Indonesia baru-baru ini mendapatkan kepercayaan yang cukup besar dari dunia internasional terkait dengan isu keamanan. Pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar 8 Juni menetapkan bahwa Indonesia bersama dengan empat negara lainnya akan menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB untuk dua tahun ke depan. Prestasi ini tentu saja merupakan prestasi membanggakan bagi diplomasi internasional Indonesia. 

Negara-negara yang juga terpilih menempati posisi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB tersebut adalah Jerman, Afrika selatan, Republik Dominika dan Belgia. Lima negara bersama Indonesia akan berperan bersama 10 anggota dewan keamanan lainnya untuk membahas isu-isu keamanan dunia. Kelima negara ini menggantikan tempat yang ditinggalkan oleh negara Bolivia, Ethiopia, Kazakhstan, Belanda dan Swedia yang telah habis masa dua tahunnya sebagai dewan tidak tetap. Indonesia bersama empat negara lainnya akan mulai aktif sejak 1 Januari 2019 mendatang. Ini adalah keempat kalinya Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB. 

Indonesia telah terpilih, lalu apa sebenarnya yang bisa dilakukan Indonesia dengan status ini? Berdasarkan penjelasan PBB berikut adalah tanggung jawab dari anggota dewan keamanan PBB.

1. Menjaga Perdamaian Dunia

Berdasarkan penjelasan PBB, dengan tunduk pada piagam PBB para anggota dewan keamanan memiliki tanggung jawab terhadap perdamaian dan keamanan dunia. 15 negara yang menjadi anggota dewan ini memiliki satu hak suara dengan masing-masing anggota harus patuh terhadap keputusan dewan. 

Menjaga perdamaian dunia tentu saja hal yang telah dilakukan sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Sebab dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Indonesia memiliki amanat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

2. Menjadi pemimpin aksi perdamaian

Dewan keamanan ini juga dipercaya untuk mampu menentukan tindak kepemimpinan dalam merespon agresi atau ancaman pada perdamaian dunia. Dewan akan mengumpulkan para anggota untuk membentuk langka-langkah tindakan yang harus dilakukan dan rekomendasi yang bisa dilaksanakan untuk mencapai perdamaian. Seperti gencatan senjata, mengirim pasukan perdamaian, ataupun menentukan sanksi bagi pihak yang dianggap mengancam perdamaian. 

3. Mengawasi Kinerja Operasi Perdamaian PBB

PBB yang memiliki misi operasi perdamaian akan secara langsung bertanggung jawab pada dewan keamanan PBB. Setiap anggota dalam dewan keamanan akan mengawasi dan juga melaporkan setiap tindakan yang diambil kepada Sekretaris Jendral PBB. 

Tiga peran tersebut merupakan peran yang dapat dilakukan Indonesia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB. Meski tidak tetap dan hanya selama dua tahun, peran ini merupakan peran yang penting. Sebab reputasi Indonesia sebagai negara yang turut andil dalam perdamaian dunia semakin diakui. 

Indonesia sendiri sejak tahun 1957 telah berpartisipasi dalam operasi perdamaian PBB dengan mengirimkan pasukan perdamaian dari TNI ke berbagai negara. Saat ini pasukan Indonesia yang terlibat dalam misi perdamaian telah mencapai 2.700 personel dengan 9 misi perdamaian. 

Bagaimana menurutmu kawan?

Berikan komentarmu