Kala memasuki pekarangan rumah itu, alpukat hijau sebesar sekepalan, bahkan dua kepalan tangan orang dewasa, bergelantungan di dahan. Tak jauh dari sana pohon-pohon manggis dengan buah masih hijau muda. Rambutan juga baru berbunga. Ada pula pisang dan nangka. Tak jauh dari situ ada pembibitan pala dan lobe-lobe. Saya tercengang kala melihat pohon tinggi menjulang dengan cabang-cabang dipenuhi buah bergerombol. Alamak. Durian!
Inilah pemandangan kala saya datang ke Desa Air Berik, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Selama perjalanan, saya lihat jarang ada pekarangan rumah atau kebun kosong. Tak heran, jika kecamatan ini ditetapkan Pemerintah Lombok Tengah, sebagai daerah sentra buah.
Beragam pohon buah dan tanaman keras lain seperti raja mas, sengon, sampai jati tak hanya ada di pekarangan rumah, juga di hutan yang mereka kelola. Desa Air Berik ini masuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), di Kecamatan Batukliang yang mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan pada 2007. Izin resmi ini keluar buah perjuangan panjang mendapatkan hak kelola rakyat sejak 1995.
Keinginan hak kelola warga ini berangkat dari kegelisahan Marwi, kala itu Sekretaris Desa Aik Berik. Marwi khawatir melihat kerusakan hutan yang masuk Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) itu makin parah dan kondisi warga desa di sekitar hutan banyak miskin. Konflik berkepanjangan terjadi antara warga sekitar hutan dan taman nasional. “Warga tak bisa masuk ke hutan karena taman nasional tetapi bukan hutan terjaga, malah rusak,” kata pria yang kini Ketua Pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm). Marwi juga Ketua Forum Masyarakat Kawasan Rinjani (FMKR) di Kabupaten Lombok Tengah ini. Kala itu, di kawasan hutan marak pembalakan liar (illegal logging) hingga hutan banyak terbabat.
Marwi, sejak lahir sudah hidup berdampingan dengan hutan. Kala melihat hutan rusak, dia resah. Kala itu, dia berpikir bagaimana hutan yang sudah gundul itu rimbun lagi dan warga mendapatkan manfaat dari sana. Pada 1995, diapun menemui Dinas Kehutanan.
“Hutan ini dulu perawan, sekarang habis. Saya buatkan perawan lagi? Mau gak?” Begitu Marwi menantang orang dinas. Dia menawarkan konsep warga mendapatkan hak kelola dan boleh masuk hutan serta memastikan wilayah berhutan lagi. “Hutan itu sudah gundul, reboisasi berulang kali tapi tak ada hasil. Jadi saya tawarkan itu. Saya komunikasikan,” katanya.
Dinas Kehutanan menanyakan keinginan warga ini ke Kementerian Kehutanan di Jakarta. Bersyukur, ada sinyal positif. Namun izin kelola belum diperoleh, mereka harus memenuhi berbagai persyaratan. Meskipun begitu, warga harus berbuat dan membuktikan bahwa mereka mampu ‘menghutankan’ kawasan.
Marwi, kala itu Kepala Desa Aik Berik, bersama warga mulai gerakan menanam. Itu diawali dari lingkungan sekitar mereka, mulai pekarangan, sampai tepian-tepian jalan desa pinggiran hutan itu. Beragam pohon buah ditanam. Ada durian, manggis, pala, lobe-lobe, alpukat dan lain-lain. “Sampai sekarang warga masih bisa rasakan hasil tanaman itu,” katanya.
Pada 1999-2000, masuk pra kondisi, hutan tak boleh disentuh sama sekali. Warga mempersiapkan syarat-syarat, seperti membentuk kelompok, lalu pendataan masyarakat, tata batas, sampai tata ruang. Baru pada 2000, keluar izin kelola hutan sementara seluas 1.042 hektar mencakup Desa Air Berik, Desa Setiling, Desa Lanta dan Desa Karasidomun. Namun, kata Marwi, izin sementara keluar, masalah baru muncul. Ribut-ribut antar warga, antar desa dengan pemerintah, warga dengan lembaga yang dipinjam untuk mengusulkan hutan kelola. Tata batas juga menimbulkan masalah kala TNGR menuding warga sudah masuk wilayah hutan lindung itu.
Singkat cerita, setelah pembenahan ulang dan penyelesaian konflik, pada 2007, izin resmi HKm keluar. Dari empat desa itu, kata Marwi, ada 105 kelompok HKm yang menjadi empat gabungan kelompok tani (Gapoktan).
Khusus Desa Air Berik, yang memiliki luas 4.187 hektar, mendapatkan HKm 840 hektar. Dari luas total wilayah desa terdiri dari sawah 418 hektar, dan lahan kering 3.765 hektar. Lahan-lahan itu untuk kebun rakyat 236 hektar, pekarangan 42 hektar, lain-lain delapan hektar dan hutan negara 3.483 hektar. HKm 840 hektar itu ada merupakan bagian dari hutan negara ini.
Gerakan menanam dihidupkan kembali. Bagi Marwi, terpenting tahap awal ini hutan tertutup dulu. Jadi, warga pun menanam beragam tanaman dari sengon, jati, pala, manggis, durian, raja mas, mahoni sampai pisang.
Menurut Marwi, masih banyak yang bisa diperbaiki dalam pengelolaan hutan agar lebih memberikan manfaat bagi warga dan alam. Kini, mereka mulai memikirkan tanaman bernilai ekonomi dan berkonservasi tinggi. “Kalau tanam sengon, mahoni kan ada usia dan ditebang. Jadi, lebih baik tanaman-tanaman seperti manggis, menghasilkan buah dan usia lama. Juga raja mas, pohon ditebang tetapi terus tumbuh lagi. Itu bagus buat konservasi.”
Walhi NTB juga berpikiran sama. Bagaimana hutan yang dikelola warga ini bisa bermanfaat ekonomi dan bernilai konservasi tinggi. Kini, Walhi mengembangkan tanaman pala lokal Lombok. Tanaman ini dulu banyak di hutan tetapi kini jarang. Kini, pala lebih banyak ditemukan di pekarangan-pekarangan rumah warga.
Pemilihan pala, setelah Walhi melihat beberapa tahun terakhir warga mengembangkan beragam olahan pangan dari buah ini. Ada yang menjadi sirup, manisan, dodol dan banyak lagi.
“Kalau ini jadi media konservasi bagus sekali. Tanaman ini dari daun sampai buah bernilai ekonomi jadi pohon tak akan ditebang warga. Serapan air juga tinggi. Ini bisa berumur ratusan tahun. Kalau tanam sengon dan mahoni, tunggu besar tebang,” kata Murdani, Direktur Eksekutif Walhi NTB.
Pohon lain yang akan dikembangkan, lobe-lobe. Tanaman dengan buah meyerupai anggur ini juga berumur panjang dan bernilai konservasi tinggi. “Bersama pala, warga juga mulai membuat olahan buah ini. Ada buat dodol, manisan.”
Senada dikatakan Sudiarti, Koordinator Pemberdayaan Perempuan Walhi NTB. Dia mengatakan, segala sesuatu pada pohon pala berguna. Mulai akar menyerap air, kulit ari kayu bisa jadi jamu. “Kalau anak kecil, biji masih muda bisa lumuri ke badan agar hangat,” katanya.
Belum lagi, puli (cangkang buah) ternyata banyak diekspor dan berharga mahal. Namun di Lombok, belum banyak dimanfaatkan hingga puli dibuang begitu saja. “Ini bisa dibuat minyak. Per kg kalau diekspor lebih Rp1 juta.” Sedang daging buah dibikin dodol, atau manisan bahkan sirup. Serta daun bisa jadi teh dan biji dijual sebagai bumbu atau diolah menjadi minyak.
Kini, produk olahan pala menjadi salah satu andalan kelompok perempuan di Lombok Tengah. “Sayangnya, pala tak banyak hingga belum bisa bikin banyak. Produksi yang ada baru dipasarkan sekitar Lombok.”
Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, pada 2013, di Kecamatan Batu Kliang, dan Kecamatan Batu Kliang Utara, merupakan sentra agroindustri pala. Ada sekitar 15 kelompok perempuan dengan produksi sekitar 8.000-an kg per tahun. Menurut Sudiarti, pasar olahan pala ini masih luas terlebih sudah ada kerja sama dengan Kementerian Pertanian.
Meskipun begitu, mengembangkan pala bukan hal mudah, salah satu kendala pada pembibitan. “Bibit dua bulan baru muncul daun. Tantangan besar, lama tumbuh dan potensi busuk tinggi. Ini pembibitan pertama. Mulai kita coba. Harapan, coba dorong agar bibit pala ini bisa dipindahkan ke hutan,” kata Murdani.
Kini, permintaan bibit pala juga tinggi. Bibit setengah meter Rp50.000-Rp60.000. “Itu pohon lebih mahal dari durian. Bisa jadi bisnis baru.”
Marwi senang dengan upaya Walhi ini. “Pala punya prospek bagus, peluang pasar bagus dan konservasi bagus. Lebih baik kita berbuat. Ini yang saya harapkan.”
Pasokan air
Bukan hanya sentra buah-buahan, Desa Aik Berik juga salah satu pemasok air bersih di Lombok Tengah, bahkan Lombok. Di HKm Air Berik ada dua air terjun dengan air jernih dan pemandangan indah, Benang Kelambu dan Benang Stokel, yang menjadi sumber air. Kedua air terjun ini juga menjadi obyek wisata cukup banyak dkunjungi warga.
Dari izin HKm 842 hektar di Aik Berik, yang dimanfaatkan warga sekitar 600 hektar. Sisanya, untuk kawasan lindung dan lereng. Khusus kawasan air terjun dialokasikan sekitar 16 hektar.
Sebagai daerah pemasok air, tuntutan menjaga hutan juga tinggi agar ketersediaan air terjaga. Namun, tak berlebihan kalau warga desa yang berada di hulu ini merasa mereka dibebani berbagai tuntutan tetapi tak ada imbal balik. Lalu, mulai diperjuangkan oleh Marwi bersama warga dengan bantuan organisasi pendamping, soal Peraturan Daerah Jasa Lingkungan. Lewat perjalanan panjang, akhirnya Pemerintah Lombok Tengah memiliki Perda Jasa Lingkungan. Marwi duduk sebagai salah satu Direktur Jasa Lingkungan yang dibentuk Pemerintah Lombok Tengah. “Kami sedang upayakan perda serupa dibuat di seluruh Lombok.”
Menurut dia, dengan ada perda ini ada hubungan antara hulu dan hilir hingga tak ada warga merasa dieksploitasi yang bisa berpotensi menimbulkan konflik. “Jangan sampai warga hulu merasa cuma diminta memelihara saja. Dengan perda ini bisa terjalin hubungan baik antara pemakai dan penyedia air.”
Kini, Pemerintah Lombok Tengah, menyiapkan pembentukan Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan. “Kami sempat berdebat soal siapa yang duduk di sana. Kami tak mau kalau pemerintah saja karena ada resistensi. Akhirnya, keanggotaan dari berbagai unsur,” kata Marwi. Ada dari warga, pemerintah, politisi sampai akademisi. Lembaga ini yang akan menangani berbagai urusan, termasuk sumbangan dari masyarakat. Dengan begitu, katanya, diharapkan, lembaga ini berjalan lancar.
Kini, hutan yang dulu gundul sudah penuh pepohonan. Warga juga bisa hidup dari hutan, dari mengambil buah-buahan, kopi, maupun bahan baku gula aren dan gula semut sampai manfaat ada wisata air terjun. Namun, itu tak membuat Marwi puas. Dia masih ingin membuat sentra-sentra tanaman dan pohon buah bernilai konservasi tinggi dengan tetap mempertahankan beragam pepohonan alias tak monokultur. Marwi bercita-cita menjadikan Desa Aik Berik, sebagai kawasan wisata berwawasan lingkungan (ekoturisme).
Sumber: Diposting ulang dari Mongabay Indonesia atas kerjasama dengan GNFI
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
