Kawan GNFI, kehadiran koneksi jaringan 5G di Indonesia boleh dibilang akan membuat kemajuan bagi industri telekomunikasi. Usai melakukan rangkaian uji coba, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menetapkan sejumlah spektrum frekuensi untuk menggelar jaringan generasi ke-5 tersebut.
Frekuensi yang bakal digunakan antara lain; 2,3 Ghz, 2,5 Ghz, 2,6 Ghz, 3,3 Ghz, dan 3,6 Ghz. Spektrum itupun kemudian dibagi menjadi tiga lapisan, yaitu lowerband, coverage layer, dan highband.
Hadirnya jaringan 5G tidak hanya akan meningkatkan kecepatan internet dan menghubungkan berbagai perangkat, namun juga mendongkrak daya saing Indonesia di Asia Tenggara maupun global. Untuk itu, percepatan implementasi 5G memang perlu perhatian berbagai pihak.
Merujuk data World Bank dan Google, pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia pada periode 2015-2020 menjadi yang paling pesat se-ASEAN. Dari 92 juta pengguna pada 2015 menjadi 215 juta pengguna pada 2020.
Bahkan pemerintah sudah menyiapkan peta jalan (roadmap) 5G sejak September 2020. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate saat itu memang pernah mengatakan bahwa pemerintah masih terus menata ulang spektrum radio yang akan dialokasikan untuk jaringan 5G.
Sementara jika berbicara industri globalnya, Forest Interactive menyebutkan bahwa jaringan 5G akan menjadi salah satu kunci dalam membangun era konektivitas cerdas yang diyakini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, transformasi bisnis, dan menggelar layanan baru yang inovatif.
Dari perusahaan hingga konsumen, manfaat mengadopsi jaringan dengan kecepatan konektivitas yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah tentu akan meningkatkan banyak hal, termasuk efisiensi untuk operasi bisnis sehingga memberikan manfaat yang lebih baik bagi konsumen.
Terlepas dari pandemi global, sebagian besar operator di Asia dan Amerika Utara tetap optimistis soal penerapannya.
Melalui riset yang dilakukan GSMA Inteligance, pada kuartal IV (Q4) 2020, ada lebih dari 130 operator seluler di seluruh dunia yang telah membuat jaringan ini untuk sesegera mungkin dapat diakses. Tak hanya soal perluasan wilayah, namun dukungan dari masing-masing negaranya melalui pembuat kebijakan (stakeholder) atau pemerintah, serta niat peningkatan dari konsumen juga tumbuh di sebagian besar pasar.
Tiga kasus penggunaan 5G yang paling menarik bagi konsumen adalah; broadband rumah berbasis 5G, fitur panggilan video yang disempurnakan, serta film dan TV ultra-HD untuk pengalaman hiburan yang lebih menarik.
Lelang frekuensi 5G
Balik lagi ke Indonesia.
Pada November 2020, Kemenkominfo menggelar lelang pita frekuensi 2,3 Ghz atau disebut Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz. Tujuannya saat itu disebutkan untuk meningkatkan kualitas layanan secara maksimal, serta mendorong akselerasi gelaran infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) dengan teknologi generasi kelima (5G).
Dari seleksi itu, terpilih tiga operator yang menerima tambahan pita frekuensi, yakni Telkomsel, Smartfren, dan Tri Indonesia. Ketiganya pun langsung menyusun rencana untuk memanfaatkan tambahan frekuensi itu. Smartfren mendapatkan blok A, Tri Indonesia blok B, dan Telkomsel blok C.
Berikut rinciannya:
Blok A (Smartfren)
- Rentang 2.360–2.370 MHz pada zona 1 (Sumatra bagian utara),
- Rentang 2.360–2.370 MHz pada zona 4 (Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi),
- Rentang 2.360–2.370 MHz pada zona 5 (Jawa bagian barat, kecuali Bogor, Depok, dan Bekasi),
- Rentang 2.360–2.370 MHz pada zona 6 (Jawa bagian tengah),
- Rentang 2.360–2.370 MHz pada zona 7 (Jawa bagian timur),
- Rentang 2.360–2.370 MHz pada zona 9 (Papua),
- Rentang 2.360–2.370 MHz pada zona 10 (Maluku dan Maluku Utara),
- Rentang 2.360–2.370 MHz pada zona 12 (Sulawesi Bagian Utara).
Blok B (Tri)
- Rentang 2.370–2.375 MHz pada zona 1 (Sumatra bagian utara)
- Rentang 2.370–2.380 MHz pada zona 4 (Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)
- Rentang 2.370–2.380 MHz pada zona 5 (Jawa bagian barat, kecuali Bogor, Depok, dan Bekasi)
- Rentang 2.370–2.380 MHz pada zona 6 (Jawa bagian tengah),
- Rentang 2.370–2.380 MHz pada zona 7 (Jawa bagian timur),
- Rentang 2.370–2.380 MHz pada zona 9 (Papua),
- Rentang 2.370–2.380 MHz pada zona 10 (Maluku dan Maluku Utara),
- Rentang 2.370–2.380 MHz pada zona 12 (Sulawesi bagian utara),
- Rentang 2.375–2.380 MHz pada zona 15 (Kepulauan Riau).
Blok C (Telkomsel)
- Rentang 2.380–2.390 MHz pada zona 4 (Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi),
- Rentang 2.380–2.390 MHz pada zona 5 (Jawa bagian barat, kecuali Bogor, Depok, dan Bekasi),
- Rentang 2.380–2.390 MHz pada zona 6 (Jawa bagian tengah),
- Rentang 2.380–2.390 MHz pada zona 7 (Jawa bagian timur),
- Rentang 2.380–2.390 MHz pada zona 9 (Papua),
- Rentang 2.380–2.390 MHz pada zona 10 (Maluku dan Maluku Utara),
- Rentang 2.380–2.390 MHz pada zona 12 (Sulawesi bagian utara),
- Rentang 2.380–2.390 MHz pada zona 15 (Kepulauan Riau).
Lelang frekuensi yang kemudian dibatalkan
Namun apa lacur, lelang frekuensi sudah diumumkan itu kemudian dibatalkan oleh Kemenkominfo. Menkominfo Johnny G. Plate berdalih bahwa upaya ini dilakukan sebagai langkah kehatian-hatian dan kecermatan. Tapi bagi kalangan media, alasan pembatalan itu belum sepenuhnya transparan.
''Penghentian proses seleksi tersebut diambil sebagai sebuah langkah kehati-hatian dan kecermatan dari Kementerian Kominfo guna menyelaraskan setiap bagian dari proses seleksi ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Kominfo, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015,” demikian bunyi pernyataan Kemenkominfo soal pembatalan lelang itu pada Januari 2021 lalu.
Tapi dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR pada awal Februari, Menkominfo Johnny bilang bahwa alasan pembatalan lelang adalah soal administratif yang tak dapat diungkap ke publik. Meski demikian ia berdalih bahwa proses lelang bukan dibatalkan, melainkan akan diulang.
Ia juga menyebut bahwa lelang frekuensi 2,3 GHz itu bukan ditujukan untuk menggelar 5G, melainkan untuk memperluas layanan operator seluler--termasuk jaringan 4G. Namun ia juga mengizinkan frekuensi itu dimanfaatkan untuk menggelar 5G jika diperlukan pada kemudian hari (Kompas.com, 2/2).
Hal ini tentunya bertolak belakang dengan siaran pers yang disebarkan Kemenkominfo saat pengumuman lelang 5G frekuensi 2,3 Ghz. Agar tak disebut kabar hoaks, kira-kira begini kutipan siaran pers Kemenkominfo (No. 148/HM/KOMINFO/11/2020) yang disebar untuk kalangan media pada November 2020 lalu.
''Seleksi pengguna pita frekuensi radio 2,3 GHz itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jaringan bergerak seluler, meningkatkan kualitas layanan secara maksimal, serta mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur TIK dengan teknologi generasi kelima (5G)''.
Tapi, alasan soal pembatalan lelang juga diutarakan Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan dalam sebuah diskusi dengan Alinea.id. Ia bilang, batalnya lelang frekuensi itu disebabkan nominal dari hasil lelang yang tidak memenuhi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Kami kemarin mempertanyakan kepada Menkominfo kenapa lelang 5G bisa ditunda padahal pemenangnya sudah jelas. Katanya, memang angka dari hasil lelang tersebut tidak memenuhi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP yang diharapkan,'' kata Farhan.
''...Jadi, PNBP yang ditawarkan oleh para pemenang ini dianggap terlalu rendah, sedangkan mekanismenya ternyata memang tidak mengatur seberapa besar angka minimum yang harus di-submit peserta tender.''
Pendek kata, peserta lelang diharapkan untuk memasukkan ulang angka yang dinilai masuk akal untuk memenuhi syarat administratif terkait PNBP. Sebagai pemenang lelang, sebelumnya harga penawaran yang diajukan Telkomsel, Smartfren, dan Tri Indonesia adalah senilai Rp144.867.000.000 (Rp144,8 miliar) untuk masing-masing blok.
Nah, nominal inilah yang dianggap terlalu rendah dan tidak memenuhi PNBP.
Miris memang, pada saat negara-negara lain mulai berlomba-lomba membangun koneksi 5G, Indonesia masih harus berpuas diri dengan 4G, atau maksimal 4,5G (VoLTE) yang saat ini sudah disediakan operator lokal, Smartfren.
Meski kecewa, ketiga operator ini menyatakan akan terus mengikuti proses yang ditetapkan Kemenkominfo. Jika nanti koneksi 5G telah hadir, bahkan Smartfren sudah menjanjikan untuk menyediakan tarif yang relatif lebih terjangkau.
Direktur Utama Telkomsel, Setyanto Hantoro, melalui keterangan resmi perusahaan (23/1), mengatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan dari Kemenkominfo dan akan sepenuhnya mematuhi proses yang ditetapkan.
Ponsel 5G kadung mondar-mandir di Indonesia
Sejak gembar-gembor jaringan 5G bakal hadir di Indonesia, otomatis produsen ponsel tak mau ketinggalan momentum. Tak heran, beberapa produsen, seperti Xiaomi, Oppo, Samsung, Huawei, bahkan Apple, menggelontorkan model-model ponsel berbasis cipset 5G ke pasar Indonesia.
Boleh jadi, ini merupakan upaya produsen untuk menghadirkan ponsel dengan konektivitas pendukung serta inovasi terbarukan, khususnya untuk pasar Indonesia sebagai salah satu ceruk terbesar di Asia. Pendek kata, misal koneksi 5G telah tersedia, pengguna sudah bisa langsung merasakan manfaatnya.
Karenanya, bukan tidak mungkin bahwa perangkat pendukung lainnya yang berbasis Internet of Things (IoT) akan segera hadir demi memperkaya ekosistem 5G di Indonesia.
Tentunya, penentuan frekuensi dan lelang frekuensi 5G yang akan dialokasikan untuk pasar Indonesia menjadi angin segar bagi operator telekomunikasi dan produsen ponsel, kendati harus terus menanti dengan deadline yang tak pasti.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
