Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman senilai 500 juta dolar atau Rp7,86 triliun untuk mendukung reformasi energi Indonesia. Dana itu akan digunakan untuk meningkatkan keberlanjutan tata kelola fiskal, perluasan investasi sektor wisata bidang energi bersih dan terbarukan, serta promosi pemulihan hijau dari pandemi Covid-19.
ADB juga akan mengelola pinjaman sebesar 15 juta dolar AS untuk subprogram ketiga pada program energi berkelanjutan dan inklusif. Program tersebut akan didanai oleh Dana Infrastruktur ASEAN melalui Fasilitas Katalis Pembiayaan Hijau ASEAN.
Tak hanya itu, proyek tersebut pun akan memperoleh pembiayaan bersama senilai 292 juta dolar AS dari Bank Pembangunan Jerman (KfW) dan Dana Kerja Sama Pembangunan Ekonomi senilai 60 juta dolar AS.
Sub program yang dimaksud meliputi reformasi tarif listrik, penargetan subsidi yang lebih tepat dengan dukungan bagi golongan yang lebih rentan, termasuk rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan. Sub program ini melanjutkan dua subprogram sebelumnya yang menyokong reformasi sektor energi pemerintah Indonesia dari 2014-2017. Ini selaras dengan prioritas operasional ADB berdasarkan strategi 2030.
Menilik Keseriusan Indonesia Gencarkan Transisi Energi Lewat Inisiasi ETM Country
Beragam langkah yang diterapkan mampu menghemat bahan bakar secara signifikan dan subsidi listrik selama periode program. Itu cukup membantu pemerintah dalam mengelola kenaikan harga energi internasional 2022.
Subprogram itu juga mendukung inisiatif pemerintah untuk mengedepankan produksi energi terbarukan dengan peraturan promosi sistem PLTS terapung, mekanisme penetapan harga baru, kendaraan listrik, sistem surya fotovoltaik di atap bangunan, dan berbagai standar atau langkah efisiensi energi.
“Program ini mendukung pemerintah dalam pelaksanaan kerangka kebijakan guna mencapai keuangan berkelanjutan di sektor energi dan meningkatkan akses energi, sekaligus komitmen untuk bertransisi ke energi bersih,” terang Spesialis Energi Senior ADB Yuki Inoue.
Melalui reformasi ini, pemerintah Indonesia telah mengadopsi insentif energi terbarukan serta memperluas akses energi hingga 99 persen penduduk pada 2021.
Dalam pertemuan G20 di Bali November 2022, pemerintah Indonesia mengumumkan partisipasinya untuk Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan dan Mekanisme Transisi Energi. Program itu mendukung komitmen pemerintah untuk mengembangkan strategi pensiun dini PLTU batu bara di Indonesia dan energi bersih. Itulah yang menjadi fokus dukungan ADB pada sektor energi Indonesia ke depan.
Menuju Transisi Energi: Woodpellet atau Batu Bara?
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
