Banjir dan Jakarta seperti dua sejoli yang saling berkaitan. Hampir setiap musim hujan datang, banjir selalu tidak pernah absen melanda kota tersebut. Masyarakat yang tinggal di pemukiman, berstatus sosial kalangan atas hingga bawah, bisa jadi telah mencicipi rasanya terendam banjir.
Tercatat, banjir Jakarta bahkan sudah terjadi pada zaman kerajaan Taruma Negara. Peristiwa yang terjadi sejak 15 abad lampau itu sempat terekam dalam Prasasti Tugu di Jakarta Utara, yang kini disimpan di Museum Sejarah Jakarta.
Prasasti tersebut menerangkan penggalian Kali Chandrabagha (sekarang Kali Bekasi) dan Kali Gomati (sekarang Kali Mati Tangerang) sepanjang 12 km.
Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman, dan ketika melakukan penggalian tersebut, kebijakan pemukiman disusun berdasarkan prinsip keseimbangan ekologi.
Oleh karena itulah rawa-rawa di pedalaman boleh diuruk untuk pemukiman, tapi dilarang pada rawa-rawa di pantai karena merupakan kawasan resapan air.
Entah mengapa berabad-abad setelah zaman Purnawarman, pendatang-pendatang asing mulai tertarik mengunjungi wilayah yang bernama Jakarta atau Jayakarta atau Batavia, yang letaknya di muara Ciliwung ini.
Padahal jika dilihat dari struktur geografi, Jakarta memang terletak di daerah dataran yang sangat rendah. Bahkan di beberapa tempat, ketinggian permukaan tanahnya hanya 0-7 meter diatas permukaan laut, dan sebagian lainnya di bawah permukaan laut dalam bentuk rawa-rawa, sehingga sangat rawan banjir.
Memasuki masa kolonial Belanda, banjir tetap masih menjadi masalah utama di Jakarta alias Batavia. Beberapa tahun setelah Belanda mendarat, pemerintahan kolonial sudah merasakan rumitnya menangani banjir di Batavia.
Banjir besar pertama kali mereka rasakan di tahun 1621, dan berulang pada tahun 1654, 1876, 1918, 2007, serta 2013, hingga saat ini.
Usaha pertama untuk menanggulangi banjir Batavia pertama kali dilakukan oleh Gubernur Batavia Jenderal VOC, Jan Pieterzoon Coen. Caranya dengan membagi aliran Sungai Ciliwung melalui pembangunan kanal-kanal seperti yang ada di negera Belanda.
Kanal tesebut dibuat untuk memperlancar aliran Sungai Ciliwung menuju Laut Jawa. Selain itu, kanal yang dibangun di masa kolonial juga digunakan untuk sarana transportasi air di daerah Batavia.
Mengacu ke prinsip pengendalian banjir DKI Jakarta pada Rencana Induk Pengendalian Banjir Jakarta (Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta), yang disusun dengan bantuan Netherland Engineering Consultant (NEDECO), pengendalian banjir di Jakarta akan bertumpu pada dua kanal yang melingkari sebagian besar wilayah kota.
Kanal itu akan menampung arus air dari selatan dan dibuang ke laut melalui bagian-bagian hilir kota yang dikenal dengan nama Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur.
Kanal tersebut adalah satu satu upaya pengendalian banjir Jakarta, di samping pembuatan waduk dan penempatan pompa pada daerah-daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut.
Departemen Burgelijke Openbare Werken (BOW), cikal bakal Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia menunjuk Herman van Breen sebagai Ketua Tim Penyusun Rencana Pencegahan Banjir.
Tugas dari BOW adalah menangani pekerjaan yang terkait dengan permasalahan air, seperti pemeliharaan sungai, situ, irigasi, bangunan penahan air, dan terusan untuk pelayaran sungai. Selain itu, BOW juga melakukan pekerjaan lain yang menyangkut ilmu bangunan air dan membuat pembuangan air untuk kepentingan umum.
Konsep awal Kanal Banjir tersebut adalah mengalirkan air dari sungai di hulu Batavia melalui saluran kolektor yang dimulai dari selatan kota (saat itu batas selatan kota berada di Manggarai), menyusuri tepi barat kota menuju ke laut yang muaranya berada di Muara Angke. Saluran kolektor yang menyusuri bagian barat Batavia ini disebut dengan Kanal Banjir Barat. Sebagai pengatur aliran air, dibangun pula Pintu Air Manggarai dan Pintu Air Karet.
Adapun pemikiran Van Breen terkait pembuatan terusan di timur digaungkan kembali tahun 1970-an. Namun gagasan itu baru direalisasikan pada tahun 2003, dan disebut juga dengan Kanal Banjir Timur. Kanal tersebut diharapkan dapat mengendalikan banjir di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara sehingga banjir di seluruh Jakarta dapat dikendalikan.
.jpg)
Perbaikan demi perbaikan telah dikerjakan hingga era pemerintahan saat ini, tetapi seiring dengan itu, kota dan penduduknya juga makin mengembang, sampah pun makin meningkat. Ancaman banjir di Jakarta bertambah parah seiring perubahan kawasan dataran tinggi yang mengelilingi cekungan menjadi pusat pemukiman baru. Waduk-waduk dan rawa-rawa yang banyak di pinggiran Jakarta kini dikeringkan dan dijadikan hunian. Akibatnya, kawasan untuk resapan air justru mengirim lebih banyak air permukaan ke Jakarta.
Apapun itu, semoga warga dan pemerintah kota tetap selalu berusaha untuk mencegah dan menanggulangi banjir. Seperti kalimat "Dispereert niet" (jangan putus asa) yang menjadi slogan kota Batavia kala itu. Kawan GNFI juga tetap harus menjaga lingkungan dan jangan buang sampah sembarangan ya!
Referensi : kompasiana.com | nationalgeographic.grid.id | jakartakita.com | disasterchannel.co
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
