Dunia saat ini, tidak bisa dikatakan sedang aman, damai, dan tenteram. Eskalasi konflik di Ukraina antara barat (AS dan NATO) dengan Rusia di Ukraina telah mmembawa krisis energi yang cukup parah di Eropa, memperburuk krisis inflasi secara global, dan berkontribusi pada makin panjangnya konflik militer Ukraina-Rusia.
Kawasan Timur Tengah, tentu cukup akrab dengan situasi seperti ini.
Selama lebih dari tiga dekade, AS (dan Barat) mengeksploitasi dan memanfaatkan kemenangan mereka dalam perang dingin, mengutak-atik tatanan dunia pasca kolapsnya Uni Soviet, untuk menegakkan unilateralisme dan hegemoni unipolar di Timur Tengah. Intervensi mereka di dunia Arab (dan sekitarnya) telah meruntuhkan dan menghancurkan kehidupan jutaan orang dan membuat kawasan itu menjadi tidak stabil.
Pada saat sebagian besar dunia mencari jalan keluar untuk konflik di Ukraina, negara-negara Arab terlihat berusaha untuk mengurangi ketergantungan mereka pada unipolaritas yang dipimpin AS. Dan jembatan untuk hal itu adalah China. Keberhasilan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok sebagian besar disebabkan oleh penekanan pada penegakan kedaulatan. China telah berhasil berintegrasi ke dalam ekonomi dunia dan secara damai menegaskan kemampuan mereka berani untuk mengejar jalur pembangunannya sendiri. Hal ini tidak hanya menghasilkan pencapaian yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan teknologi, tetapi juga pada tingkat stabilitas politik yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara tersebut.
China sendiri sebenarnya sudah lama berinisiatif pada setting multipolar ini, melalui Belt and Road Initiative (BRI) dan Shanghai Cooperation Organization (SCO), yang pada dasarnya adalah keinginan dari China "berbagi" kesuksesannya dan membangun komunitas dengan masa depan bersama dengan negara-negara di seluruh dunia. KTT China-Arab telah mengambil langkah maju yang besar ke arah ini. Arab Saudi dan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) yang kaya akan sumber daya alam dan sedang berusaha mendiversifikasi ekonomi mereka (untuk keluar dari ketergantungan meraka akan pendapatan dari minyak), sepertinya menyambut baik inisiatif China tersebut.
KTT China-Arab sepertinya berhasil mencapai mufakat dan dijangka membawa manfaat bagi semua yang terlibat. Banyak perjanjian bilateral dan multilateral ditandatangani di bidang telekomunikasi, energi, infrastruktur, kesehatan masyarakat, dan kesesuaian ekologi. Selanjutnya, kemitraan strategis komprehensif China dan Arab Saudi ditegaskan dan diperluas.
Penting untuk dicatat bahwa Arab Saudi adalah kekuatan utama dalam mengorganisir KTT China-negara negara Arab. Arab Saudi dan banyak negara Arab sepertinya terlihat semakin 'lelah' dengan hubungan sepihak dengan AS dan negara-negara Barat. Presiden AS Joe Biden, misalnya, berusaha memanfaatkan kemitraannya dengan Arab Saudi untuk tujuan geopolitik.
Selama kunjungan Biden ke Arab Saudi pada bulan Juli 2022 lalu, presiden AS menuntut Arab Saudi meningkatkan produksi minyak untuk melunakkan dampak sanksi AS dan UE terhadap Rusia. Ketika Arab Saudi menolak, pemerintah AS mengkritik sistem politik Arab Saudi dan mengangkat isu hak asasi manusia.
Kunjungan Biden ke Arab Saudi hanyalah satu dari banyak contoh di mana negara-negara Arab menghadapi tekanan dan campur tangan eksternal untuk melayani kepentingan AS dan barat. Kemitraan dengan China tidak datang dengan pamrih seperti itu. Sejauh ini China disiplin menerapkan kebijakan non-campur tangan dalam urusan negara lain berarti bahwa negara-negara Arab dapat mengembangkan hubungan yang menekankan kebersamaan daripada politik zero-sum.
Ini tidak berarti bahwa China tidak mempromosikan prinsip-prinsip tertentu. Artinya adalah bahwa China mencari pertukaran diplomatik dan matang dengan negara-negara Arab untuk mencapai tidak hanya tujuan pembangunan ekonomi tetapi juga resolusi untuk isu-isu rumit seperti masa depan kedaulatan Palestina.
Dengan kata lain, negara-negara Arab dapat mempercayai kata-kata China bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam urusan internal kawasan. Kepercayaan semacam itu sangat penting di saat dunia sedang mengalami gelombang krisis akibat eskalasi di Ukraina dan sikap AS yang semakin bermusuhan terhadap China.
Multipolaritas menjadi lebih menarik dalam kondisi ini karena lebih banyak negara mencari perdamaian dan stabilitas yang diperlukan untuk memajukan pembangunan. Dengan memilih untuk memperdalam kemitraan mereka dengan China, negara-negara Arab sedang membangun dan memperkuat jembatan menuju dunia multipolar.
BRICS
Di sisi lain, dunia juga punya BRICS. BRICS adalah organisasi multilateral yang terdiri dari lima negara berkembang utama: Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan.
Negara-negara anggota, yang secara kolektif mewakili sekitar 27 persen dari wilayah geografis dunia dan merupakan rumah bagi 42 persen populasi global, mempunyai kesamaan fitur struktural yang signifikan, seperti pertumbuhan ekonomi yang pesat, kemampuan militer yang substansial, dan pengaruh politik yang meningkat dalam lembaga pemerintahan global.
Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), China berkontribusi pada lebih dari 70 persen total PDB BRICS, India sekitar 13 persen, Rusia dan Brasil masing-masing sekitar 7 persen, dan Afrika Selatan 3 persen. Negara-negara BRICS mencakup lebih dari 40 persen populasi dunia. PDB kolektif mereka mencapai 25 persen dari PDB global ($21 triliun), dan kotribusi negara-negara tersebut dalam perdagangan dunia mendekati 20 persen ($6,7 triliun) pada tahun 2020. Jelas bahwa BRICS adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Posisi dominan kekuatan Barat sedang terkikis. Sebaliknya, kekuatan seperti Cina dan India telah mengemuka, membuat elit pembuat keputusan global tidak lagi terlalu kebarat-baratan dan secara ideologis lebih beragam.
Belakangan ini, BRICS kembali menarik perhatian media setelah presiden BRICS International Forum, Purnima Anand, mengungkapkan bahwa Arab Saudi, Turki, dan Mesir sedang mendekati BRICS untuk membuka peluang mendapatkan keanggotaan resmi. Pernyataannya muncul segera setelah pengumuman Rusia bahwa Argentina dan Iran telah memulai proses persiapan untuk bergabung dengan BRICS. Pengajuan mereka merupakan langkah ekspansi pertama sejak Afrika Selatan bergabung lebih dari satu dekade lalu.
Selama Pertemuan Pemimpin BRICS ke-14 di Beijing pada akhir Juni 2022 lalu, Presiden China Xi Jinping menekankan percepatan proses perluasan organisasi tersebut. Sebulan sebelumnya, menteri luar negeri dari Kazakhstan, Arab Saudi, Argentina, Mesir, Indonesia, Nigeria, Senegal, UEA, Thailand dan negara tamu lainnya menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS untuk pertama kalinya.
Pada tahun 2018, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menjadi tamu di KTT BRICS ke-10, di Johannesburg, di mana dia berkata: “Saya berharap mereka (anggota BRICS) akan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengizinkan kami (Turki) masuk (menjadi anggota)”. Turki menganggap KTT tersebut sebagai kesempatan untuk mengembangkan kerja sama ekonomi, investasi dan pembangunan, dan bahwa negaranya juga bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara BRICS di bidang energi. Erdogan juga telah mengajukan kemungkinan aplikasi keanggotaan Turki selama pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin belum lama ini.
Dorongan untuk ekspansi BRICS semakin kuat di saat situasi dunia kurang menentu pasca konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, persaingan yang semakin intensif antara China dan AS, dan konfrontasi yang semakin intens antara Timur dan Barat.
Baik Timur maupun Barat sedang berusaha untuk mengkonsolidasikan kubu mereka dengan memperluas jaringan mitra mereka. Anggota BRICS juga berusaha merekrut negara-negara “simpul” yang menempati lokasi strategis utama dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada minat untuk membawa Turki, Mesir, dan Arab Saudi ke dalam kubu ini.
Ada beberapa perdebatan tentang kontribusi potensial dari ketiga negara ini, yang memiliki populasi gabungan sekitar 220 juta, untuk BRICS jika mereka menjadi anggota tetap. Sebagian besar diskusi berpusat pada insentif material, seperti berbagai manfaat ekonomi, pengurangan ketergantungan pada negara lain, dan pilihan kebijakan luar negeri yang beragam.
Di antara ketiganya, Arab Saudi adalah salah satu pengekspor minyak mentah terbesar di dunia, memegang 15 persen cadangan minyak global, dan anggota pendiri Organisasi Negara Pengekspor Minyak. Sementara itu, Rusia adalah anggota OPEC+. Mesir, yang terbesar dari tiga calon anggota BRICS dalam hal populasi (sekitar 102 juta), juga merupakan produsen dan pengekspor minyak yang penting. Turki, yang berpenduduk lebih dari 85 juta, adalah anggota NATO dan menempati posisi unik dalam konfrontasi antara Timur dan Barat.
Dalam dekade terakhir, tren hubungan Turki, Mesir, dan Saudi dengan Rusia, China, dan India positif dan semakin terjalin dalam hal perdagangan dan pertahanan. Meskipun secara tradisional sekutu Barat, Turki, Arab Saudi, dan Mesir secara aktif mencari mitra alternatif. Sebagian, kecenderungan mereka terhadap China, Rusia, dan India adalah hasil dari perubahan peran dan posisi AS di kawasan tersebut dan akibat pergeseran dalam hubungan dengan Washington.
Sumber:
Kasonta, A. (2022, July 18). The corners of the Multipolar World Order. The American Conservative. Retrieved December 15, 2022, from https://www.theamericanconservative.com/the-corners-of-the-multipolar-world-order/
Brics' role in the global systemic transition to multipolarity. CGTN. (n.d.). Retrieved December 15, 2022, from https://news.cgtn.com/news/2022-06-24/BRICS-role-in-the-global-systemic-transition-to-multipolarity-1b7pApI2CKQ/index.html
BRICS: A global trade power in a multipolar world. Transnational Institute. (2016, April 4). Retrieved December 15, 2022, from https://www.tni.org/es/node/1620
Building BRICS: Why are Saudi Arabia, Egypt and Turkey considering joining the group? Arab News. (n.d.). Retrieved December 15, 2022, from https://www.arabnews.com/node/2127586/amp
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
