Kebijakan Satu Peta Indonesia Bakal Diluncurkan

Kebijakan Satu Peta Indonesia Bakal Diluncurkan

© Badan Informasi Geospasial RI

Indonesia merupakan salah satu negara dengan luasan wilayah terluas di dunia. Sehingga diperlukan upaya ekstra untuk bisa melakukan pemetaan dengan lebih akurat tentang wilayah kedaulatan negara. Sayangnya, peta yang digunakan oleh beberapa instansi pemerintahan selama ini belum seragam antara satu instansi dengan lainnya. Akibatnya, dalam perencanaan program maupun pembangunan sering kali terjadi simpang siur data. Itu sebabnya, pemerintah Indonesia berusaha menerapkan kebijakan satu peta (KSP) nasional.

Kebijakan satu peta nasional merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi yang saat ini menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Kebijakan yang dinisiasi sejak tahun 2010 ini adalah tentang memberlakukan referensi tunggal geospasial untuk menjadi standar dan sumber data untuk mendukung percepatan pembangunan nasional.

Seperti diberitakan dalam lama Badan Informasi Geospasial (BIG), Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin, menyatakan bahwa di Indonesia terdapat banyak peta tematik yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yang dibuat berdasarkan peta dasar yang memiliki sumber bermacam-macam. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam perencanaan pembangunan secara nasional karena banyak terjadi tumpang tindih data yang dapat mengakibatkan konflik sosial. Konflik-konflik ini dapat menghambat pembangunan nasional dan juga berakibat pada pemborosan sumber daya alam.

Selain itu dengan adanya peta tunggal, investor yang ingin melakukan investasi pembangunan juga akan lebih mudah mengambil kebijakan.

Menyadari hal tersebut BIG kemudian melakukan kompilasi dan integrasi peta-peta tematik yang telah ada menjadi satu. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG, Lien Rosalina optimis dapat menyelesaikan tahap integrasi data KSP tepat waktu.

“Kami optimis, secara teknis dan regulasi hingga akhir Juli 2018, 87% peta dari 85 tema, telah yang terkompilasi dan terintegrasi dengan baik. Ini merupakan usaha luar biasa, karena tahapan tersebut terjadi berkat kerja keras K/L dan Pemerintah Daerah (Pemda). Saat ini, tahapan sinkronisasi masih berjalan terus hingga 2019," ujarnya.

Hasil dari KSP ini adalah sebuah portal peta bernama Geoportal Kebijakan Satu Peta. Di dalam portal ini berisi data hasil kompilasi dan integrasi data peta di seluruh wilayah Indonesia. Untuk sementara tingkat skala kedetilan datanya adalah 1:50.000 dan nantinya akan ditingkatkan menjadi 1:5.000.

Menariknya, portal ini tidak hanya bisa diakses kalangan pemerintahan, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan Satu Peta Indonesia. Untuk sementara, sebelum KSP diluncurkan masyarakat akan diarahkan untuk mengakses lama milik BIG di tanahair.indonesia.go.id. Melalui laman tersebut masyarakat bisa melihat peta Indonesia secara keseluruhan dan juga bisa melihat peta-peta pencitraan satelit yang disediakan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) kemudian menyimpannya sebagai berkas digital.

Rencananya, KSP melalui portal akan diluncurkan pada bulan Agustus 2018 ini. Kita tunggu saja, semoga kesatuan peta ini akan bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

Pilih BanggaBangga58%
Pilih SedihSedih6%
Pilih SenangSenang24%
Pilih Tak PeduliTak Peduli0%
Pilih TerinspirasiTerinspirasi12%
Pilih TerpukauTerpukau0%

Artikel ini dibuat oleh Penulis Terverifikasi GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

Semarak Asian Games 2018 di Kotaku Sebelummnya

Semarak Asian Games 2018 di Kotaku

Rimba Baca, Perpustakaan yang ‘Lebat’ Ilmunya Selanjutnya

Rimba Baca, Perpustakaan yang ‘Lebat’ Ilmunya

0 Komentar

Beri Komentar

Silakan masuk terlebih dahulu untuk berkomentar memakai akun Anda.