Logo GNFI
Table of Content

Membangun IKN, Mewujudkan Wacana Lama Indonesia

Pada Jumat, 16 Agustus 2019, sebuah kabar besar datang: Indonesia dipastikan akan memindahkan ibu kota.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan kabar tersebut dalam Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Jokowi mengatakan bahwa ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan.

“Dengan memohon ridha Allah Swt., dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak/Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi saat itu.

Ada dua poin penting yang ditekankan Jokowi dari rencana tersebut. Pertama, ibu kota baru nantinya akan menjadi representasi kemajuan bangsa. Kedua, dengan letaknya yang berada di tengah Indonesia, kehadiran ibu kota baru diharapkan bisa mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi, serta pembangunan.

Sejak itu, isu pemindahan ibu kota senantiasa menjadi pembicaraan publik. Maklum saja Ini adalah proyek superbesar dengan banyak sumber daya yang dikeluarkan dan banyak orang yang terdampak, terutama masyarakat yang akan menempati kota tersebut, baik itu warga lokal maupun pendatang di Penajam Paser Utara, lokasi persis Ibu Kota Nusantara alias IKN.

Banyak sisi yang bisa disorot dari rencana pemindahan ibu kota. Terutama jika kita melihat sejarah, memindahkan ibu kota sebenarnya sudah menjadi mimpi Indonesia jauh sebelum Jokowi mengumumkan kepindahan ibu kota ke Kalimantan. Banyak pula lika-liku dalam proses pemindahan ibu kota ke IKN.

Pindah Ibu Kota sejak Baru Merdeka

Dokumentasi Soekarno

Memindahkan ibu kota memang bukan wacana baru. Ide tersebut sudah muncul sejak Indonesia baru merdeka, bahkan pernah terwujud meski hanya sementara dan bersifat darurat. Hal yang melatarbelakangi pemindahan ibu kota ini adalah kondisi di dalam negeri yang tidak stabil.

Pada tahun 1945, tentara NICA (Netherlands Indies Civil Administration atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda) kembali menduduki Jakarta. Kondisi tersebut yang membuat ibu kota menjadi tidak kondusif. Sehingga, pada 1 Januari 1946, Soekarno menggelar rapat terbatas di Pegangsaan Timur No.56 untuk membahas keberlangsungan pemerintahan pusat. Bila presiden, wakil presiden, serta menteri-menterinya tidak dipindahkan ke tempat yang lebih aman, maka ancamannya adalah kedaulatan Indonesia.

Dalam rapat terbatas, Sultan Hamengkubuwono IX mengusulkan Yogyakarta sebagai pilihan untuk ibu kota sementara. Setelah perundingan berjalan, Presiden Sukarno pun menyetujui bila pusat pemerintahan akan dipindahkan pada 3 Januari 1946. Mengutip dari buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, Sukarno berkata seperti berikut:

“Kita akan memindahkan ibu kota besok malam. Tidak ada seorang pun dari saudara boleh membawa harta benda. Aku juga tidak”, ujar Presiden Pertama Indonesia yang akrab disapa Bung Karno itu.
Soekarno Sticker

Pemindahan rombongan pemerintah pusat dilakukan menggunakan Kereta Luar Biasa (KLB) dengan berlangsung menegangkan. Sebab, mereka memasuki KLB secara diam-diam agar tidak ketahuan oleh NICA. Bahkan, lampu gerbong pun dimatikan dan mereka berusaha untuk tidak bicara serta harus mengatur napas.

Rencana tersebut berhasil dan mereka tiba di Yogyakarta saat dini hari pada 4 Januari 1946. Setelahnya, aktivitas pemerintahan berlangsung di Gedung Agung Yogyakarta. Segala biaya operasional pemerintahan ditanggung oleh Kraton Yogyakarta dengan bantuan Kadipaten Pakualaman sampai dengan 27 Desember 1949.

Yogyakarta sendiri tidak sepenuhnya aman. Pada tanggal 19 Desember 1948 pukul 6 pagi, tentara NICA pun melakukan serangan ke Kota Yogyakarta dan sekitarnya, termasuk lapangan terbang Maguwo. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Agresi Militer II.

Sidang kabinet darurat pun segera dilakukan pada hari itu juga untuk menyikapi keadaan genting tersebut. Kabar pun tersiar kepada para pemimpin bangsa, bahkan yang berada di luar Pulau Jawa. Hasil rapat melahirkan mandat untuk membentuk pemerintahan yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi. Setelah Bung Karno dan wakil presiden Mohammad Hatta ditangkap untuk kemudian diasingkan ke Brastagi oleh tentara NICA, maka kepemimpinan sudah beralih ke Syafruddin.

Sebelumnya, Bung Hatta dan Syafruddin sebelumnya sudah pernah bertemu di Bukittinggi pada November 1948 untuk membahas kesiapan dalam mempertahankan kemerdekaan. Karena kondisi Yogyakarta yang darurat, Bung Hatta pun kembali ke sana dan Syafruddin tetap di Bukittinggi untuk berjaga-jaga.

Kota yang Pernah
Jadi Ibu Kota Indonesia
Selain Jakarta
Memindah ibu kota Indonesia
bukanlah hal baru
Monas
Monas

Saat baru merdeka,

pemerintah memindahkan ibu kota

ke kota berikut ini karena situasi yang tidak kondusif

akibat agresi militer Belanda:

Yogyakarta
Yogyakarta
Januari 1946-Desember 1949
Bukittinggi
Bukittinggi
Desember 1848-Juni 1949 *(Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)
Bireuen
Bireuen
Konon, Bireuen pernah menjadi ibu kota selama sepekean pada Juni 1948. Namun hal ini tidak tercatat dalam buku sejarah sehingga perlu diteliti lebih lanjut

Namun, mandat yang disampaikan ke Syafruddin lewat radiogram tidak terkirim karena stasiun pemancar sudah terlanjur dihancurkan musuh. Hebatnya, setelah mendengar kabar kejatuhan Yogyakarta, Syafruddin bersama tokoh-tokoh nasional lainnya segera berinisiatif mengambil langkah dan untuk rencana pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Dengan demikian, ibu kota pun pindah lagi dari Yogyakarta ke Bukittinggi.

Sayangnya, Bukittinggi juga tidak aman. Setelah melaksanakan rapat di dan mengetahui bila kota tersebut juga jadi sasaran tentara NICA, para tokoh memutuskan segera bergerak ke utara menuju Halaban, nagari di kaki Gunung Sago. Barulah pada 22 Desember 1948 PDRI diresmikan.

Dengan berbagai keterbatasan, PDRI menjalankan pemerintahan dengan bergerak dari hutan ke hutan untuk menghindari NICA. Namun, komunikasi dengan para pemimpin tetap berjalan dengan baik hingga akhirnya PDRI dibubarkan pada tanggal 13 Juli 1949 setelah Persetujuan Roem-Royen disepakati. Kekuasaan pun dikembalikan ke Sukarno-Hatta dan setelahnya ibu kota dikembalikan ke Yogyakarta.

Menariknya, ada pula kisah yang menyebut Bireuen pernah menjadi ibu kota Indonesia selama satu minggu. Sebagaimana tertulis dalam situs web Pemerintah Provinsi Aceh, tidak sedikit para orang tua dari kalangan tokoh masyarakat dan militer di era awal kemerdekaan yang menyebutkan bila daerah yang berada di Kabupaten Aceh Utara ini pernah menjadi ibu kota sementara, tepatnya setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda.

Selain itu, Jusuf Kalla ketika masih menjabat sebagai wakil presiden pernah menyatakan dalam pidatonya bila Bireuen pernah menjadi ibu kota sementara pada tahun 1948. Ia mengatakan, ketika Yogyakarta sedang genting, Bung Karno mengasingkan diri ke Bireuen dan mengendalikan pemerintahan secara sementara di sana.

Kendati demikian, bukti konkret mengenai Bireuen yang pernah jadi ibu kota ini pun masih diragukan. Hanya Yogyakarta dan Bukittinggi yang memang terbukti benar-benar pernah menjadi ibu kota berkat adanya catatan sejarah yang kuat.

Pindah ke Palangkaraya, Ide Bung Karno atau Semaun?

Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh pada 1949, situasi jadi lebih aman dan Jakarta kembali dijadikan ibu kota. Namun, wacana agar ibu kota dipindahkan lagi tetap tak berhenti.

Adalah Bung Karno yang yang dianggap pernah mewacanakan agar Indonesia memiliki ibu kota di Kalimantan. Cerita ini muncul saat ia berkunjung ke Palangkaraya pada 17 Juli 1957. Di sana, ia melakukan seremoni peletakan batu pertama ibu kota provinsi Kalimantan Tengah tersebut.

Saat itu, Bung Karno menyerukan agar kota Palangkaraya menjadi “modal dan model”. Tetapi setelah itu, tidak terdengar perkataan Bung Karno yang ingin memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya. Pasalnya setelah itu, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat mulai dari perebutan Iran Barat hingga konflik dengan Malaysia.

“Tapi apakah itu masuk rencana atau tidak kita bisa melihat pada saat itu. Pemindahan ibu kota bukan prioritas lagi. Karena Indonesia masuk masa kritis yang menyita waktu dan pemikiran,” ujar pegiat sejarah Neo Historia, Daniel Limantara.

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan juga ternyata pernah digagas oleh Semaun, tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang lama tinggal di Rusia. Dirinya pulang ke tanah air pada Desember 1956 dan menjadi penasehat pribadi Presiden Soekarno.

Pada Kongres ke-4 Partai Murba, Semaun mengeluarkan gagasan itu yang kemudian diterbitkan sebagai brosur dengan judul Kodrat alam baru perekonomian dunia untuk kesejahteraan umat manusia.

Sejarawan Harry A Poeze menjelaskan buku itu dimaksud sebagai buku panduan bagi partai untuk mengusir imperialisme dari Indonesia secara damai, dan menuju pada pembangunan Sosialisme.

“Dia menekankan pentingnya transmigrasi untuk Indonesia. Bahkan dia mengajukan rencana untuk memindahkan “bangsa-bangsa ke Kalimantan,” jelasnya.

Dikatakan oleh Poeze, Semaun terus mengulang-ulang gagasan itu dalam karya lainnya. Disebutkan olehnya, Bung Karno pun mendukung usul-usul itu dan memandang pemindahan ibu kota negara bisa dilaksanakan.

“Apakah Soekarno kepincut dengan gagasan Semaun sehingga berniat memindahkan ibukota negara ke Palangkaraya? Masih perlu dikaji lebih jauh,” katanya.

Wacana menjadikan Palangkaraya menjadi ibukota negara masih sumir. Wacana ini kemudian berakhir setelah Presiden Soekarno mengesahkan UU No 10/1964 yang menyatakan Jakarta tetap sebagai ibu kota negara.

Dikatakan oleh sejarawan JJ Rizal, Bung Karno sebenarnya hanya ingin menjadikan Palangkaraya sebagai wajah “Jakarta” yang baru. Tetapi pada akhirnya, ucapnya, Bung Karno telah berketetapan hati menjadikan Jakarta sebagai ibu kota.

“Karena buat Soekarno tak ada kota lain yang punya identitas seperti Jakarta yang menjadi wadah tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Puncak nasionalisme di Indonesia itu di Jakarta. Inilah ibukota politik, tak tergantikan. Ini orientasi Soekarno,” ujar Rizal yang dimuat Kompas.

JJ Rizal

Rizal menjelaskan bukti Soekarno tetap memilih Jakarta sebagai ibukota negara adalah munculnya bangunan-bangunan simbolik, seperti Monumen Nasional (Monas), Kompleks Senayan dan Gelora Bung Karno.

Soekarno, lanjutnya, malah menggagas konsep megapolitan yang menjangkau sampai Purwakarta di Jawa Barat. Tetapi, jelasnya, Soekarno efektif memerintah hanya pada kurun 1956-1965 sehingga ide ini belum sempat terwujud.

“Jadi, Ali Sadikin mengantarkan konsep itu ke Sutiyoso, lalu Sutiyoso mengantarkan konsep megapolitan itu ke SBY. Idenya diterima SBY tapi disimplifikasi jadi pemindahan ibukota. Soal kenapa tak pakai nama megapolitan, mungkin ada sejarah lain,” ujar Rizal.

Pindah ke Jonggol, Wacana Era Orde Baru

Setelah rezim Orde Lama berakhir pada 1966 dan digantikan Orde Baru, Kecamatan Jonggol di Bogor, Jawa Barat, digadang-gadang akan menggantikan DKI Jakarta. Suharto selaku presiden saat itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Publik kemudian menyangkut-pautkan program pemerintah itu dengan wacana ibu kota baru, meski penunjukkan Jonggol sama sekali tidak tercantum dalam beleid tersebut.

Jika ditelusuri, asumsi Jonggol sebagai calon ibu kota baru muncul sejak 1996. Dalam banyak pernyataan, pemerintah seringkali menyinggung urgensi pemindahan ibu kota negara, tanpa mengungkapkan lokasi secara spesifik.

Sebagaimana dicatat Yanuar Nugroho dkk. dalam The Road to Nusantara: Process, Challenges, and Opportunities, putra ketiga Suharto, Bambang Trihatmodjo, memimpin Konsorsium PT Bukit Jonggol Asri sebagai pengembang kawasan Jonggol seluas 30.000 hektare. Potensi pasar real estate yang besar di sana berhasil menghubungkan pemerintah dengan pengusaha pelat merah. Hampir 80 persen proyek real state di Jabotabek dikendalikan keluarga dan kroni bisnis Suharto, termasuk pembangunan Jonggol.

Singkatnya, proyek kota mandiri diadakan untuk mengembangkan daerah pinggiran, sehingga masyarakat dapat memperoleh fasilitas umum dan pelayanan publik yang baik. Visi Jonggol sebagai kota mandiri mengedepankan motif ekonomi, bukan politik. Program ini diinisiasi sebagai langkah antisipatif terhadap lonjakan urbanisasi alias perpindahan penduduk ke Jakarta.

Kebijakan pembangunan periferal pun seakan menjadi kunci penting untuk mengalihkan migrasi penduduk agar tidak terkonsentrasi di Jakarta. Di samping itu, lalu lintas yang semrawut ditambah permasalahan sosial lainnya juga menjadi bagian besar yang mendorong pembangunan Jonggol penting untuk segera dilaksanakan.

Kecamatan Jonggol terletak 50 kilometer (km) dari Jakarta. Kawasan itu memiliki banyak infrastruktur, di antaranya: sekolah, pusat bisnis, sarana rekreasi, dan rumah sakit. Melihat fasilitas di sana yang cukup lengkap, Jonggol pun diyakini mampu meringankan beban Jakarta yang sumpek. Dengan luas yang sedemikian besar, wajar barangkali jika masyarakat beranggapan pemerintah akan memindahkan ibu kota ke Jonggol.

Tujuan pengembangan Jonggol sebagai kota mandiri, salah satunya, untuk mengurangi kepadatan penduduk dan aktivitas masyarakat di kota besar. Pemerintah ingin membangun Jonggol sebagai pusat permukiman baru karena peningkatan kegiatan ekonomi dan perkembangan penduduk cukup tinggi di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek). Akan tetapi, baik Soeharto atau yang lain, tidak pernah menuturkan bahwa itu proyek pemindahan ibu kota negara.

Pemerintah justru menekankan fungi bersama: Jonggol menjadi ibu kota terpisah. Secara de jure, Jakarta tetap menjadi ibu kota Indonesia, tapi beberapa fungsi de facto dialihkan ke Jonggol dan kota pendukung lainnya.

Pada masa Orde Baru, Jonggol termasuk proyek pengembangan kota mandiri terbesar se-Jabotabek. Namun, saat itu daerah tersebut masih tergolong kawasan resapan air strategis DKI Jakarta dan sekitarnya, menurut Keppres Nomor 43 Tahun 1983. Hingga akhirnya, pada 12 September 1995, status itu dicabut seiring pemberlakuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 1327 (Menhut-VII/1995). Dengan demikian, pemerintah resmi mengizinkan pembangunan Jonggol.

Penunjukan PT Bukit Jonggol Asri sebagai pengembang kawasan Jonggol ditetapkan dalam surat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 dan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 536/SK.969-Huk/97. Wacana pemindahan ibu kota ke Jonggol pun pupus seiring pemakzulan rezim Orde Baru pada Mei 1998.

Tersandung Anggaran

Penguasa kembali berganti, namun ide memindahkan ibu kota tetap hidup setelah Indonesia memasuki era reformasi. Wacana pemindahan ibu kota negara semakin gencar disuarakan setelah banjir besar melanda DKI Jakarta selama sepekan di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),

Saat melawat ke Kazakhstan pada 2013, SBY mengatakan telah lama memikirkan wacana ini setelah melihat beberapa negara yang lebih dulu sukses memindahkan ibu kota, termasuk Kazakhstan.

SBY menilai, pemindahan ibu kota akan menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Jika Indonesia memiliki kota pusat pemerintahan yang baru, ia optimistis kondisi Jakarta akan jauh lebih baik.

“Meski ibu kota pindah, Jakarta tetap akan berfungsi sebagai pusat ekonomi dan perdagangan,” kata SBY kala itu.

Susilo B. Yudhoyono

Bukan kali itu saja SBY punya ide untuk memindahkan ibu kota negara. Dalam acara Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada Desember 2009, ia pernah menyampaikan hal tersebut. Kemudian pada Agustus 2010, SBY bahkan menawarkan 3 skenario Pemindahan Ibukota Negara ketika bertemu dengan para pemimpin media massa.

Skenario pertama adalah mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, sekaligus kota ekonomi dan perdagangan. Opsi ini dipilih dengan harapan dapat membenahi masalah kemacetan, transportasi, pemukiman, dan tata ruang wilayah.

Sebelum Kalimantan Timur Dipilih, Daerah-daerah Ini Pernah Disebut Akan Menggantikan Jakarta
sebagai Ibu Kota