Sejak masa kekuasaan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), Jakarta - atau Batavia pada saat itu - memanfaatkan kanal atau sungai untuk infrastruktur transportasi air seperti eretan dan orembai.
Seiring pergantian zaman yang jauh lebih modern dan setelah Jakarta mengalami perluasan wilayah, transportasi air kian ditinggalkan karena meningkatnya pemakaian transportasi darat.
Namun pada 6 Juni 2007, mengingat kemacetan menjadi PR besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, transportasi air kembali dimunculkan dalam sebuah peresmian yang dilakukan Gubernur Sutiyoso (Bang Yos).
Bang Yos menyatakan, angkutan air tersebut dapat dijadikan alternatif transportasi umum di Jakarta.
Hanya saja, untuk jangka waktu hingga dua tahun mendatang masih difokuskan untuk keperluan pariwisata.
Peresmian sistem transportasi air bernama waterway (angkutan sungai) itu sekaligus menjawab keraguan masyarakat atas keseriusan Pemprov DKI Jakarta membenahi wilayah sungai dan dijadikan sebagai salah satu alternatif angkutan umum.
Menurut pria kelahiran Semarang itu, pembangunan waterway merupakan bagian dari skenario besar penataan sistem transportasi di wilayahnya yang dikenal dengan Pola Transportasi Makro (PTM).
Selain waterway, penataan transportasi di Jakarta meliputi pembangunan Bus Rapid Transportation (busway) yang sudah beroperasi sejak 2004 dan disusul pembangunan Light Rapid Transit (LRT) dan Mass Rapid Transportation (MRT/monorel).
"Ini merupakan cikal bakal hadirnya transportasi makro di Jakarta setelah adanya busway, waterway, dan menyusul monorel," kata Bang Yos dikutip GNFI dari laman BUMN.
Bang Yos sebelumnya juga menegaskan waterway tidak semata-mata mencari laku ditumpangi dan Pemprov DKI dapat menarik keuntungan.
Menurut Bang Yos, tahap awal waterway akan berfokus sosialisasi pada masyarakat bahwa aliran sungai di Jakarta bisa dimanfaatkan sebagai sarana transportasi.
Lebih lanjut Sutiyoso menambahkan, peresmian waterway merupakan cikal bakal hadirnya moda transportasi yang terintegrasi.
Rencananya transportasi ini akan menghubungkan beberapa wilayah yang sebelumnya tak terlayani angkutan umum lain.
Misalnya, kawasan Halimun, Stasiun KA Dukuh Atas, tepian Jalan KH Mas Mansyur, dan berakhir di pintu Karet, tanah Abang Jakarta Pusat.
Untuk mengatasi hal tersebut, dibuka jalur waterway dengan rute Halimun-Karet sepanjang 1,7 kilometer dari rencana awal sepanjang 3,6 km dari Manggarai-Karet.
Sebagai permulaan, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengoperasikan dua unit kapal motor (KM) Kerapu III dan KM Kerapu IV yang masing-masing berkapasitas 28 orang dan berkecepatan maksimal 8 knot.
Waterway sendiri mulai dibuka untuk umum pada 9 Juni 2007 dan seterusnya akan beroperasi pada weekend saja pada pukul 7-9 pagi dan 4-6 sore.
Menumpangnya tentu tidak gratis walaupun harganya relatif murah yakni cukup membayar Rp 1.500 untuk dewasa dan khusus balita tidak dipungut biaya.
Sampah Biang Masalah
Ketika uji coba pengoperasian waterway, Bang Yos menyinggung kebiasaan warga Jakarta yang membuang sampah di sungai.
Akibat kurang sadarnya masyarakat dengan kondisi tersebut, pemerintah harus merogoh dana APBD Rp 30 miliar untuk menangani masalah sampah saja.
"Mestinya Anda menanyakan pada gubernur baru nantinya berapa besar dana yang disiapkan untuk penanganan sampah," ucapnya di hadapan wartawan pada hari peresmian waterway.
Namun sayangnya dalam beberapa bulan sistem transportasi waterway masih terganjal sampah dan tingkat sedimentasi sungai yang membuat pengoperasiannya tidak optimal.
Pada Januari 2008, Gubernur DKI Jakarta yang baru, Fauzi Bowo atau biasa disapa Foke, menyetop pengoperasian waterway.
"Saya punya kebijakan, yang bermanfaat kita teruskan, yang tidak bermanfaat akan kita review," ucap Foke pada 2008 lalu, dikutip GNFI dari Detik.
Dua armada kapal waterway yang beroperasi pun dialihkan Pemprov DKI Jakarta ke Kepulauan Seribu.
Referensi: Bumn.go.id | Kompas.com | Detik.com | Dayat Suryana, "Provinsi di Indonesia November 2012/2013"
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
