Apakah Anda sedang mengalami permasalahan jual beli kendaraan bermotor? Atau sedang bersengketa dengan pihak pengembang perumahan terkait jual beli tanah atau properti? Jika iya, apa yang Anda lakukan? Apakah melaporkan pihak-pihak tersebut kepada polisi?
Faktanya, tidak semua kasus terkait penipuan bisa ditangani oleh pihak kepolisian. Tentu saja, hal ini ditilik dari jenis kasus penipuan yang Anda alami, apakah termasuk ke dalam kategori kasus pidana ataukah perdata. Jika Anda mengalami kasus penipuan terkait properti, maka pihak kepolisian akan meneruskan laporan tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
BPSK sendiri merupakan lembaga yang bersifat non-struktural yang berada di seluruh wilayah kota maupun kabupaten, dengan tujuan utama menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha tanpa melibatkan pengadilan.
Prinsip dasar penyelesaian yang dilakukan di BPSK sesuai dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga termasuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi, arbitrase, atau konsoliasi.
Selain itu, penyelesaian sengketa di BPSK adalah persidangan tanpa bantuan pengacara. Setiap sengketa yang masuk pada lembaga ini akan diutamakan untuk diselesaikan melalui jalur musyawarah secara kekeluargaan. Adanya lembaga ini diharapkan dapat membantu para konsumen mendapatkan keadilan dan hak mereka sepenuhnya dengan cara yang cepat, sederhana, dan biaya yang sangat murah.
Persyaratanpengaduansengketa pada BPSK
Seperti halnya jika mengajukan gugatan atau permohonan persidangan pada lembaga Pengadilan Negeri, pengajuan gugatan penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pun memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun persyaratannya antara lain:
- Mengajukan permohonan sengketa di kantor BPSK setempat. Permohonan ini bisa dituliskan atau disampaikan secara langsung. Jika kasus disampaikan langsung, petugas BPSK akan melakukan pencatatan pada formulir khusus yang telah dibubuhi dengan cap. Pun dalam penyampaian permohonan, konsumen bisa menyampaikannya sendiri, melalui wali atau ahli waris, atau memberikan tugas kepada pihak yang dipercaya dengan disertai surat kuasa.
- Melampirkan berkas-berkas berupa dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan administrasi, berikut sejumlah uang untuk membayar biaya yang dibutuhkan. Siapkan kartu pengenal (KTP atau paspor), dan bukti-bukti yang bisa mendukung posisi Anda sebagai konsumen ketika proses persidangan sedang berlangsung.
- Sesampainya di kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setempat, konsumen kemudian mengisi formulir pengaduan yang berisikan informasi seperti nama dan alamat penggugat juga pihak yang digugat, keterangan lengkap mengenai waktu atau tempat terjadinya sengketa atau permasalahan oleh kedua belah pihak, juga informasi lengkap mengenai kronologi kejadian.
- Selanjutnya, Anda menyerahkan kembali formulir pengaduan tersebut berikut bukti-bukti yang dibutuhkan. Pihak BPSK akan meneliti semua bukti dan menilai apakah sengketa yang diajukan masih menjadi wewenang lembaga tersebut. Jika tidak, maka pihak BPSK berhak untuk melakukan penolakan terhadap sengketa tadi. Penolakan ini juga berlaku jika pengajuan permohonan ternyata kurang lengkap.
Adapun keputusan yang diambil oleh majelis BPSK bersifat final dan mengikat, sesuai dengan metode penyelesaian yang dipilih oleh konsumen, apakah mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Artinya, setiap pihak yang terlibat dalam persidangan atau kasus sengketa yang diajukan berhak untuk melaksanakan putusan tanpa terkecuali.
Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan segala persoalan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha memang belum dikenal secara menyeluruh oleh lapisan masyarakat, sehingga diharapkan adanya sosialiasi lanjutan terkait peranan dan tugas BPSK dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan Perlindungan Konsumen.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
