Kebijakan satu peta nasional merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi yang saat ini menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Kebijakan yang dinisiasi sejak tahun 2010 ini adalah tentang memberlakukan referensi tunggal geospasial untuk menjadi standar dan sumber data untuk mendukung percepatan pembangunan nasional.
Seperti diberitakan dalam lama Badan Informasi Geospasial (BIG), Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin, menyatakan bahwa di Indonesia terdapat banyak peta tematik yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yang dibuat berdasarkan peta dasar yang memiliki sumber bermacam-macam. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam perencanaan pembangunan secara nasional karena banyak terjadi tumpang tindih data yang dapat mengakibatkan konflik sosial. Konflik-konflik ini dapat menghambat pembangunan nasional dan juga berakibat pada pemborosan sumber daya alam.
Selain itu dengan adanya peta tunggal, investor yang ingin melakukan investasi pembangunan juga akan lebih mudah mengambil kebijakan.
Menyadari hal tersebut BIG kemudian melakukan kompilasi dan integrasi peta-peta tematik yang telah ada menjadi satu. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG, Lien Rosalina optimis dapat menyelesaikan tahap integrasi data KSP tepat waktu.
“Kami optimis, secara teknis dan regulasi hingga akhir Juli 2018, 87% peta dari 85 tema, telah yang terkompilasi dan terintegrasi dengan baik. Ini merupakan usaha luar biasa, karena tahapan tersebut terjadi berkat kerja keras K/L dan Pemerintah Daerah (Pemda). Saat ini, tahapan sinkronisasi masih berjalan terus hingga 2019," ujarnya.
Hasil dari KSP ini adalah sebuah portal peta bernama Geoportal Kebijakan Satu Peta. Di dalam portal ini berisi data hasil kompilasi dan integrasi data peta di seluruh wilayah Indonesia. Untuk sementara tingkat skala kedetilan datanya adalah 1:50.000 dan nantinya akan ditingkatkan menjadi 1:5.000.
Menariknya, portal ini tidak hanya bisa diakses kalangan pemerintahan, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan Satu Peta Indonesia. Untuk sementara, sebelum KSP diluncurkan masyarakat akan diarahkan untuk mengakses lama milik BIG di tanahair.indonesia.go.id. Melalui laman tersebut masyarakat bisa melihat peta Indonesia secara keseluruhan dan juga bisa melihat peta-peta pencitraan satelit yang disediakan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) kemudian menyimpannya sebagai berkas digital.
Rencananya, KSP melalui portal akan diluncurkan pada bulan Agustus 2018 ini. Kita tunggu saja, semoga kesatuan peta ini akan bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan nasional.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
