Tepat pada Minggu (20/10) Presiden Joko Widodo resmi dilantik kembali sebagai Presiden. Berbagai harapan muncul dari masyarakat, tak terkecuali terkait kondisi hutan. Koalisi Golongan Hutan pun mengungkapkan harapanya agar pemerintah bisa berkomitmen sebagai pelindung hutan di Indonesia.
Sejak September 2019 Koalisi Golongan Hutan sebagai salah satu pihak yang melakukan advokasi publik terkait penyelamatan hutan telah mengajak masyarakat untuk mengisi petisi laman Change.org dengan Judul “Minta Presiden Berjanji Untuk Menjaga Hutan Kita di Pidato Pelantikannya”. Dalam waktu satu bulan petisi tersebut pun telah ditandatangani lebih dari 32400 warga.
Hal tersebut didasari kondisi hutan Indonesia yang dikenal sebagai hutan tropis dengan luas tutupan terbesar ketiga setelah Brazil dan Kongo. Luas kawasan hutan di Indonesia tersebut mencapai 120,6 juta hektar atau 63% dari seluruh luas daratan. Dengan besarnya luas hutan yang ada, Indonesia memiliki jumlah hewan yang bervariasi bahkan menjadi pemasok 80% tanaman obat dunia.
Menurut Nur Hidayati selaku Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2014 merupakan momen penting karena menjadi awal dari komitmen politik mereka.
Presiden harus melindungi hak 50-70 juta jiwa masyarakat lokal dan masyarakat adat dengan terus berkomitmen pada keberadaan hutan yang sehat dan adanya demokrasi seluas-luasnya bagi masyarakat sipil dalam upaya-upaya penyelamatan hutan, maka itu kita harus terus mengupayakan adanya agenda tersebut dalam pemerintah kita.
Salah satu hal penting yang bisa dilakukan dalam periode selanjutnya menurut Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia, adalah dengan membuka data pemilik izin konsensi dan peta para pemilik lahan. Dengan adanya transparansi dalam hal tersebut, pengawasan pun akan lebih mudah untuk dilakukan bersama.
Komitmen presiden terkait hutan memang sangat ditunggu-tunggu. Menurut Monica Tanuhandaru, Direktur Eksekutif Kemitraan kedepannya antisipasi kebakaran hutan harus ditingkatkan lagi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan terus bekerja sama dan menegakkan tata kelola yang baik dengan menggandeng pemerintah provinsi, kabupaten hingga tingkat desa yang cepat tanggap.
Banyak juga hal yang dilakukan masyarakat akar rumput (kelompok-kelompok terkecil) yang patut di apresiasi dan bisa ditiru. Selain itu partisipasi publik terutama dari kalangan milenial dapat membantu meningkatkan perlindungan hutan itu sendiri.
Komitmen Presiden Jokowi juga dirasa penting untuk mendukung komitmen iklim Indonesia. Nadia Hadad, Strategic Engagement Sirector Yayasan Madani Indonesia menjelaskan komitmen iklim tersebut menjadi penentu kebijakan-kebijakan yang dapat mensejahterakan hutan seperti perlindungan hutan dan lahan gambut yang bergantung pada moratorium hutan, moratorium sawit hingga restorasi gambut dan perhutanan sosial.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
