Pandangan Uni Soviet tentang Indonesia dibentuk oleh tiga faktor utama, yaitu konteks Timur-Barat yang lebih luas, situasi politik spesifik kepulauan, dan konsepsi perkembangan ideologis Uni Soviet tentang negara-negara berkembang (Boden, 2008:112). Uni Soviet muncul sebagai pemasok utama bantuan ke negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka, terutama Asia pada tahun 1950-an setelah sepuluh tahun perang berakhir.
Pada pertengahan tahun 1950-an, Uni Soviet memulai kebijakan baru dalam memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara berkembang. Kemudian, pada tahun 1954, Moskow menandatangani kontrak "Economic and Technical Cooperation" untuk mendukung pemerintah non-sosialis di Afghanistan. Nikita Khrushchev selaku perdana menteri dan pemegang komando saat itu mengumpulkan kekuatan-kekuatan utama dunia ketiga, terutama yang memiliki haluan sosialis.
Semenjak tahun 1960, Indonesia telah menjadi sasaran utama bantuan dan penyebaran paham komunisme Uni Soviet. Indonesia menjadi sebuah tempat uji coba, dalam kaitannya teknik baru politik kekuasaan. Dengan adanya Partai Komunis lokal di Indonesia, yaitu PKI, maka peranannya dimanfaatkan sebagai salah satu dari berbagai instrumen yang digunakan oleh Uni Soviet untuk menggantikan pengaruh barat (Pauker, 1962:612).
Pemberian kredit awal oleh Uni Soviet sebesar $100 juta telah disetujui oleh Soekarno, selama kunjungan pertamanya ke Moskow, pada September tahun 1956. Kemudian, pemerintah Indonesia menunda tawaran ini hingga Februari tahun 1958, dikarenakan sedang terjadi pemberontakan di beberapa daerah Indonesia.
Hal ini menjadikan Indonesia sebagai penerima utama dari blok komunis di dunia. Kredit untuk tujuan ekonomi dan militer dari semua negara blok komunis lainnya ke Indonesia sekarang melebihi $1,5 miliar, lebih dari kredit yang diterima oleh Cina dan Vietnam Utara sebagai negara komunis yang diperkirakan $1,3 miliar dari 1949 hingga 1957.
Keseluruhan total program bantuan, khususnya militer dari Uni Soviet mencapai satu miliar dolar, yang mana hal itu mewakili sepertiga dari total bantuan militer Soviet kepada negara-negara non-blok. Tentunya dengan jumlah bunga yang telah disepakati antara kedua negara sebesar 2,5 persen dalam periode 12 tahun pembayaran.
Mengenai pinjaman pertama sebesar $100 juta akhirnya ditandatangani pada Januari 1959. Meresmikan bantuan ekonomi Uni Soviet untuk Indonesia, menyusul sembilan bantuan yang berlanjut hingga 1965 ketika Soekarno dilengserkan (Boden, 2008:116).
Dari sembilan perjanjian bantuan ekonomi dan militer yang direncanakan (1959-1965), hanya tujuh yang telah selesai dan dapat diterima oleh Indonesia. Kemudian, hal ini menandai sebagai era paling aktif Uni Soviet di Indonesia yang digambarkan dengan kerja sama internasional dari kedua negara.
Dengan pemberian kredit secara masif oleh Uni Soviet, kesempatan ini digunakan oleh Indonesia untuk melakukan pengembangan perekonomian negara dan salah satu dengan alokasi dana terbesar ialah bidang militerisme.
Kekuatan militer yang diperoleh dari Uni Soviet selain digunakan sebagai riset dan pengembangan alutsista negara, salah satu tujuan utamanya ialah guna menangani perihal konfrontasi di Irian Barat. Jet-jet tempur MiG dan kapal penjelajah kelas sverdlov telah dikerahkan dalam rangka merebut kembali wilayah Irian Barat dalam operasi Trikora yang mana mayoritas alutsista militer berasal dari alokasi dana kredit Soviet.
Referensi: Boden, Ragna. 2008. Cold War Economics: Soviet Aid to Indonesia. Journal of Cold War Studies, Vol. 10 No.3, (110-128) | Pauker, J Guy. 1962. The Soviet Challenge in Indonesia. Foreign Affairs, Vol. 40 No. 4 (612-626)
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
