Ada hal yang membuat tim ICW terkagum-kagum dengan perilaku anggaran daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Pasalnya, ICW baru menemukan ada satu daerah yang mau buka-bukaan dengan draf RAPBD kepada publik, yakni Kota Pontianak.
"Saya sudah keliling Indonesia, tetapi baru kali ini melihat ada wali kota yang transparan seperti ini membeberkan draf RAPBD ke publik, kemudian minta dikritisi, sebelum disahkan DPRD, seperti yang dilakukan Pak Sutarmidji," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan saat memberikan materi pada seminar "Bedah RAPBN Kota Pontianak 2017" di Pontianak.
Ia mengapresiasi, langkah Wali Kota Pontianak dua periode tersebut. "Sehingga jangan sampai kebiasaan yang sudah baik ini, hilang dengan bergantinya Wali Kota Pontianak mendatang, karena ini merupakan keterbukaan yang baik," ungkapnya.
Ia pun menyebut pemerintah Kota Pontianak sebagai pemerintah daerah yang unik. "Bagaimana tidak unik, kami dari ICW sampai berdarah-darah untuk mendorong setiap kepala daerah untuk terbuka tapi dan berani mempublish dokumen APBD, tapi tidak ada hasilnya," ungkapnya.
Karena itu, menurut dia, dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat harus memanfaatkannya dengan baik, agar pemanfaatan anggaran bisa sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat Kota Pontianak.
"Jangan sampai anggaran hanya dinikmati oleh para pejabat publik yang berkaitan langsung dengan pembuatan anggaran tersebut," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dia mengusulkan agar dokumen RAPBD tersebut diupload ke website Pemkot Pontianak, sehingga masyarakat secara leluasa bisa mengakses dokumen tersebut, juga bisa mengusulkan rencana dan mengawasinya.
"Saya rasa wali Kota Pontianak tidak akan keberatan atas usulan saya tersebut," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menyatakan, bedah RAPBD memang setiap tahun pihaknya lakukan sebelum diketuk palu oleh DPRD Kota Pontianak menjadi APBD selanjutnya.
Hal itu, menurut dia, dilakukan agar masyarakat bisa mengkritisi RAPBD sebelum disahkan, dan agar APBD juga bisa tepat sasaran.
Selain transparansi dana yang dilakukan, Kota Pontianak juga telah menorehkan prestasi yang cukup mengejutkan di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak berada di atas rata-rata nasional. Hal ini pun mendapatkan apresiasi dari pengamat ekonomi nasional, Faisal Basri MA.
"Saya sangat mengapresiasi semangat keterbukaan, transparansi dan menerima masukan dari berbagai kalangan sebelum RAPBD tersebut diketuk palu," ungkap Ekonom Nasional tersebut.
Adapun APBD yang dirancang oleh Pemkot Pontianak adalah sebesar Rp 1,4 Triliun. Jumlah ini menurut Faisal relative kecil bila melihat dari perekonomian yang ada di Pontianak. Berdasarkan penjelasan dari Walikota Pontianak Sutarmidji, pendapatan rata-rata per tahun di Pontianak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Sumber : ANTARA | tribunnews.com
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
