Sembilan agenda prioritas atau Nawa cita yang diusung oleh presiden Republik Indonesia Joko Widodo sejak 2014 lalu digagas untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Berdaulat berarti mempersatukan pulau-pulau Indonesia yang terangkai mulai dari wilayah paling barat hingga ke ujung timur. Pembangunan yang sejak dulu bertumpu di wilayah barat atau pusat-pusat kota menjadi hambatan dalam menuju kedaulatan tersebut.
Nawa cita tersebut, beberapa program yang salah satunya adalah visi dan misi menjadikan Indonesia sebagai poros matirim dunia. Berbicara kedaulatan dan maritim di Indonesia, maka akan langsung tertuju ke kawasan timur Indonesia (KTI). KTI memiliki wilayah perairan yang sangat potensial, dan KTI masih dianggap sebagai wilayah yang jauh dari pembangunan.
Saat ini, menjelang pemilihan umum presiden 2019, fokus penyelesaian pembangunan di wilayah timur, terutama Papua sebagai daerah paling timur di Indonesia, sedang berjalan dengan tujuan menyambungkan ruas-ruas jalan antar kota dan kabupaten serta membuka isolasi wilayah-wilayah terpencil. Membuka jalan tersebut juga berarti membuka jalan menuju potensi sumber daya melimpah lainnya.
Berdasarkan data dari Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui detikFinance, bahwa total panjang jalan Trans Papua, yaitu jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Papua dengan Provinsi Papua Barat, dari Sorong ke Merauke adalah 3.263 km per 2014, dengan sisa jalan yang belum terhubung sepanjang 865 km di provinsi Papua dan 151 km di provinsi Papua Barat.
Perlu diketahui bahwa kategori pembangunan jalan di Papua terbagi tiga, yaitu jalan nasional berupa jalan-jalan arteri atau jalan strategis, jalan trans Papua berupa jalan penghubung antara Provinsi Papua dan Papua Barat, yang menjadi prioritas, serta jalan paralel perbatasan Papua. Adapun total panjang jalan Trans Papua adalah 4.330 km.
Hingga tahun 2018 ini, pembangunan jalan trans Papua di provinsi Papua Barat sendiri sudah sepanjang 1.071 km dan di provinsi Papua sepanjang 2.907 km. Pemerintah masih terus mengejar target pembangunan jalan sepanjang 865 km di provinsi Papua dan 151 km di provinsi Papua Barat hingga 2019 nanti. Meskipun nanti diprediksi ada sekitar 1.678 km jalanan belum beraspal di provinsi Papua dan 379,39 km di provinsi Papua Barat.
Dilansir dari Detik, menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur berupa jalanan di Papua tersebut dianggarkan sekitar 6 triliun, lebih tinggi daripada anggaran tahun-tahun sebelumnya.
Yuk, sebagai anak muda generasi penerus bangsa, sama-sama kita kawal progres pembangunan negara kita!
Sumber: detikFinance
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
