Mengapa Ada Sebagian Negara Maju dan Kaya, dan Sebagian yang Lain Miskin dan Tertinggal ?

Mengapa Ada Sebagian Negara Maju dan Kaya, dan Sebagian yang Lain Miskin dan Tertinggal ?
info gambar utama

Beberapa abad yang lalu, dunia begitu berbeda dibandingkan dengan saat ini. Masa itu, tak banyak negara yang begitu kayanya, atau begitu miskinnya. Bangsa-bangsa di seluruh dunia tak begitu berbeda satu sama lain dalam hal kemakmuran dan kekayaan. Orang Inggris dan Prancis tidak jauh lebih makmur daripada orang Indonesia, Cina, atau Meksiko. Orang dari Kerajaan Mataram (Kini Jogja dan Jawa Tengah), tak lebih miskin dari orang Norwegia, misalnya. Namun seiring waktu, jurang kemakmuran dan kekayaan makin melebar secara dramatis. Pada tahun 1750, Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang kini kita anggap sebagai negara berkembang, memiliki GNP (Gross National Product) rata-rata per kapita $ 830. Negara-negara maju, Amerika Utara, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan, memiliki GNP per kapita $ 804. Melompat ke depan, pada tahun 1990, negara-negara maju memiliki GNP per kapita 12X lebih tinggi dibandingkan negara-negara Afrika.

Apa yang menyebabkan disparitas pendapatan yang begitu signifikan?

Daren Acemoglu dan James Robinson mencoba menjawab pertanyaan tersebut fokus di dalam buku mereka yang terkenal "Why Nations Fail”. Keduanya berpendapat bahwa negara-negara yang berhasil membangun budaya politik yang kuat dengan institusi politik dan ekonomi yang inklusif kini menjadi negara-negara yang maju dan kaya. Budaya politik yang kuat berarti pemerintah pusat yang dapat memelihara hukum, ketertiban, dan keadilan bagi semua. Sistem politik inklusif adalah sistem politik yang memberdayakan (empowering) warga negara biasa. Lembaga ekonomi inklusif berarti lingkungan bisnis di mana semua orang mempunyai hak yang sama untuk dapat dengan cepat memulai bisnis, berinovasi, mengumpulkan uang, berdagang dengan orang lain, tidak takut kekayaan mereka akan dirampas oleh yang berkuasa, pun hak-haknya sebagai warga negara juga tidak hilang.

Di seluruh dunia, sepanjang abad 1700-an, sistem politik yang dominan adalah oligarki. Segelintir orang menguasai institusi politik dan ekonomi. Itulah mengapa, bangsa-bangsa di dunia memilki kemakmuran/ketidakmakmuran yang serupa satu sama lain.

Satu sudut Seoul | Pixabay.com
info gambar

Namun, ada beberapa perbedaan kecil kala itu yang akhirnya mengubah semuanya. Di era itu, di negara-negara seperti Inggris dan Prancis, perbedaan antara kekuatan antara elit dan rakyat jelata tidak setajam seperti di India, Cina, atau atau tempat-tempat lain. Pada 1700, Inggris memiliki parlemen, dan Prancis memiliki dewan (council), yang memungkinkan rakyat biasa 'terwakili'. Inilah politik inklusi itu.

Perbedaan “kecil” ini lah yang secara jangka panjang membawa keuntungan luar biasa, di mana hal ini membuat rakyat jelata lebih kuat dan mempunyai suara seiring berjalannya waktu, yang membuka jalan menuju sistem politik dan ekonomi yang lebih inklusif.

Sejak 1750-an, telah terjadi titik-titik kritis seperti Revolusi Prancis dan perang di berbagai belahan dunia dunia. Titik-titik kritis ini memberi lebih banyak kekuatan kepada orang biasa. Orang biasa semakin kuat di negara-negara Eropa, dan kekuatan elit menurun. Sangat sulit bagi para para elit untuk merebut kembali kekuatan ekonomi dan politik dari tangan rakyat kebanyakan. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, institusi pemerintahan di negara-negara tersebut semakin inklusif, dengan memberikan tempat bagi suara orang kebanyakan di pemerintahan.

India adalah sebuah contoh yang bagus. Negara tersebut memiliki politik inklusif hanya setelah kemerdekaannya pada tahun 1947, dan mulai memiliki lembaga ekonomi inklusif hanya setelah 1991. Sebelumnya, India memiliki apa yang sering disebut lisensi “Raj’ (sama dengan kata Raja yang berarti kekuasaan). Penguasa (pemerintah) memberikan lisensi hanya kepada teman dan keluarga dekat mereka, untuk 'ikut' berkuasa, atau setidaknya menjadi ‘wakil rakyat’, seperti yang dilakukan bangsawan Inggris pada tahun 1600-an. Kurangnya inklusi dalam aktivitas bisnis merugikan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1990, perekonomian India mengalami kondisi yang sangat buruk sehingga pemerintah India membutuhkan suntikan uang dari IMF dan Bank Dunia untuk membayar gaji PNS mereka. Sebagai gantinya, 47 ton emas diangkut dari India ke Bank Inggris sebagai jaminan utang tersebut. Pemberi pinjaman memaksa India untuk membuat lembaga ekonominya inklusif. Dan peristiwa ini merupakan titik kritis India.

India menjadi lebih makmur sejak saat itu. Jika India dapat mempertahankan institusi politik dan ekonomi yang inklusif dan terus meningkatkan hukum dan ketertiban, negara tersebut akan menjadi negara yang hebat di masa depan.

Menurut Acemoglu dan Robinson, China memiliki institusi ekonomi yang inklusif tetapi bukan institusi politik. Menurut mereka, institusi ekonomi inklusif tanpa institusi politik inklusif tidak akan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kecuali Cina mereformasi politiknya, ia akan kehabisan tenaga di di waktu mendatang dan pasti akan gagal. Acemoglu dan Robinson mengutip contoh Uni Soviet. Pada 1960-an, Uni Soviet mengalami pertumbuhan ekonomi yang spektakuler. Dunia memandang mereka dengan cara yang sama mereka memandang China hari ini. Tetapi Uni Soviet mulai mandek pada 1980-an, dan pada awal 1990-an, Uni Soviet kesulitan untuk membayar gaji para pegawainya. Dan kita tahu nasib Soviet setelahnya. Tentu kita tak berharap China akan mengalami hal serupa, dan teori Acemoglu dan Robinson akan terbukti salah.

Venezuala, institusi politik dan ekonomi yang lemah | BMJ.com
info gambar

Dalam buku ‘Why Nations Fail’ juga dimnyatakan bahwa bahwa lembaga-lembaga politik - bukan budaya, bukan sumber daya alam, bukan pula letak geografis - yang akan menentukan mengapa beberapa negara menjadi kaya, maju dan makmur, sedangkan yang lain tetap miskin, terbelakang, atau setidaknya (hanya) berkembang. Contoh lain yang bagus adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Sekitar 80 tahun yang lalu, keduanya hampir tidak bisa dibedakan. Keduanya miskin, dan jauh tertinggal dari banyak negara lain di dunia. Tetapi setelah perang saudara berakhir pada Juli 1953, Korea Utara beralih ke komunisme dan sosialisme, sementara Korea Selatan menganut market economy dan pada akhirnya, menganut sistem politik demokrasi. Acemoglu dan Robinson berpendapat bahwa lembaga-lembaga ekonomi dan politik yang inklusif di Korea Selatan adalah alasan utama mengapa Korea Selatan tumbuh jauh lebih kaya daripada saudaranya di utara.

Acemoglu dan Robinson juga menyatakan bahwa Korea Selatan memiliki apa yang mereka sebut sebagai "lembaga inklusif", seperti badan legislatif yang representatif, sekolah umum yang baik, pasar terbuka dan sistem paten (hak cipta)yang kuat. Institusi-institusi inklusif tersebut sepanjang waktu menjadi lebih baik dan lebih kuat, dan menghasilkan msyarakat yang terdidik karena pendidikan yang baik, pemerintah membuka ruang investasi untuk infrastruktur yang baik, pengurangan kemiskinan, inovasi di berbagai bidang, dan kita bisa melihat bagaimana Korea Selatan saat ini.

Institusi-institusi inklusif inilah yang jauh membedakan Korea Selatan dari negara-negara lain yang memiliki "lembaga ekstraktif" seperti di Korea Utara, Venezuela, dan lainnya, di mana sekelompok kecil elit menggunakan kekuasaan negara untuk tujuan mereka sendiri dan menjadi makmur melalui korupsi, perburuan rente atau memaksa orang lain untuk bekerja untuk mereka.

Menurut Acemoglu dan Robinson, demokrasi yang lebih baik dan terus lebih baik adalah jawaban atas masalah politik dan ekonomi dalam sebuah negara. Dalam sebuah studi di 175 negara dari tahun 1960 hingga 2010, mereka menemukan bahwa negara-negara yang demokratis mengalami peningkatan 20% dalam PDB per kapita dalam jangka panjang.

Dalam hal ini, pemerintah mengambil tanggung jawab yang lebih sedikit, tetapi melakukan tugasnya secara efektif. Pekerjaan utama mereka harus memelihara hukum dan ketertiban, memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat, dan memelihara hubungan luar negeri yang stabil dan progressif. Tidak ada intimidasi terhadap siapapun, tak ada golongan tertentu yang mendapatkan ataupun menikmati privilege lebih besar dibandingkan golongan lain, tak ada oligarki yang bermain, tak ada kesalahan yang tak dihukum, sekecil apapun.

Semoga ada yang bisa Indonesia petik dari sini.

Artikel ini dibuat oleh Penulis Terverifikasi GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

Terima kasih telah membaca sampai di sini