Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mengungkapkan bahwa polusi udara berperan signifikan dalam timbulnya enam penyakit pernapasan utama di Indonesia, termasuk pneumonia, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), asma, tuberkulosis, kanker paru-paru, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Menkes setelah mengambil bagian dalam pertemuan terbatas yang membahas upaya meningkatkan kualitas udara di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Senin, 28 Agustus 2023.
“Kita lihat salah satu penyebab [penyakit gangguan pernapasan] yang paling dominan adalah polusi udara. Itu antara 24-34 persen dari tiga penyakit utama tadi: pneumonia, kemudian ISPA, dan asma,” ujar Budi dalam keterangan tertulis.
Menurut Menkes, biaya yang ditanggung oleh BPJS akibat enam jenis penyakit gangguan pernapasan tersebut mencapai Rp10 triliun pada tahun 2022, dan angka ini menunjukkan kecenderungan peningkatan di tahun 2023.
Dalam hal dampak polusi terhadap sektor kesehatan, Menkes menjelaskan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan panduan untuk melakukan pemantauan terhadap lima komponen udara. Kelima komponen tersebut terdiri dari tiga komponen gas, yaitu nitrogen, karbon, dan sulfur, serta dua komponen partikulat, yakni PM 10 dan PM 2,5.
“Yang bahaya di kesehatan adalah yang 2,5. Kenapa? Dia bisa masuk sampai pembuluh alveoli di paru. Itu yang menyebabkan kenapa pneumonia itu terjadi. Itu sebabnya kalau di kesehatan memang kita melihatnya di PM 2,5 karena ini yang bisa masuk sampai dalam kemudian menyebabkan pneumonia yang memang di BPJS ini paling besar,” jelas Budi.
Menurut pernyataan Menkes, Presiden telah meminta timnya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk mengikuti standar terbaru yang telah diperketat oleh WHO dalam hal kualitas udara.
Selanjutnya, sebagai langkah untuk mengurangi risiko dan akibat kesehatan dari polusi udara, mereka akan melaksanakan program edukasi kepada masyarakat terkait dampak buruk polusi udara terhadap kesehatan..
Tekan Polusi, Pemerintah Subsidi BBM Pertamax?
Siaga masker
Tak hanya itu, Budi menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mendorong penggunaan masker sebagai tindakan preventif atau langkah pencegahan saat tingkat polusi udara mencapai ambang tertentu sesuai standar yang telah ditetapkan. Menurut Budi, masker yang dianjurkan harus memiliki spesifikasi khusus yang mampu menahan partikulat.
“Maskernya mesti yang KF 94 atau KN 95 minimum, yang memiliki kerengketan untuk menahan particulate matters 2,5 karena yang bahaya itu yang 2,5 dia masuk bisa masuk paru, dia masuk bisa masuk pembuluh darah paru karena saking kecilnya ya dia fine, jadi perlu masker yang kelasnya KF 94 atau KN 95 itu yang untuk pencegahannya,” ujarnya.
Budi melanjutkan bahwa Kemenkes akan memberikan pelatihan kepada dokter-dokter di puskesmas dan rumah sakit di wilayah Jabodetabek tentang strategi penanganan penyakit pernapasan. Ia berharap bahwa jika ada kebutuhan perawatan bagi masyarakat akibat penyakit tersebut, semua masyarakat dapat menerima diagnosis dan penanganan yang serupa.
Solusi Tekan Polusi Jabodetabek, Satgas Pengendalian Udara Tindak Tegas Pencemar
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
