Saat Sindiran Berubah Jadi Pujian Untuk Indonesia

Saat Sindiran Berubah Jadi Pujian Untuk Indonesia
info gambar utama

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi masalah serius yang dihadapi, bukan saja bagi pemerintah namun ini juga jadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Dampak Karhutla yang membakar mayoritas lahan gambut, terutama di pulau Kalimantan dan Sumatera, menjadi penghasil asap yang melintasi batas negara. Hampir setiap tahun selama hampir dua dekade, Karhutla di Indonesia membuat gerah, bukan hanya bagi domisili Indonesia, namun juga bagi negara tetangga dan sekitar.

Keluh kesah bermunculan, bukan hanya pemerintahan namun juga dari netizen kedua negara. Lagi-lagi media sosial menjadi wadah untuk melampiaskan. Marak tagar #terimakasihIndonesia, yang ditujukan sebagai sindiran atas dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

Dua tahun berlalu, Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak seusai Rundingan Tahunan ke-12 Malaysia-Indonesia dalam rangka ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik Malaysia-Indonesia yang digelar di Hotel Hilton Kuching pada 22 November 2017, secara terang-terangan 'meralat' sindiran warganya dengan ucapan terimakasih serius kepada Indonesia, yang disampaikan langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo.

Udara Malaysia sudah bebas asap selama dua tahun terakhir, ini menunjukkan adanya tanggapan serius dan kinerja nyata dari Indonesia. Hal ini adalah pencapaian yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan, bukan hanya berkat pemerintah, namun juga lembaga terkait serta kepedulian seluruh lapisan masyarakat.

Pernyataan ini juga ditulis dalam akun resmi facebook Presiden Joko Widodo, yang dapat diakses melalui link berikut: https://www.facebook.com/Jokowi/posts/794067114115473

Keterangan Gambar (© Pemilik Gambar)
info gambar

Pasca Karhutla 2015, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dipimpin Menteri Siti Nurbaya, dikeluarkan berbagai langkah-langkah nyata penanganan Karhutla dari hulu hingga ke hilir. Pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai regulasi perlindungan gambut, moratorium ijin, penegakan hukum yang tegas, siaga darurat dan sistem terpadu penanganan Karhutla dari pusat hingga ke daerah, hingga keterlibatan aktif masyarakat.

Menteri Siti Nurbaya dengan tegas menegakkan aturan-aturan perlindungan gambut. Berbagai upaya dan kebijakan pemerintah, berhasil menurunkan jumlah titik api secara signifikan. Berdasarkan data satelit NOAA per tanggal 14 November 2017, jumlah titik api berkurang dari 21.929 (2015) menjadi 3.915 atau berkurang 82% di tahun 2016. Sementara di tahun 2017, titik api tercatat 2.544 atau berkurang hingga 91% dari 2015 sampai 2017.

Indikasi yang sama juga dapat terlihat dari pantauan satelit TERRA NASA. Dimana titik api berkurang hingga 95 persen dari tahun 2015 (70.971 titik api) ke tahun 2016 (3.844 titik api). Sedangkan pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2015, berkurang hingga 98 persen (2.320 titik api). Indikator lainnya adalah luas area yang terbakar, dari 2,6 juta ha pada tahun 2015, menjadi 128 ribu ha di tahun 2017. Artinya luas area Karhutla berkurang hingga 95 persen.

Keterangan Gambar (© Pemilik Gambar)
info gambar

Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan, di dalam area seluas 2,6 juta hektar yang terbakar pada tahun 2015, terdapat sekitar 900 ribu ha kawasan hutan gambut. Di tahun 2016, terjadi penurunan drastis lahan gambut yang terbakar, menjadi hanya sekitar 67 ribu ha atau berkurang hingga 93 persen. Hingga 14 November 2017, lahan gambut di Indonesia yang terbakar, hanya sekitar 10 ribu hektare atau telah berkurang hingga 99 persen dibanding tahun 2015.

Berdasarkan data Ditjen Penegakan hukum KLHK, sepanjang tahun 2015-2017 telah dilakukan 1.444 pengawasan izin lingkungan. Adapun sanksi administratif di periode yang sama, telah dilakukan sebanyak 353 kali. Meliputi tiga sanksi pencabutan izin, 21 sanksi pembekuan izin, 191 sanksi paksaan pemerintantah, 23 sanksi teguran tertulis, dan 115 sanksi berupa surat peringatan.

Total putusan pengadilan yang sudah dinyatakan inkracht untuk ganti kerugian dan pemulihan (perdata), mencapai Rp17,82 Triliun. Sedangkan untuk nilai pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) senilai Rp36,59 miliar. Angka ini menjadi yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Dengan berbagai upaya ini, Indonesia tercatat berhasil menghindari bencana Karhutla dan asap di tahun 2016 dan 2017, setelah sebelumnya rutin terjadi selama puluhan tahun.

Penanggulangan Karhutla adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhi amanat UU, memberikan kualitas lingkungan yang sehat bagi setiap warga negaranya. Artinya, semua usaha yang dilakukan ini bagian dari upaya penegakan kedaulatan negara. Berbagai regulasi dan kerja keras banyak pihak menangani Karhutla, merupakan upaya nyata untuk menjaga Indonesia serta demi mewariskan lingkungan hidup yang lebih sehat.

Keterangan Gambar (© Pemilik Gambar)
info gambar

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News

Artikel ini dibuat oleh Kawan GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

Terima kasih telah membaca sampai di sini