakat Bangka menyadari kalau tanah mereka sudah seperti ‘digadaikan’ oleh beberapa elit.
Hal ini jelas menjadi bukti ketidakberpihakan pemerintah atau elit politik terhadap rakyat kecil. Jika pemerintah tidak tegas dalam penegakan hukum bagi pemilik tambang inkonvensional ini, maka rakyat lah yang harus menanggung kerugiannya. Sekarang kita lihat bagaimana lautan Bangka Belitung dihabisi oleh penambang timah inkonvensional, yang mana hal ini jadi salah satu penyebab merosotnya pendapatan nelayan di pesisir.
Dilansir dari berbagai sumber, nelayan yang semula mendapat tangkapan ikan 10 kilogram perhari, menurun menjadi 2 kilogram saja. Sudah jatuh tertimpa tangga, begitu tangkapan ikan menjadi langka, maka otomatis harga di pasaran akan melonjak tajam. Dari hal tersebut bisa disimpulkan kalau tangkapan ikan yang mulai sedikit akan berpengaruh tak hanya bagi nelayan, tetapi juga bagi masyarakat setempat.
Selain kemerosotan pendapatan, masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan ini mengeluhkan keselamatan mereka. Dulunya hanya butuh 0-2 mil saja untuk mendapatkan tangkapan ikan. Namun, kini mereka butuh berpuluh-puluh mil untuk mendapatkan ikan, mirisnya tangkapan ikan mereka malah semakin sedikit.
Penggunaan perahu tradisional oleh nelayan-nelayan ini jelas memengaruhi keselamatan mereka. Resiko gelombang laut yang lebih tinggi akan didapati jika semakin berlayar ke tengah lautan.
Beralih dari bahasan mengenai relasi elit-swasta dan ketimpangan sosial tersebut, rupanya permainan politik elit dan swasta juga hadir dalam bentuk pihak swasta yang menjelma menjadi ‘elit politik’ tersebut. Pelaku swasta cenderung masuk ke dalam dunia politik untuk ‘membeli’ sebuah kebijakan yang menguntungkan usaha mereka. Karena bagaimanapun juga pemerintah atau yang biasa disebut elit politik-lah yang kelak memutuskan jalannya suatu sirkulasi politik dan ekonomi.
Misalnya, ketika membahas satu tambang timah inkonvensional yang masih bersifat ilegal, maka dengan masuknya pengusaha TI ke ranah politik jelas akan mempermudah akses usaha ini menjadi legal.
Jika bicara mengenai kepentingan, pastinya semua orang mempunyai kepentingan. Namun, yang jadi masalah adalah kepentingan pribadi yang tidak dibarengi dengan kepentingan publik. Mengapa kita harus selalu serakah akan adanya kuasa ? Padahal, pribumi yang dimanfaatkan tanahnya untuk dijadikan sengketa kuasa itu sendiri menderita. Tentu dinamika kepentingan seperti ini tidak hanya berkutat di Bangka Belitung saja, melainkan di seluruh Indonesia.
"Kasus ini merupakan satu dari jutaan banyaknya penderitaan rakyat atas adanya ketimpangan sosial antar elit politik dan rakyat kecil."
Bangganya Indonesia sebagai Negara yang Luncurkan Roket Kedua di Asia
REFERENSI :
Erman, E. (2017). Aktor, akses dan politik lingkungan di pertambangan timah Bangka. Masyarakat Indonesia, 36(2), 71-101.
Indra Kurniawan, N. (2022). Keluar Dari Ketergantungan Timah : Mencari Ekonomi Alternatif dan Berkelanjutan di Belitung
Putri, G. S. (2022). Ancaman Radiasi di Bangka Belitung karena ribuan kolam bekas Tambang Timah.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
