Mengawali tahun yang baru dengan secara resmi terpilih jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu 2 Januari lalu, kini Indonesia melangkah lagi menuju pencalonan anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang jika terpilih akan menjalankan tugas pada periode 2020 hingga 2022.
"Indonesia secara resmi menyampaikan pencalonan sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022, yang pemilihannya akan dilakukan tahun ini," kata Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dalam acara pernyataan pers tahunan Kementerian Luar Negeri tahun 2019 dan penyerahan Adam Malik Award 2019 di Gedung Kemlu, Jl Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).
Dewan HAM PBB merupakan badan antarpemerintah yang ada dalam sistem PBB dengan tugas memperkuat upaya peajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia. Dengan jumlah anggota sebanyak 47 negara anggota, pertama kali Dewan HAM dibentuk pada tahun 2006 yang menggantikan Komisi HAM yang di saat itu dinilai kental dengan suasana politisasi isu HAM.
Adapun mekanisme perlindungan HAM yang dimiliki oleh Dewan HAM seperti Universal Periodical Review (UPR) dengan tujuan untuk mengkaji situasi HAM semua negara anggota PBB tanpa kecuali.
"Indonesia sangat mengharapkan dukungan atas pencalonan tersebut. Sebagai 'A true Partner for Democracy, Development and Social Justice', Indonesia siap bekerja sama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM. Indonesia siap bekerja sama dengan negara lain untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM," kata Retno.
Indonesia telah duduk di Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, sejak 2006. Indonesia juga merupakan salah satu negara anggota pertama yang menjadi anggota badan khusus PBB ini. Bila nantinya Indonesia berhasil menjadi anggota Dewan HAM PBB lagi pada 2020, maka Indonesia menjadi anggota badan khusus itu untuk kelima kalinya.
Sumber: Detik
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
