#WritingChallengeKawanGNFI #CeritadariKawan #NegeriKolaborasi #MakinTahuIndonesia
“Perpustakaan itu sumber informasi, meski sudah ada Google yang serba tau, tapi masih banyak masyarakat yang butuh jawaban mendalam dengan literatur kredibel.”
Perpustakaan adalah teknologi kita. Eksistensi gudang baca itu tidak bisa dipungkiri telah memegang peranan penting dalam membentuk literasi bangsa. Naas, seiring menurunnya angka literasi dan minat baca dalam negeri, perpustakaan daerah pun tidak bisa membantu banyak.
Sepanjang dekade, pengembangan perpustakaan daerah masih saja bergulat dengan jeratan masalah-masalah klasik. Belum idealnya rasio ketercukupan koleksi, tenaga kerja dan akses layanan yang belum merata, serta sarana prasarana teknologi digital yang belum sesuai dengan standar perpustakaan menjadi problematik yang seharusnya mendapat sorotan publik.
“Perpustakaan daerah bisa dibagi-bagi lagi sesuai lingkupnya, apakah termasuk daerah provinsi, kota, kecamatan, desa, atau malah taman baca masyarakat. ungkap Nitzah, Pakar dan Akademisi Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro.
“Biasanya perpustakaan daerah tingkat provinsi dan kota masih bertahan eksistensinya karena masih ada beberapa dari mereka yang mendapatkan penyuluhan dari Perpustakaan Nasional dan memiliki anggaran untuk pengembangannya,”
Ketika berbincang dengan penulis, Nitzah mengaku dari pengkategorian tersebut, Perpustakaan Daerah Kecamatan menjadi tempat baca paling memprihatinkan yang pernah ia sambangi. Dalam ingatannya, bangunan, koleksi, dan pustakawan ada hanya untuk formalitas saja, dengan alasan daerah tersebut mewajibkan kecamatan untuk memiliki perpustakaan.
“Katanya, sih, bakal ada perbaikan kedepannya,
Ya, semoga saja bisa benar terlaksana…”
Distorsi Minat Baca, Tantangan Perpustakaan Eksis
Minat literasi masyarakat bisa dibilang berpengaruh terhadap pengembangan eksistensi perpustakaan. Tanpa adanya pemustaka sebagai Local Readers yang tertarik untuk membaca, maka tidak ada alasan bagi perpustakaan untuk hadir disana.
“Tapi, jauh sebelum menelisik minat literasi masyarakat, kita harus bisa mengevaluasi perpustakaan itu sendiri. Biasanya perpustakaan daerah yang tidak berkembang akan ditinggalkan oleh pemustakanya,” kata Nitzah.
Padahal, eksistensi perpustakaan daerah seharusnya diposisikan sebagai ujung tombak yang mampu menjadi ikon literasi publik. Kebebasan akses terhadap buku, jurnal penelitian, bahkan sistem informasi jejaring internet yang diberikan secara tidak langsung dapat membentuk kemampuan berliterasi masyarakat untuk menambah wawasan dan pemikiran kritis.
Problematik pengembangan di perpustakaan daerah seringkali terjadi karena anggaran. Perpustakaan perlu melakukan pengembangan koleksi di setiap tahunnya, memiliki evaluasi kinerja, dan pembaharuan lainnya untuk membuat pemustaka merasa nyaman sekaligus betah untuk membaca disana.
“Selain itu, masalah juga datang dari jumlah sumber daya manusia (SDM) atau pustakawan yang tersedia. Banyaknya kunjungan dari pemustaka harus bisa diseimbangkan dengan jumlah pustakawan agar bisa melayani pemustaka lebih optimal lagi,” imbuh dia.
Teknologi yang (Seharusnya) Mendapat Optimalisasi
Meskipun hanya menyumbang sebagian kecil dari lahan fasilitas publik, perpustakaan daerah mampu menjadi teknologi yang memfasilitasi berbagai kultur literasi masyarakat. Sebut saja saat melakukan riset, pencarian informasi, ataupun sekadar mencari sarana hiburan dari jutaan koleksi yang terinventarisir di dalamnya.
“Sebagai hiburan, tempat perpustakaan secara fisik bisa menjadi pilihan untuk mengerjakan tugas sekaligus melepas penat di rumah atau kampus. Belum lagi perpustakaan daerah tingkat provinsi dan kota biasanya memiliki ruang diskusi dan ruang anak yang menarik untuk dikunjungi,” kata Nitzah
Perpustakaan Daerah perlu sosok pustakawan cakap untuk pengembangan eksistensinya.
Beberapa perpustakaan, seperti Universitas Indonesia bahkan telah memiliki subject specialist, pustakawan yang dikhususkan untuk membantu pencarian referensi riset secara lebih mendalam.
Namun, di sisi lain keterbatasan pustakawan sekaligus transformasi digitalisasi menjadi pembanding krusial antar perpustakaan daerah dan nasional. Padahal keduanya membutuhkan sosok berkualitas sebagai aset SDM, sehingga perpustakaan dapat benar-benar menjadi teknologi yang berkembang sebagai pintu masuk perkembangan kultur literasi digital era 4.0 bagi masyarakat.
Menanggapi problematika ini, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa urgensi dari transformasi digitalisasi perpustakaan sebenarnya dapat dilakukan dengan membangun ekosistem digital nasional. Langkah pertama adalah membangun jaringan yang mampu mempersuasi masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan.
"Tugas pustakawan adalah mengumpulkan informasi yang berserakan di masyarakat, kemudian di diseminasi dan dikemas ulang dalam bentuk informasi jadi, sehingga memudahkan para pengguna dalam memanfaatkannya," jelas Syarif dalam talkshow 'Transformasi Perpustakaan Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional', Selasa, (19/4).
Syarif mengungkap, sepanjang 2022 ini, Perpusnas menargetkan minimal satu juta content creator tampil di channel YouTube resmi mereka dengan memanfaatkan nama Perpusnas sebagai pusat informasi.
"Jadi pustakawan Perpusnas tidak menciptakan aplikasi khusus, tapi fokus membangun jaringan untuk menarik minat masyarakat," ucapnya.
Selain itu, peran Perpusnas saat ini telah ditempatkan sebagai perpustakaan referensi yang membina pengembangan perpustakaan daerah. Dengan begitu kualitas koleksi, fasilitas, dan pustakawan daerah dapat dioptimalisasikan lebih merata, sehingga tidak kalah tentunya dengan standard level nasional.
Rekonstruksi Ideal untuk Masa Depan Literasi Digital
Sebagai teknologi yang membuka pintu bagi literasi publik, perpustakaan daerah masih perlu mengalami rekonstruksi ideal dengan branding aksesibilitas yang lebih ramah bagi masyarakat. Salah satunya adalah transformasi dari segi fasilitas sekaligus digitalisasi perpustakaan sebagai strategi potensial di era 4.0.
Transformasi digitalisasi sebenarnya telah mengakar di era Covid-19. Saat itu, perpustakaan dituntut untuk menyediakan koleksi secara digital karena keterbatasan pemustaka yang tidak bisa keluar rumah kecuali urusannya memang penting. Faktor pandemi membuat banyak koleksi inventaris perpustakaan beralih ke digital, sehingga mengubah kebiasaan masyarakat pula untuk berliterasi di ruang maya.
“Dengan modal ini, perpustakaan bisa mulai melakukan branding untuk meningkatkan literasi publik melalui media sosial. Misal, membuat konten dari suatu buku entah itu melalui program storytelling atau konten infografis sehingga masyarakat kepo dan mau lanjut membaca buku,” terang Nitzah.
Lantas, apakah terbatasnya perpustakaan daerah membuat Literasi Digital (masih) bisa Eksis?
Tentu masih!
Bahkan hingga saat ini, masih banyak penggemar buku sekaligus penulis daerah bertalenta andal yang lahir dari bibit kecintaan mereka terhadap karya literasi digital. Maka dari itu, eksistensi perpustakaan di berbagai provinsi, kota, kabupaten, bahkan hingga desa dan kecamatan bisa menjadi pilihan teknologi yang tepat untuk mengembangkan kemampuan sekaligus kultur membaca masyarakat Indonesia.
Akan tetapi, perlu diingat bahwa pengembangan perpustakaan daerah modern terintegrasi hanya bisa terealisasi dengan dukungan publik sebagai pemustaka yang antusias dan pemerintah sebagai pihak yang mampu menginisiasi dobrakan terhadap keterbatasan level yang selama ini terstigmatisasi di mata publik.
Lagi-lagi, keduanya harus berperan besar bagi masa depan aset literasi di negeri ini!
Referensi: Wawancara dan Pengamatan Pribadi
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
