Oleh: Ahmad Cholis Hamzah*
Kejadian-kejadian yang ada di Timur Tengah sepatutnya menjadi pelajaran bagi Indonesia dan ASEAN, bahwa perseteruan yang berasal dari kepentingan geopolitik kawasan menyebabkan perpecahan diantara negara-negara di kawasan itu, salah satu contohnya adalah keputusan negara Qatar keluar dari keanggotaannya di OPEC.
Pada awal bulan Desember 2018 ini Qatar mengumumkan pengunduran negaranya dari keanggotaannya di OPEC atau organisasi negara-negara pengekspor minyak - Organization of Petroleum Exporting Countries (negara-negara anggotanya: Algeria, Angola, Kongo, Ekuador, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan Venezuela) pada bulan Januari 2019 ini. Pengumuman Qatar itu menjadikan negara ini satu-satunya negara Arab di Timur Tengah yang keluar dari kartel minyak sejak didirikan pada tahun 1960. Organisasi ini didirikan pada tahun itu sebagai reaksi atas dominasi barat dalam industri minyak. Indonesia lebih dahulu keluar dari OPEC ini.
Pada tahun 1962, Indonesia seperti Qatar pernah menjadi anggota OPEC, pertama kali bergabung menjadi anggota menjalankan perannya sebagai negara anggota terbilang cukup berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPEC, misalnya dalam menentukan serta menjalankan arah serta kebijakan OPEC yang bertujuan untuk menstabilisasi jumlah produksi beserta harga minyak di dalam perdagangan internasional. Namun kemudiani keluar dari organisasi ini, alasannya karena “Tepo Sliro” (= Tenggang Rasa), sebab Indonesia statusnya berubah dari negara pengekspor minyak menjadi negara Net Oil Importer atau pengimpor minyak (sampai sekarang), padahal OPEC adalah kumpulan negara pengekspor minyak.
Indonesia pertama kali keluar dari OPEC pada tahun 2008 namun baru berlaku secara efektif pada tahun 2009. Indonesia mengajukan untuk keluar dari OPEC pada tahun itu karena produksi minyak Indonesia kian hari kian surut, bahkan jatuh di bawah 1 juta barrel per hari dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 1,6 juta barrel per hari. Setelah kurang lebih 8 tahun Indonesia membekukan keanggotaannya di OPEC, pada awal tahun 2016 pemerintahan Indonesia memutuskan untuk kembali aktif sebagai negara anggota OPEC. Namun pada akhir tahun 2016, Indonesia kembali memutuskan untuk membekukan sementara keanggotaannya di OPEC. Keputusan Indonesia tersebut diambil dan disampaikan pada sidang ke-171 OPEC yang berlangsung di Wina, Austria.
Alasan Politik ?
Sementara banyak pihak berpendapat Qatar keluar dari OPEC karena alasan politik, walaupun dalam pengumuman resminya negeri ini menolak tuduhan alasan politik. Menteri Qatar urusan energi Saad Sherida al-Kaabi menjelaskan bahwa pengunduran negaranya dari OPEC bukan karena alasan politik, namun persoalan bisnis biasa, lagian negara Qatar meskipun bukan negara produsen minyak yang besar, tapi negeri ini adalah exporter LNG terbesar didunia, dan dengan keluar dari OPEC negeri ini memfokuskan diri para upaya meningkatkan produksi LNG nya dari 77 juta ton ke 110 juta ton. Qatar produksi minyaknya memang kecil yaitu 600.000 barel per hari, dan karena itu banyak pengamat energi mengatakan bahwa keluarnya negeri ini dari keanggotaan OPEC tidak memiliki dampak yang signfikan karena jumlah produksi minyaknya itu cuma 2% dari total produksi OPEC.
Qatar negara kecil dengan penduduk cuma 2,6 juta (mungkin dua pertiganya penduduk Surabaya) memang menjadi negara kaya raya karena kandungan gas dan minyaknya. Sebagai negara kaya tentu memiliki pengaruh penting di kawasan Timur Tengah, baik dibidang ekonomi bisnis sampai politik. Bahkan dibidang Sepakbola dunia, orang kaya Qatar pemilik Paris-Saint German, Nasse Al-Khelaifi membeli pemain dunia Neymar pemain dunia asal Brazil dari FC Barcelona dengan harga 222 juta Euro atau sekitar Rp 3,5 trilliun. Dibidang politik Qatar membuat marah negara-negara teluk terutama Saudi Arabia sebagai negara pengekspor minyak terbesari di organisasi OPEC, serta sebagai pemimpin Dewan Kerjasama negara-negara Teluk atau Gulf Cooperation Council (anggotanya Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Oman).
Pada bulan Juni 2017, Saudi Arabia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar karena menuduh Qatar membantu terorisme di kawasan Teluk, membantu gerakan Arab Spring dan berbaik-baik dengan Iran musuh utama Saudi; melebarkan pengaruhnya di Syria, Lybia, Lebanon, Gaza dan Afghanistan serta saluran TV milik Qatar yaitu Al-Jazeera yang sering kritis terhadap negara-negara monarki Arab,Saudi juga memblokade negeri kecil ini dari darat laut dan udara serta menutup perbatasannya dengan Qatar. Tindakan Saudi ini diikuti oleh Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab. Qatar sampai sekarang melawan tindakan Saudi Arabia itu
Membuat Posisi AS Sulit
Perseteruan politik Qatar dengan Saudi Arabia membuat posisi pemerintahan Trump sulit karena kedua negara ini adalah sekutu AS yang penting di kawasan Timur Tengah terutama dalam upaya AS menghadang pengaruh Iran yang semakin meluas di kawasan. Saudi Arabia adalah mitra AS penting dan pembeli terbesar persenjataan buatan AS. Demikian pula Qatar, sebagai pembeli utama persenjataan buatan AS juga memiliki perjanjian Pertahanan sejak tahun 1992 yang mengijinkan AS memiliki markas Komando Regional (US Central Command/CETCOM) dan ribuan pasukannya di Qatar. Dibidang bisnis Qatar juga merupaka mitra AS penting diberbagai sektor misalnya dibidang perhubungan pada bulan Oktober 2016 – Karena pesatnya perkembangan industri penerbangannya, Qatar membeli pesawat jet penumpang dari Boeing sebanyak 100 pesawat, diperkirakan nilainya US$ 18 milyar.
Memang keluarnya Qatar dari keanggotannya di OPEC tidak punya pengaruh signifikan terhadap produksi dan harga minyak dunia mengingat kecil nya produksi minyaknya, namun dalam perspektif politik itu menunjukkan bahwa perseteruan kepentingan politik kawasan di Timur Tengah itu begitu kompleknya dan memerlukan waktu lama untuk menyelesaikannya. Qatar meskipun sebagai negara kecil tapi menunjukkan taji nya melawan dominasi Saudi Arabia di Timur Tengah.
Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN pelajaran penting dari keputusan Qatar keluar dari OPEC adalah tetap mempertahankan kesepakatan prinsip-prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing; dan setiak konflik sekecil apapun haruslah di selesaikan dengan cara-cara budaya Asia atau the Asian Way, dimana musyawarah merupakan jalan tengah yang elegan.
*Alumni Universitas Airlangga Surabaya,
University of London, UK,
Staf Khusus Rektor Unair
Bidang Internasional
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
